POLITIK & PILKADA

Elektabilitas Airlangga masih Rendah, Golkar Tetap Optimistis Usung Jadi Capres

HUT ke-57 Partai Golkar, Airlangga Minta Kader Makin Kompak dan Solid

NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

Beberapa Figur yang Diincar Partai Hanura Sulsel untuk Gantikan Posisi Andi Ilhamsyah Mattalatta

Perlawanan Kubu Moeldoko vs AHY di PTUN dan MA

OLAHRAGA

  1. Usai Bermain Imbang dengan Thailand, Indonesia Perpanjang Titel Runner Up di Piala AFF

  2. Penantian Panjang Mano Polking Raih Tropi Pertama

  3. Irfan Bachdim Antar Persis Solo Juara Liga 2 Indonesia 2021

  4. Pelatih Asal Thailand Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Tim Menakutkan 2-3 Tahun Mendatang

  5. Bersama Bali United, PSM Wakili Indonesia di AFC Cup 2022

  6. Piala AFF, Tim Garuda Indonesia Babak Belur 4-0 dari Tim Thailand

  7. Media Vietnam Sebut Indonesia Akan Ditumbangkan Thailand

SELEBRITI

Meski Minta Direhab, Polisi Tetap Bawa Kasus Nia Ramadhani ke Pengadilan

Berawal dari `Nyanyian` Sang Sopir, Ini Kronologi Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie

Artis Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Disingkirkan Cristiano Ronaldo, Saham Coca-Cola Dikabarkan Mengalami Penurunan

Kejar Lailatul Qadar, Artis Ini Lakukan Itikaf

HUKUM & KRIMINAL

  1. Selamatkan Uang Negara Rp40 Miliar, Polda Sulsel Terima Penghargaan KPK

  2. Menyerang Petugas, Bandar Narkoba di Pinrang Dihadiahi Timah Panas

  3. Disebut Salah Satu Kader Terbaik PAN, Hatta Rahman Didorong Jadi Wagub Sulsel

  4. Hakim Jatuhkan Vonis Nurdin Abdullah, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

  5. Sebut Vonis Hakim Tak Sesuai Pledoi, Pengacara Minta Edy Rahmat Dibebaskan

Dalami Korupsi Izin Pembangunan Infrastruktur di Sulsel, KPK Periksa Anak Nurdin Abdullah

Berita Sul-Sel | 2021-04-08

© Disediakan oleh Jalurinfo.com

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang

Terpisah, Pengamat Keuangan Negara Universitas Patria Artha Bastian Lubis mengatakan, anak Nurdin diperiksa sebagai saksi wajar saja, karena memang sejauh ini mereka sedikit banyak punya andil di pemerintahan. Apalagi korupsi yang dilakukan NA tidak berdiri sendiri, saling mengait dengan pihak lain.

“Kalau misalnya penyidik KPK menjadikan saksi wajar saja, karena masih mengkonfirmasi, panggil saksi juga tidak suka-suka, dia dipanggil berarti perlu ada diklarifikasi, kalau betul berarti menguatkan ada gratifikasi atau penyelahgunaan wewenang,” sebutnya.

Menurut Bastian, sudah tepat sikap KPK memeriksa keluarga Nurdin selama ada kaitannya dengan proyek. Ia menilai, modus yang dilakukan Nurdin untuk pembangunan infrastruktur sama saja dengan pencucian uang secara langsung. Dimana APBD provinsi dikirim ke APBD daerah sebagai bantuan keuangan.

“Kalau bantuan keuangan kita tahu, karena dari APBD-nya kelihatan. Sedikit banyaknya, anaknya kan bergelut di bidang itu, jadi tahu,” ujarnya.

Selain keluarga Nurdin, kata Bastian pada pejabat daerah yang mendapat bantuan keuangan juga perlu diminta keterangan. Utamanya kabupaten Luwu Timur yang selalu menjadi langganan Nurdin mengucurkan dana.

“Disana banyak proyek, alasannya untuk menciptakan investor. Kalau begitu harusnya investor yang bangun jangan pakai uang rakyat, kepala-kepala daerah ini patut diperiksa,” tegasnya.

Diketahui, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang ditetapkan menjadi tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Sedangkan Agung Sucipto menjadi tersangka sebagai penyuap.

Nurdin Abdullah diduga menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Agung disebut berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulsel, yang sebelumnya yang bersangkutan telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel beberapa tahun sebelumnya.

Agung diketahui berkomunikasi aktif dengan Edy Rahmat, yang disebut pula sebagai orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Komunikasi itu dijalin agar Agung kembali mendapatkan proyek di Sulsel untuk tahun ini.

Hingga akhirnya Nurdin Abdullah disebut sepakat memberikan pengerjaan sejumlah proyek, termasuk di Wisata Bira, untuk Agung. Firli mengatakan suap dari Agung untuk Nurdin diserahkan melalui Edy Rahmat. AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin Abdullah) melalui ER (Edy Rahmat).

Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada 2020, yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar, sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar.

KPK menyangka Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat selaku penerima suap, diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Agung Sucipto sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (E)




BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. Serba Canggih, Ini Aneka Kendaraan Militer Rusia yang Dipakai untuk Perang.

