POLITIK & PILKADA

Elektabilitas Airlangga masih Rendah, Golkar Tetap Optimistis Usung Jadi Capres

HUT ke-57 Partai Golkar, Airlangga Minta Kader Makin Kompak dan Solid

NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

Beberapa Figur yang Diincar Partai Hanura Sulsel untuk Gantikan Posisi Andi Ilhamsyah Mattalatta

Perlawanan Kubu Moeldoko vs AHY di PTUN dan MA

OLAHRAGA

  1. Usai Bermain Imbang dengan Thailand, Indonesia Perpanjang Titel Runner Up di Piala AFF

  2. Penantian Panjang Mano Polking Raih Tropi Pertama

  3. Irfan Bachdim Antar Persis Solo Juara Liga 2 Indonesia 2021

  4. Pelatih Asal Thailand Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Tim Menakutkan 2-3 Tahun Mendatang

  5. Bersama Bali United, PSM Wakili Indonesia di AFC Cup 2022

  6. Piala AFF, Tim Garuda Indonesia Babak Belur 4-0 dari Tim Thailand

  7. Media Vietnam Sebut Indonesia Akan Ditumbangkan Thailand

SELEBRITI

Meski Minta Direhab, Polisi Tetap Bawa Kasus Nia Ramadhani ke Pengadilan

Berawal dari `Nyanyian` Sang Sopir, Ini Kronologi Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Disingkirkan Cristiano Ronaldo, Saham Coca-Cola Dikabarkan Mengalami Penurunan

Kejar Lailatul Qadar, Artis Ini Lakukan Itikaf

HUKUM & KRIMINAL

  1. Selamatkan Uang Negara Rp40 Miliar, Polda Sulsel Terima Penghargaan KPK

  2. Menyerang Petugas, Bandar Narkoba di Pinrang Dihadiahi Timah Panas

  3. Disebut Salah Satu Kader Terbaik PAN, Hatta Rahman Didorong Jadi Wagub Sulsel

  4. Hakim Jatuhkan Vonis Nurdin Abdullah, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

  5. Sebut Vonis Hakim Tak Sesuai Pledoi, Pengacara Minta Edy Rahmat Dibebaskan

Dana Hibah Pariwisata Makan "Tumbal"

Berita Sul-Sel | 2021-02-07

© Disediakan oleh Jalurinfo.com

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang

Ia menilai, pencopotan Kadispar Makassar ibarat lempar bola sembunyi tangan. “Harusnya Pj wali kota yang mundur, bukan justru Kadispar yang dipecat,” kata Sahruddin.

Ia menyarankan, masa jabatan Rudy yang kurang satu bulan lagi akan berakhir, diharapkan melakukan pembenahan dan meminta maaf terhadap masyarakat. “Harapan kita kejadian ini tak boleh terulang karena seakan bawahan disalahkan sedangkan pimpinan lepas tangan,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo. Ia mengatakan gagalnya pencairan bukan seutuhnya kesalahan dari Dispar. Melainkan, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang harus bertanggung jawab penuh.

“Sebenarnya ini Pj wali kota cuci tangan. Sudah disiapkan untuk ditanda tangani penetapan bagi hotel dan restoran yang berhak menerima tapi beliau tidak tanda tangan. Loh kok menyalahkan orang,” ujar Leo sapaan akrabnya.

Leo mengatakan jika Pj wali kota pemimpin yang bertanggung jawab, seharusnya dirinya yang mengundurkan diri sebab gagal memimpin Kota Makassar. “Harusnya dia yang mengundurkan diri karena tidak melakukan langkah-langkah strategis. Tidak ada yang susah ini, sisa tanda tangan,” tegas Leo.

Menurutnya, peristiwa gagalnya dana hibah merupakan mata rantai kelalaian, sehingga semua pihak dinilai perlu bertanggung jawab. Disisi lain, legislator PAN itu menambahkan pihak hotel pun juga dinilai salah. Lantaran, tidak melengkapi administrasi yang telah ditentukan.

Sedangkan pemerintah, lambat untuk melakukan verifikasi dan administrasi hotel dan restoran. Diperparah oleh PJ Walikota yang tidak ingin menandatangani padahal masih ada sisa waktu dua hari. “Kalau ini barang sudah ada, sisa ditandatangani oleh pemerintah kota dan di buatkan perintah bayar oleh BPKAD, langsung ditransfer ke masing-masing rekening hotel dan restoran. Persoalannya kenapa tidak di tanda tangani itu barang,” ujar Leo.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Lukman Irwan menilai, Pj wali kota disisa masa jabatannya seharusnya fokus menyelesaikan problem yang terjadi di lingkup Pemkot Makassar, tanpa ada kebijakan merugikan pihak lain.

Menurutnya, Rudy Djamaluddin selaku pejabat tertinggi yang ada di Pemkot Makassar tidak mampu memberi solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Termasuk solusi dana hibah yang kemudian menyalahkan bawahannya. “Seharusnya Pj mengambil keputusan terbaik. Ada pembiaran dan pengabaian dari pihak-pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah,” jelas dia.

