POLITIK & PILKADA

Elektabilitas Airlangga masih Rendah, Golkar Tetap Optimistis Usung Jadi Capres

HUT ke-57 Partai Golkar, Airlangga Minta Kader Makin Kompak dan Solid

NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

Beberapa Figur yang Diincar Partai Hanura Sulsel untuk Gantikan Posisi Andi Ilhamsyah Mattalatta

Perlawanan Kubu Moeldoko vs AHY di PTUN dan MA

OLAHRAGA

  1. Usai Bermain Imbang dengan Thailand, Indonesia Perpanjang Titel Runner Up di Piala AFF

  2. Penantian Panjang Mano Polking Raih Tropi Pertama

  3. Irfan Bachdim Antar Persis Solo Juara Liga 2 Indonesia 2021

  4. Pelatih Asal Thailand Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Tim Menakutkan 2-3 Tahun Mendatang

  5. Bersama Bali United, PSM Wakili Indonesia di AFC Cup 2022

  6. Piala AFF, Tim Garuda Indonesia Babak Belur 4-0 dari Tim Thailand

  7. Media Vietnam Sebut Indonesia Akan Ditumbangkan Thailand

SELEBRITI

Meski Minta Direhab, Polisi Tetap Bawa Kasus Nia Ramadhani ke Pengadilan

Berawal dari `Nyanyian` Sang Sopir, Ini Kronologi Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Disingkirkan Cristiano Ronaldo, Saham Coca-Cola Dikabarkan Mengalami Penurunan

Kejar Lailatul Qadar, Artis Ini Lakukan Itikaf

HUKUM & KRIMINAL

  1. Selamatkan Uang Negara Rp40 Miliar, Polda Sulsel Terima Penghargaan KPK

  2. Menyerang Petugas, Bandar Narkoba di Pinrang Dihadiahi Timah Panas

  3. Disebut Salah Satu Kader Terbaik PAN, Hatta Rahman Didorong Jadi Wagub Sulsel

  4. Hakim Jatuhkan Vonis Nurdin Abdullah, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

  5. Sebut Vonis Hakim Tak Sesuai Pledoi, Pengacara Minta Edy Rahmat Dibebaskan

Tender Kuota Lelang Ikan: Ambisi Oligarki Kuasai Laut Indonesia

Opini | 2021-12-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

Baca juga: Menagih Komitmen Penegakan Hukum Terhadap Skandal Impor Garam dan Mesin Kapal Tahun 2017

Pembahasan isu tersebut dipandang penting guna menyamakan persepsi mengenai penataan kerjasama investasi dan industri perikanan, khususnya terkait hal-hal yang dimasukkan dalam pengaturan pelaksanaan (implementing arrangement) yang dibahas dalam pertemuan Maritime Cooperation Committee pada minggu ketiga Maret 2014 di Jakarta waktu itu dan dilanjutkan pembicara dan kerjasama pemerintah November 2021 pada puncak G20 dan ASEAN tahun 2021 ini. Konsepnya, penangkapan terukur.

Pada dasarnya MoU tersebut bebani Indonesia bahwa memberi ijin beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan Asing. Namun demikian, Indonesia melihat masih terjadi penyalahgunaan perijinan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Salah satunya adalah yang terkait status kapal nelayan. Pemerintah harusnya melakukan pendataan, verifikasi, terhadap perusahaan perikanan Asing yang selama ini menguras kekayaan laut Indonesia melalui banyak MoU, modal minimal 200 miliar.

Para Asing yang memiliki bisnis industri perikanan mengiming-iming agar perikanan tangkap dan system pengelolaan ikan secara berkelanjutan, termasuk penggunaan alat tangkap nelayan yang selama ini dilarang. Justru, agenda – agenda pelarangan alat tangkap, penenggelaman kapal dan pergantian alat tangkap merupakan isu dan gerakan susupan asing kedalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah Indonesia sebaiknya mengkaji tentang banyaknya peraturan yang terbit tanpa aspek akademis. Apalagi, soal peraturan alih fungsi kapal yang masih layak digunakan oleh nelayan Indoneaia. Kapal-kapal yang sudah di sita tidak harus ditenggelamkan, tetapi di alih fungsikan. Sebagai contoh, jika kapal yang digunakan sudah berbendera Indonesia maka kapal tersebut hendaknya diawaki oleh anak buah kapal Indonesia, meski kapal tersebut berasal rampasan pencurian ikan. Tidak harus ditenggelamkan.

Untuk itu diusulkan, jika terdapat kapal Asing yang sudah berganti bendera Indonesia maka hendaknya dikeluarkan sertifikasi penghapusan status kenegaraan dan dilabelkan status baru sebagai kapal Indonesia. Jika dilakukan pembiaran terhadap perusahaan Asing yang tidak kredibel tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sendiri.