  2. Pasukan Rusia Rebut Pembangkit Nuklir Chernobyl

  3. Jasa Raharja Sulsel Gelar Sosialisasi Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

  4. Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial

  5. Jose Mourinho Makin "Gila", Pemilik AS Roma Sampai Turun Tangan Minta Maaf

  6. Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

  7. Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

  8. Putin tandatangani dekret yang akui dua "republik merdeka" di Donbass, Ukraina timur

  9. Aurel Melahirkan, Atta Halilintar Sewa Satu Lantai Rumah Sakit yang Mewah Bak Hotel Berbintang

  10. Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

RELIGI

KB Islamiah Damai Peringati Nabi Muhammad SAW

Amran Mahmud Tutup Secara Resmi MTQ Tingkat Kabupaten Wajo

Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan

40 Kata Mutiara Islami dari Hadis Nabi dan Nasihat Ulama

Empat Sahabat Rasul yang Bertugas Menulis Wahyu

EKONOMI

  1. Harga emas Antam hari ini (27/9) tetap, tekor 20% pembeli setahun lalu

  2. Permintaan Baterai Kendaraan Listrik Meningkat, Investor China Bangun Pabrik Lithium di Sulawesi

  3. Menteri Investasi: Investasi di Daerah Tak Bisa Lagi Pakai Pola Lama

  4. Tak Laporkan Harta Kekayaan, PNS Bisa Turun Jabatan Hingga Dipecat

  5. Satgas BLBI Sita Uang Rp 100 Miliar dari Rekening Bank Kaharudin Ongko

  6. Harga Bitcoin Anjlok Kena Dampak Evergrande

  7. Presiden Jokowi: Era Kejayaan Komoditas Bahan Mentah Berakhir

  8. RUU HKPD: Pemda Dapat Terbitkan Sukuk untuk Membiayai Pembangunan

  9. Diminati Banyak Negara, Satu Kilogram Sarang Burung Walet Dihargai Puluhan Juta

  10. Garuda Kalah di Pengadilan Arbitrase London

  11. Kontrak Habis Tahun 2025, Vale Indonesia Mulai Rencanakan Pembahasan Perpanjangan Kontrak

  12. 2022, Kementan Targetkan Produksi Padi 55,2 Juta Ton dan Jagung 20 Juta Ton

Dalami Korupsi Izin Pembangunan Infrastruktur di Sulsel, KPK Periksa Anak Nurdin Abdullah

Berita Sul-Sel | 2021-04-08

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Baca juga: Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

Terpisah, Pengamat Keuangan Negara Universitas Patria Artha Bastian Lubis mengatakan, anak Nurdin diperiksa sebagai saksi wajar saja, karena memang sejauh ini mereka sedikit banyak punya andil di pemerintahan. Apalagi korupsi yang dilakukan NA tidak berdiri sendiri, saling mengait dengan pihak lain.

“Kalau misalnya penyidik KPK menjadikan saksi wajar saja, karena masih mengkonfirmasi, panggil saksi juga tidak suka-suka, dia dipanggil berarti perlu ada diklarifikasi, kalau betul berarti menguatkan ada gratifikasi atau penyelahgunaan wewenang,” sebutnya.

Menurut Bastian, sudah tepat sikap KPK memeriksa keluarga Nurdin selama ada kaitannya dengan proyek. Ia menilai, modus yang dilakukan Nurdin untuk pembangunan infrastruktur sama saja dengan pencucian uang secara langsung. Dimana APBD provinsi dikirim ke APBD daerah sebagai bantuan keuangan.

“Kalau bantuan keuangan kita tahu, karena dari APBD-nya kelihatan. Sedikit banyaknya, anaknya kan bergelut di bidang itu, jadi tahu,” ujarnya.

Selain keluarga Nurdin, kata Bastian pada pejabat daerah yang mendapat bantuan keuangan juga perlu diminta keterangan. Utamanya kabupaten Luwu Timur yang selalu menjadi langganan Nurdin mengucurkan dana.

“Disana banyak proyek, alasannya untuk menciptakan investor. Kalau begitu harusnya investor yang bangun jangan pakai uang rakyat, kepala-kepala daerah ini patut diperiksa,” tegasnya.

Diketahui, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang ditetapkan menjadi tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat. Sedangkan Agung Sucipto menjadi tersangka sebagai penyuap.

Nurdin Abdullah diduga menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Agung disebut berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulsel, yang sebelumnya yang bersangkutan telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel beberapa tahun sebelumnya.

Agung diketahui berkomunikasi aktif dengan Edy Rahmat, yang disebut pula sebagai orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Komunikasi itu dijalin agar Agung kembali mendapatkan proyek di Sulsel untuk tahun ini.

Hingga akhirnya Nurdin Abdullah disebut sepakat memberikan pengerjaan sejumlah proyek, termasuk di Wisata Bira, untuk Agung. Firli mengatakan suap dari Agung untuk Nurdin diserahkan melalui Edy Rahmat. AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin Abdullah) melalui ER (Edy Rahmat).

Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada 2020, yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar, sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar.

KPK menyangka Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat selaku penerima suap, diduga melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Agung Sucipto sebagai pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (E)

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

Berita Sul-Sel

Berita Terpopuler

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020