Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel akan melakukan pemanggilan terhadap kontraktor yang melakukan pekerjaan di beberapa proyek di tahun 2020 lalu yang tak masuk di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkup dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel. Berdasarkan informasi yang dihimpun ada sekitar 15 kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek, mulai dari PT Bumi Indolim Perkasa, PT Andyna Putri Pratama, PT Lantoraland, PT Makassar Indah Graha Sarana dan CV Intan Madani. Selanjutnya ada PT Mulia Trans Marga, PT Timur Jaya Kons, PT Ridwan Jaya, PT Gangking Raya, PT Sabar Jaya Pratama (KSO), CV Kumia Jaya Karya, PT Alfindo, PT Devi Parhana Mandiri dan PT Delta Batara Jaya Jasa Konstruksi. “Kita ada rapat besok (Hari ini) yang dibahas terkait dengan informasi yang berkembang bahwa ada kegiatan yang tidak muncul di DPA tetapi itu ada kontraknya, itu salah satu kita bahas,” kata Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina saat ditemui di DPRD Sulsel, Selasa (20/4/2021). Politisi Golkar belum mengetahui siapa-siapa yang akan dipanggil, tapi pastinya kata dia beberapa kontraktor yang melakukan kegiatan pada tahun anggaran 2020 lalu. “Yang dipanggil adalah seluruh kegiatan 2020 mungkin yang menyebrang ke 2021, tapi progresnya rata-rata masih di bawah 30 persen atau kegiatan yang kemudian dianggap ada celah disitu termasuk ada informasi PU ada yang diputus kontraknya,” singkatnya. Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Ady Ansar mengaku, ada beberapa persoalan seperti pembangunan bendungan di Lalengrie Kabupaten Bone. “Itukan tahap pertama kita kasi anggaran Rp21 miliar dan anggaran itu masih bermasalah, masih di demo masyarakat di sana karena ada dugaan penyimpangan. Desainya ditempat lain kerjanya di tempat lain,” kata Ady Ansar. DPRD Sulsel, kata dia pernah melakukan peninjauan di Lalengrie Kabupaten Bone, pekerjaan tersebut kata politisi NasDem ini belum selesai, namun pemerintah provinsi kembali mengeluarkan anggaran dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). (E)