Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Sebagai perbandingan pelaksanaan hak asasi dapat dibatasi oleh hukum tidak hanya diatur dalam konstitusi Indonesia. Dalam European Convention on Human Rights (Konvensi negara-negara Eropa tentang Hak Asasi Manusia) pun mengatur hal demikian. Pasal 9 ayat (2) konvensi tersebut menyebutkan:

Freedom to manifest one,s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescibed by law and are necessary in a democratic society in the interest of public safety, for the protection of public order, health or moral, or for the protection of the rights and freesoms of others.

Namun demikian, UU Perkawinan yang telah dibentuk 41 tahun yang lalu dalam prakteknya menimbulkan permasalahan, salah satunya bagi pasangan yang berbeda agama. Maka pascaputusan MK ini negara ke depan perlu memberikan solusi bagi mereka yang karena suatu keterpaksaan harus melangsungkan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Baik terhadap sahnya perkawinan tersebut maupun terhadap pencatatannya.

"Untuk itu sudah selayaknya apabila UU Perkawinan ini dikaji kembali dan dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan agar menjadi UU yang dapat melindungi dan menjamin hak konstitusional warga negara," pungkas Bayu.

Pemohon adalah Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi serta Luthfi Sahputra. Mereka meminta kawin beda agama disahkan dengan berdasarkan:

1. Pasal 28E ayat 1 tentang HAM

2. Pasal 28E ayat 2 tentang HAM

3. Pasal 28 I ayat 1 tentang HAM

4. Pasal 29 ayat 2 tentang Agama

5. Pasal 28B ayat 1 tentang HAM

6. Pasal 28D ayat 1 tentang HAM

7. Pasal 27 ayat 1 tentang Kedudukan warga negara di muka hukum

8. Pasal 28D ayat 1 tentang HAM

9. Pasal 28I ayat 2 tentang HAM