Selanjutnya guna melakukan penataan terhadap perusahaan perikanan Asing yang beroperasi di Indonesia dan kapal-kapal yang digunakan di Indonesia. Maka, sebaiknya kebijakan pemerintah lebih pada akselerasi program mensertifikasi seluruh usaha-usaha perikanan dengan label Indonesia. Karena banyak perusahaan milik Asing merajai laut Indonesia untuk memasok, mencuri hingga mengguras sumberdaya laut Indonesia melalui proses tahapan MoU diatas.

Artinya, kedaulatan Indonesia dipandang sebelah mata. Apalagi kebijakan pemerintah cenderung memberi tempat pada banyak perusahaan Asing selama MoU belum dibatalkan, maka hingga kapanpun kedaulatan Indonesia akan dirongrong oleh para pengusaha hitam dan komplotan asing yang mengeruk seluruh kekayaan laut Indonesia.

Akhirnya, dengan segala bentuk apapun MOU diatas, kebijakan penenggelaman kapal, pelarangan alat tangkap sangat membuat nelayan Indonesia tak mampu mendapatkan haknya untuk melaut. Bahkan tak ada upaya untuk melawan kebijakan pemerintah. Sehingga dalam situasi inilah Asing diuntungkan dan nelayan buntung. Selamatkan Indonesia.

Apalagi, fasilitas kebijakan yang menjamin kuota lelang itu bisa di dapatkan oleh pemodal besar. Akankah masa depan Indonesia lebih baik kedepan dalam menyaksikan cengkeraman oligarki lau. Saatnya momentum kebangkitan kedaulatan nasionalisme untuk selamatkan kelautan dan perikanan. Nelayan harus menggugat agar semua regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut. Apalagi, sudah mendapat delegitimasi konstitusional berupa pembatalan UU Cipta Kerja.[]




BERITA TERKAIT

Sketsa-sketsa <br><br>WALIKOTA MAKASSAR DAN PROYEK LISTRIK TENAGA SAMPAH  <br>Catatan : Syamsu Nur.
Sketsa-sketsa <div><br></div>PESANTREN dan PERPRES No.82 Thn 2021 <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa <div><br></div>IN MEMORIAM Ir. Haji Fajriaty Muhammadiah General Manajer First Toyota Kalla <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa <div><br></div>LAPAS TERBAKAR, PELAJARAN YANG SANGAT MAHAL <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa <div><br></div>SETELAH MEDSOS, MUNCULLAH MURAL <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa<br><br>Selamat Ultah Alwi Hamu, 77 Tahun<br>Catatan: Syamsu Nur
Sketsa-sketsa:<div><br></div>ISOLASI MANDIRI, BAGAIMANA AMANNYA?<br>Catatan: Syamsu Nur
Memorian M. Taufik Fachrudin: ANAK BAND YG BAIK DAN SUKSES, Catatan: SUWARDI THAHIR
Sketsa-sketsa<div><br></div>TERAS EMPANG PARE-PARE, PROFIL SEMANGAT KEMANDIRIAN EKONOMI<br>Catatan: Syamsu Nur
Sketsa-sketsa<div><br></div>Pantai Beba, Potensi Besar-Miskin Kreasi<br>Catatan: Syamsu Nur

TERPOPULER

  1. Serba Canggih, Ini Aneka Kendaraan Militer Rusia yang Dipakai untuk Perang.

  2. Pasukan Rusia Rebut Pembangkit Nuklir Chernobyl

  3. Jasa Raharja Sulsel Gelar Sosialisasi Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

  4. Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial

  5. Jose Mourinho Makin "Gila", Pemilik AS Roma Sampai Turun Tangan Minta Maaf

  6. Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

  7. Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

  8. Putin tandatangani dekret yang akui dua "republik merdeka" di Donbass, Ukraina timur

  9. Aurel Melahirkan, Atta Halilintar Sewa Satu Lantai Rumah Sakit yang Mewah Bak Hotel Berbintang

  10. Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

RELIGI

KB Islamiah Damai Peringati Nabi Muhammad SAW

Amran Mahmud Tutup Secara Resmi MTQ Tingkat Kabupaten Wajo

Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan

40 Kata Mutiara Islami dari Hadis Nabi dan Nasihat Ulama

Empat Sahabat Rasul yang Bertugas Menulis Wahyu

EKONOMI

  1. Harga emas Antam hari ini (27/9) tetap, tekor 20% pembeli setahun lalu

  2. Permintaan Baterai Kendaraan Listrik Meningkat, Investor China Bangun Pabrik Lithium di Sulawesi

  3. Menteri Investasi: Investasi di Daerah Tak Bisa Lagi Pakai Pola Lama

  4. Tak Laporkan Harta Kekayaan, PNS Bisa Turun Jabatan Hingga Dipecat

  5. Satgas BLBI Sita Uang Rp 100 Miliar dari Rekening Bank Kaharudin Ongko

  6. Harga Bitcoin Anjlok Kena Dampak Evergrande

  7. Presiden Jokowi: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Berakhir

  8. RUU HKPD: Pemda Dapat Terbitkan Sukuk untuk Membiayai Pembangunan

  9. Diminati Banyak Negara, Satu Kilogram Sarang Burung Walet Dihargai Puluhan Juta

  10. Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London

  11. Kontrak Habis Tahun 2025, Vale Indonesia Mulai Rencanakan Pembahasan Perpanjangan Kontrak

  12. 2022, Kementan Targetkan Produksi Padi 55,2 Juta Ton dan Jagung 20 Juta Ton

Tender Kuota Lelang Ikan: Ambisi Oligarki Kuasai Laut Indonesia

Opini | 2021-12-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)
Choose Language!

