Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Salah seorang penerima bantuan asal Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Ishak kepada Jalurinfo Network mengatakan dirinya tak pernah dilibatkan dalam pemilihan material bahan yang digunakan untuk perbaikan rumahnya. Beberapa material tiba-tiba didatangkan ke tempatnya oleh rekanan. Parahnya, material tersebut tidak masuk dalam daftar material yang dibutuhkan. “Kami hanya menerima saja bahan bangunan, kemudian bahan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena rumahku tiangnya yang rusak, tapi bahan yang diberikan hanya berupa seng dan balok. Padahal ada beberapa tiang rumah saya harus diganti, karena tidak layak pakai. Buat apa diganti atapnya, diganti dindingnya jika tiangnya penyok dan sudah rapuh,” jelas Ishak. Sejatinya, kata Ishak pemilik rumah yang melakukan pembelian bahan material, sehingga bahan dibeli tidak mubazir. “Seharusnya pemilik rumah yang belanja, karena tentu diketahui bahan yang akan diganti. Program ini seolah tidak transparan. Kami langsung diberikan bahan dan disodorkan nota pembelian yang tidak mencantumkan harga material yang dibeli,” tutur Ishak. Yang mengeherankan, kata Ishak, dirinya tidak pernah mencairkan dana atau mentransfer dana untuk pembelian material tersebut. Padahal dana bantuan bedah rumah Rp15 juta per KK itu tersimpan di rekening Bank BNI atas nama pemilik rumah. Ishak juga mempertanyakan biaya tukang yang harus ditanggung pemilik rumah. “Padahal saya pernah baca RAB-nya, gaji tukangnya ada sebesar Rp50 ribu perhari, tapi RAB itu disembunyikan. Seharusnya RAB diberikan kepada masing-masing kepada pemilik rumah supaya pemilik rumah bisa mengikuti RAB yang ada,” jelasnya. Hal senada diungkapkan penerima bantuan bedah rumah lainnya, Atira. Wanita ini mengaku terpaksa membeli sendiri material besi, karena tak ditanggung. “Saya terpaksa pinjam untuk beli besi, karena tidak ada besi dibelikan. Bahan-bahan ini langsung saja dibawa ke rumah tanpa ditanya apa yang dibutuhkan. Rumah saya kan tiangnya yang rusak, tapi anehnya bantuan ini tidak menanggung bahan untuk tiang,” paparnya. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Bone, Andi Kurniawati mengaku telah memeriksa tujuh lurah sekaitan dugaan korupsi bantuan bedah rumah. Hanya saja, Andi Kurnia enggan membeberkan materi pemeriksaan. “Iya memang ada saya periksa (Lurah) di kantor. Untuk keterangan lengkapnya, nanti setelah lengkap datanya ya,” ungkapnya kepada Radar Bone kemarin. Terpisah, sejumlah lurah yang dikonfirmasi seperti dilansir Radar Bone membenarkan telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Bone. Lurah Walannae, A Yusuf Mappasabi mengaku telah memberikan keterangan sekaitan materi pemeriksaan tersebut. “Kami telah menghadiri panggilan dari kejaksaan pekan lalu bersama dengan lurah lainnya yang ada di Kecamatan Tanete Riattang. Kecuali Kelurahan Pappolo, karena kelurahan tersebut tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Ada tujuh lurah bersamaan datang di kejaksaan untuk diminta keterangannya,” jelasnya. Dihadapan jaksa, Yusuf mengaku hanya menfasilitasi program tersebut. “Karena bukan kami dari kelurahan yang mengelola anggarannya. Makanya kami jelaskan sesuai dengan fakta di lapangan,” jelasnya. Lurah Bukaka, Andi Nurjannah Tinggi juga membenarkan telah menjalani pemeriksaan di Kejari Bone. “Kami hadiri panggilan kejaksaan untuk memberikan keterangan sekaitan bantuan bedah rumah tahun 2017,” pungkasnya. Sementara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, Andi Ikhwan Burhanuddin mengaku kecil kemungkinan ada temuan dari program bantuan bedah rumah yang saat ini tengah diusut kejaksaan. “Karena dana yang dikelola untuk bedah rumah itu semua langsung ke rekening pemilik rumah yang mendapatkan bantuan,” kunci Ikhwan.