Kebijakan Rudy Djamaluddin mencopot kepala dinas juga mendapat sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel.

Wakil Gubernur LSM LIRA Sulsel, Beni Iskandar menganggap kebijakan Rudy Djamaluddin biang kehancuran jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar.

“LSM LIRA Sulsel prihatin melihat kebijakan Pj wali kota yang mencopot Kepala Dinas Pariwisata dengan seenaknya. Apakah seorang Pj wali kota itu berhak mencopot seorang kepala dinas dengan eselon IIB?,” ujar Beni Iskandar.

Mestinya Pj wali kota evaluasi diri. Bukannya mencari kambing hitam terkait dana hibah, jangan sampai masyarakat menilai bahwa kegaduhan-kegaduhan yang dibuat Pj wali kota.

Bukan tidak mungkin, kata Beni, pihak yang dirugikan dalam hal ini, Rusmayani Madjid melakukan upaya hukum apabila ternyata hal itu merugikan diri dan martabat yang bersangkutan.

Beny menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 menyangkut manajemen kerja PNS harusnya melalui proses tim pemeriksa terkait disiplin PNS. Sedangkan, pelanggaran disiplin terkait dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS harus diperiksa oleh Inspektorat berdasar perintah PPK.

“Dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS diatur dengan jelas. Kalau menyangkut kinerja maka PPK membentuk tim pemeriksa dengan ketua Sekda dan anggotanya dari BKD dan Inspektorat,” jelas Beni Iskandar.

Diketahui, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menonjobkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Majid. Alasannya terkait kinerja yang tak maksimal.

Keputusan itu dikeluarkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor: 862/362/BKPSDMD/II/2021 tentang Pemberhentian Sementara Saudari Rusmayani Majid dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Dalam SK tersebut, alasan pemberhentian sementara terkait hasil monitoring dan evaluasi kinerja dari pimpinan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dinilai kurang maksimal dalam menjalankan program. Sehingga, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kota Makassar. Selama masa pemeriksaan, jabatan Rusmayani Majid diberhentikan.

SK tersebut ditandatangani Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tertanggal 2 Februari 2021. Sementara, Rusmayani Majid baru menerima SK tersebut pada Kamis 4 Februari. (*)




BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. Serba Canggih, Ini Aneka Kendaraan Militer Rusia yang Dipakai untuk Perang.

  2. Pasukan Rusia Rebut Pembangkit Nuklir Chernobyl

  3. Jasa Raharja Sulsel Gelar Sosialisasi Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

  4. Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial

  5. Jose Mourinho Makin "Gila", Pemilik AS Roma Sampai Turun Tangan Minta Maaf

  6. Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

  7. Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

  8. Putin tandatangani dekret yang akui dua "republik merdeka" di Donbass, Ukraina timur

  9. Aurel Melahirkan, Atta Halilintar Sewa Satu Lantai Rumah Sakit yang Mewah Bak Hotel Berbintang

  10. Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

RELIGI

KB Islamiah Damai Peringati Nabi Muhammad SAW

Amran Mahmud Tutup Secara Resmi MTQ Tingkat Kabupaten Wajo

Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan

40 Kata Mutiara Islami dari Hadis Nabi dan Nasihat Ulama

Empat Sahabat Rasul yang Bertugas Menulis Wahyu

EKONOMI

  1. Harga emas Antam hari ini (27/9) tetap, tekor 20% pembeli setahun lalu

  2. Permintaan Baterai Kendaraan Listrik Meningkat, Investor China Bangun Pabrik Lithium di Sulawesi

  3. Menteri Investasi: Investasi di Daerah Tak Bisa Lagi Pakai Pola Lama

  4. Tak Laporkan Harta Kekayaan, PNS Bisa Turun Jabatan Hingga Dipecat

  5. Satgas BLBI Sita Uang Rp 100 Miliar dari Rekening Bank Kaharudin Ongko

  6. Harga Bitcoin Anjlok Kena Dampak Evergrande

  7. Presiden Jokowi: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Berakhir

  8. RUU HKPD: Pemda Dapat Terbitkan Sukuk untuk Membiayai Pembangunan

  9. Diminati Banyak Negara, Satu Kilogram Sarang Burung Walet Dihargai Puluhan Juta

  10. Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London

  11. Kontrak Habis Tahun 2025, Vale Indonesia Mulai Rencanakan Pembahasan Perpanjangan Kontrak

  12. 2022, Kementan Targetkan Produksi Padi 55,2 Juta Ton dan Jagung 20 Juta Ton

Dana Hibah Pariwisata Makan "Tumbal"

Berita Sul-Sel | 2021-02-07

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

Ia menilai, pencopotan Kadispar Makassar ibarat lempar bola sembunyi tangan. “Harusnya Pj wali kota yang mundur, bukan justru Kadispar yang dipecat,” kata Sahruddin.

