Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Sementara itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya masih menunggu penerbitan SK dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hanya saja sudah ada rencana jika akan ada Pelaksana harian (Plh) khusus daerah yang tidak berperkara proses pilkadanya di Mahkamah Konstitusi (MK). “Begitu juga pelaksanaan pelantikan yang jadwalnya 17 Februari tersebut berpotensi molor,” kata Nurdin Abdullah, Senin (8/2/2021). “Kita tidak mau bicara itu (pelantikan) dulu, kita belum pegang SK, gak usah mengandai-andai, tunggu SK dulu. Kewenangan ada di gubernur, sabar aja,” lanjut NA. Nurdin juga mengonfirmasi masa jabatan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin masih sampai Juni 2021 ini. Menurut Nurdin, statusnya sama saja dengan Wali Kota definitif. Apalagi, masa jabatan Rudy Djamaluddin berlaku hingga Juni mendatang. Pernyataan Nurdin seolah mengisyaratkan agar Rudy tetap menjabat hingga berakhirnya SK. “Masa tugas (Rudy Djamaluddin) sampai Juni, jangan bikin jadwal sendiri, saya aja belum bikin, kewenangan ada di gubernur,” tegas Nurdin. Sementara untuk lima daerah yang bersengketa, eks Bupati Bantaeng ini telah mengirim nama-nama yang akan menjadi Pj. Meski tak disebut Nurdin, kabarnya Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Hasan Basri Ambarala, Asisten Pemerintahan, Aslam Patonangi, dan jajaran staf ahli yang akan menduduki posisi itu. “Kemungkinan masih Plh semua, karena SK sampai hari ini belum kita terima. Pj sudah kita usul (ke Mendagri),” tuturnya. Terpisah, Pengamat Pemerintahan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis mengatakan, masa jabatan Wali Kota Makassar terpilih bisa saja dilantik pada Juni dengan catatan ada sengketa di MK. Hanya saja, tidak ada sengketa di Makassar. Dengan begitu, pelantikannya harus segera dilakukan, tidak perlu menunggu masa jabatan Pj berakhir. Jika hal itu terjadi, akan berefek besar pada Kota Makassar apalagi Pj wali kota tidak punya visi misi untuk dijalankan. “Jelas beda lah, wali kota definitif kan punya program, beda sama Pj yang kebijakannya hanya administratif saja,” tuturnya. Seharunya Prof Rudy mengurusi tanggungjawabnya di provinsi sebagai Kepala Dinas PUTR, agar program-programnya berjalan sesuai target. “Ngapain urusin Pemkot jelas-jelas sudah ada yang terpilih, itu harusnya dilantik cepat paling lambat 17 Februari. Prof Rudy balik aja ke Pemprov,” ujarnya. (*)