Baca juga: Menagih Komitmen Penegakan Hukum Terhadap Skandal Impor Garam dan Mesin Kapal Tahun 2017

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

Pembahasan isu tersebut dipandang penting guna menyamakan persepsi mengenai penataan kerjasama investasi dan industri perikanan, khususnya terkait hal-hal yang dimasukkan dalam pengaturan pelaksanaan (implementing arrangement) yang dibahas dalam pertemuan Maritime Cooperation Committee pada minggu ketiga Maret 2014 di Jakarta waktu itu dan dilanjutkan pembicara dan kerjasama pemerintah November 2021 pada puncak G20 dan ASEAN tahun 2021 ini. Konsepnya, penangkapan terukur.

Pada dasarnya MoU tersebut bebani Indonesia bahwa memberi ijin beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan Asing. Namun demikian, Indonesia melihat masih terjadi penyalahgunaan perijinan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Salah satunya adalah yang terkait status kapal nelayan. Pemerintah harusnya melakukan pendataan, verifikasi, terhadap perusahaan perikanan Asing yang selama ini menguras kekayaan laut Indonesia melalui banyak MoU, modal minimal 200 miliar.

Para Asing yang memiliki bisnis industri perikanan mengiming-iming agar perikanan tangkap dan system pengelolaan ikan secara berkelanjutan, termasuk penggunaan alat tangkap nelayan yang selama ini dilarang. Justru, agenda – agenda pelarangan alat tangkap, penenggelaman kapal dan pergantian alat tangkap merupakan isu dan gerakan susupan asing kedalam kebijakan pemerintah.

Pemerintah Indonesia sebaiknya mengkaji tentang banyaknya peraturan yang terbit tanpa aspek akademis. Apalagi, soal peraturan alih fungsi kapal yang masih layak digunakan oleh nelayan Indoneaia. Kapal-kapal yang sudah di sita tidak harus ditenggelamkan, tetapi di alih fungsikan. Sebagai contoh, jika kapal yang digunakan sudah berbendera Indonesia maka kapal tersebut hendaknya diawaki oleh anak buah kapal Indonesia, meski kapal tersebut berasal rampasan pencurian ikan. Tidak harus ditenggelamkan.

Untuk itu diusulkan, jika terdapat kapal Asing yang sudah berganti bendera Indonesia maka hendaknya dikeluarkan sertifikasi penghapusan status kenegaraan dan dilabelkan status baru sebagai kapal Indonesia. Jika dilakukan pembiaran terhadap perusahaan Asing yang tidak kredibel tersebut, pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan sendiri.

Selanjutnya guna melakukan penataan terhadap perusahaan perikanan Asing yang beroperasi di Indonesia dan kapal-kapal yang digunakan di Indonesia. Maka, sebaiknya kebijakan pemerintah lebih pada akselerasi program mensertifikasi seluruh usaha-usaha perikanan dengan label Indonesia. Karena banyak perusahaan milik Asing merajai laut Indonesia untuk memasok, mencuri hingga mengguras sumberdaya laut Indonesia melalui proses tahapan MoU diatas.

Artinya, kedaulatan Indonesia dipandang sebelah mata. Apalagi kebijakan pemerintah cenderung memberi tempat pada banyak perusahaan Asing selama MoU belum dibatalkan, maka hingga kapanpun kedaulatan Indonesia akan dirongrong oleh para pengusaha hitam dan komplotan asing yang mengeruk seluruh kekayaan laut Indonesia.

Akhirnya, dengan segala bentuk apapun MOU diatas, kebijakan penenggelaman kapal, pelarangan alat tangkap sangat membuat nelayan Indonesia tak mampu mendapatkan haknya untuk melaut. Bahkan tak ada upaya untuk melawan kebijakan pemerintah. Sehingga dalam situasi inilah Asing diuntungkan dan nelayan buntung. Selamatkan Indonesia.

Apalagi, fasilitas kebijakan yang menjamin kuota lelang itu bisa di dapatkan oleh pemodal besar. Akankah masa depan Indonesia lebih baik kedepan dalam menyaksikan cengkeraman oligarki lau. Saatnya momentum kebangkitan kedaulatan nasionalisme untuk selamatkan kelautan dan perikanan. Nelayan harus menggugat agar semua regulasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut. Apalagi, sudah mendapat delegitimasi konstitusional berupa pembatalan UU Cipta Kerja.[]

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

Berita Sul-Sel

Berita Terpopuler

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020