Ia menyarankan, masa jabatan Rudy yang kurang satu bulan lagi akan berakhir, diharapkan melakukan pembenahan dan meminta maaf terhadap masyarakat. “Harapan kita kejadian ini tak boleh terulang karena seakan bawahan disalahkan sedangkan pimpinan lepas tangan,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Hasanuddin Leo. Ia mengatakan gagalnya pencairan bukan seutuhnya kesalahan dari Dispar. Melainkan, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin yang harus bertanggung jawab penuh.

“Sebenarnya ini Pj wali kota cuci tangan. Sudah disiapkan untuk ditanda tangani penetapan bagi hotel dan restoran yang berhak menerima tapi beliau tidak tanda tangan. Loh kok menyalahkan orang,” ujar Leo sapaan akrabnya.

Leo mengatakan jika Pj wali kota pemimpin yang bertanggung jawab, seharusnya dirinya yang mengundurkan diri sebab gagal memimpin Kota Makassar. “Harusnya dia yang mengundurkan diri karena tidak melakukan langkah-langkah strategis. Tidak ada yang susah ini, sisa tanda tangan,” tegas Leo.

Menurutnya, peristiwa gagalnya dana hibah merupakan mata rantai kelalaian, sehingga semua pihak dinilai perlu bertanggung jawab. Disisi lain, legislator PAN itu menambahkan pihak hotel pun juga dinilai salah. Lantaran, tidak melengkapi administrasi yang telah ditentukan.

Sedangkan pemerintah, lambat untuk melakukan verifikasi dan administrasi hotel dan restoran. Diperparah oleh PJ Walikota yang tidak ingin menandatangani padahal masih ada sisa waktu dua hari. “Kalau ini barang sudah ada, sisa ditandatangani oleh pemerintah kota dan di buatkan perintah bayar oleh BPKAD, langsung ditransfer ke masing-masing rekening hotel dan restoran. Persoalannya kenapa tidak di tanda tangani itu barang,” ujar Leo.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Lukman Irwan menilai, Pj wali kota disisa masa jabatannya seharusnya fokus menyelesaikan problem yang terjadi di lingkup Pemkot Makassar, tanpa ada kebijakan merugikan pihak lain.

Menurutnya, Rudy Djamaluddin selaku pejabat tertinggi yang ada di Pemkot Makassar tidak mampu memberi solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Termasuk solusi dana hibah yang kemudian menyalahkan bawahannya. “Seharusnya Pj mengambil keputusan terbaik. Ada pembiaran dan pengabaian dari pihak-pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah,” jelas dia.

Kebijakan Rudy Djamaluddin mencopot kepala dinas juga mendapat sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel.

Wakil Gubernur LSM LIRA Sulsel, Beni Iskandar menganggap kebijakan Rudy Djamaluddin biang kehancuran jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar.

“LSM LIRA Sulsel prihatin melihat kebijakan Pj wali kota yang mencopot Kepala Dinas Pariwisata dengan seenaknya. Apakah seorang Pj wali kota itu berhak mencopot seorang kepala dinas dengan eselon IIB?,” ujar Beni Iskandar.

Mestinya Pj wali kota evaluasi diri. Bukannya mencari kambing hitam terkait dana hibah, jangan sampai masyarakat menilai bahwa kegaduhan-kegaduhan yang dibuat Pj wali kota.

Bukan tidak mungkin, kata Beni, pihak yang dirugikan dalam hal ini, Rusmayani Madjid melakukan upaya hukum apabila ternyata hal itu merugikan diri dan martabat yang bersangkutan.

Beny menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 menyangkut manajemen kerja PNS harusnya melalui proses tim pemeriksa terkait disiplin PNS. Sedangkan, pelanggaran disiplin terkait dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS harus diperiksa oleh Inspektorat berdasar perintah PPK.

“Dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS diatur dengan jelas. Kalau menyangkut kinerja maka PPK membentuk tim pemeriksa dengan ketua Sekda dan anggotanya dari BKD dan Inspektorat,” jelas Beni Iskandar.

Diketahui, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menonjobkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Majid. Alasannya terkait kinerja yang tak maksimal.

Keputusan itu dikeluarkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor: 862/362/BKPSDMD/II/2021 tentang Pemberhentian Sementara Saudari Rusmayani Majid dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Dalam SK tersebut, alasan pemberhentian sementara terkait hasil monitoring dan evaluasi kinerja dari pimpinan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dinilai kurang maksimal dalam menjalankan program. Sehingga, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kota Makassar. Selama masa pemeriksaan, jabatan Rusmayani Majid diberhentikan.

SK tersebut ditandatangani Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tertanggal 2 Februari 2021. Sementara, Rusmayani Majid baru menerima SK tersebut pada Kamis 4 Februari. (*)

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

Berita Sul-Sel

Berita Terpopuler

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020