POLITIK & PILKADA

Jelang Musda Demokrat, Dua Kandidat Saling Klaim Kantongi Dukungan

NH Deklarasikan Diri Maju Pilgub Sulsel, Begini Kata Pengamat

Tak Terima Diberhentikan dari Partai, Kader Gerindra Gugat Prabowo Rp 501 M

Tak Ingin Kehilangan Waktu, IAS Gemakan “AHY Presiden, IAS Gubernur”

Di Ultahnya, Gubernur Ganjar Pakai Songkok Bone dan Lipa Sabbe -Ganjar: Saya dengan Pak Amran Sudah Berteman Sejak Lama

OLAHRAGA

  1. Ditanya Deddy Corbuzier Kebiasaan Buruk Pemain Timnas Indonesia, Shin Tae Yong Jawab Ini

  2. Seberapa Besar Peluang Mesut Ozil Gabung RANS Cilegon? Ini Menurut Data Transfermarkt

  3. Ini Pemain Asing yang Dikabarkan Bergabung ke PSM Makassar Musim Ini

  4. Ferdinand Sinaga dan Joop Gall Tiba di Makassar

  5. Shin Tae Yong Makin Populer di Medsos Usai Piala AFF 2020

  6. PSM Makassar Umumkan 11 Pemain Baru Jelang Putaran Kedua Liga 1 2021

  7. Bakal Datangkan 9 Pemain Baru, Munafri Targetkan Ini ke Skuad PSM Makassar

SELEBRITI

Sepakat Bercerai, Fakta Rumah Tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi Terungkap

Pasca Operasi, Kondisi Tukul Arwana Kian Membaik

Tukul Arwana Sudah Tak Sadarkan Diri Sebelum Dilarikan ke RS

Meski Gugat Cerai Suami, Dhena Devanka Akui Masih Sayang Jonathan Frizzy

Aurel Hamil Lagi, Ini Alasan Atta Halilintar Tutupi Kehamilan Istrinya?

HUKUM & KRIMINAL

  1. Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

  2. Video: Ini Tampang Pemuda yang Aniaya Imam Masjid di Luwu hingga Tewas

  3. Breaking News: Video Bentrok Ormas Pecah di Kawasan Kota Lama Kendari

  4. Dugaan Korupsi Dana Bonus Pegawai 2017-2019, Kejati Sulsel “Obok-obok” Kantor PDAM Makassar

  5. Skuad Indonesia Kelelahan Usai Hadapi Kamboja, Ini Kata Shin Tae Yong

Varian Covid-19 di India Diduga Tidak terdeteksi Tes PCR

Nasional | 2021-04-28

© Disediakan oleh Jalurinfo.com ILustrasi

Baca juga: Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

Tjandra menuturkan, sejak awal India memang sudah melaporkan adanya jenis ”Variant of Concern” (VOC) yang sudah tersebar luas di berbagai negara. Seperti varian B.1.1.7 yang pertama kali di deteksi di Inggris pada 20 September 2020 dan kini sudah ada di 130 negara di dunia termasuk Indonesia.

Kemudian varian B.1.351 yang pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada awal Agustus 2020 dan sekarang sudah ada di lebih dari 80 negara. ”Varian ini dilaporkan mungkin mempengaruhi efikasi vaksin, termasuk Astra Zeneca yang digunakan di Indonesia,” jelas Tjandra. Lalu varian P 1 atau B.1.1.28.1 yang awalnya dilaporkan di Brazil dan Jepang juga masuk ke India.

Selain di luar negeri, Indonesia menghadapi ancaman dari dalam negeri berupa potensi mobilisasi massal penduduk pada masa Idul Fitri, meskipun larangan mudik sudah ditetapkan. Wiku mengatakan, pemerintah telah berusaha untuk men-dobel aparat yang berjaga. ”Satgas daerah diminta untuk menyiapkan skenario dan simulasi kebjakan untuk mengantisipasi hal ini. Jika mengalami kesulitan, harap segera menghubungi satgas pusat,” katanya.

Terkait virus varian baru ini, legislatif juga berpesan agar pengawasan ditingkatkan. Terutama di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Jangan sampai justru terjadi pendatang yang menyogok uang ke petugas demi lolos dari karantina, seperti berita yang beredar saat ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, pihaknya akan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus WNI yang tidak dikarantina tersebut, meski baru datang dari India. ”Kami mendorong agar pihak kepolisian segera mengungkap siapa saja orang per orang maupun jaringan yang terlibat dalam hal semacam ini,” tegas Melki kemarin.

Pengawasan semacam itu bukan hanya dilakukan di Bandara Soekarno Hatta saja, tetapi juga di bandara-bandara maupun pelabuhan lain di mana WNA atau WNI rawan mendapat perlakuan khusus tanpa karantina seperti itu. Melki khawatir jika di Jakarta saja bisa lolos, apalagi di daerah yang kemungkinan pengawasannya kurang.

Dia juga meminta agar seluruh petugas di pintu-pintu masuk tersebut, baik darat maupun udara, saling mengawasi. Tujuannya untuk menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan justru bisa meningkatkan risiko persebaran virus baru lebih luas.

Dari sisi warga, Melki menegaskan bahwa semua yang baru datang dari luar negeri sebaiknya patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan. ”Datang, kemudian diisolasi, dicek dulu melalui beberapa pengetesan, kemudian ketika lolos, baru bisa pulang,” katanya.

Sementara untuk pemerintah, Melki berharap kementerian/lembaga terkait meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi lagi kebobolan seperti kemarin. Kementerian Kesehatan, kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, serta Satgas Covid-19 bisa membangun sistem yang tidak lagi memungkinkan pelanggaran karantina itu terjadi di kemudian hari.



BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  2. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  3. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

  4. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  5. Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel

  6. Kapal Kargo Tenggelam, Angkut Ribuan Mobil Mewah

  7. Indonesia Dukung Resolusi PBB Soal Invasi Rusia ke Ukraina

  8. Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

  9. DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

  10. Update Perang Rusia-Ukraina, Ukraina Laporkan 137 Kematian

RELIGI

Lantunan Shalawat Nabi oleh Ust Salman Amrillah di Muktamar NU Lampung

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Qori Terbaik Salman Amrillah di Pembukaan Muktamar NU Lampung

Ditanya soal Berapa Bayaran Berdakwah, Ini Jawaban UAS

Peringatan Maulid, Bupati Ajak ASN dan Masyarakat Teladani Nabi Muhammad

Update Ibadah Umrah, Pemerintah Upayakan Tarif Ditekan

EKONOMI

  1. Respon Jubir Erick Thohir Soal Garuda Bakal Diganti Pelita Air

  2. Pemprov Sulsel Sosialisasi Pembebasan Lahan Tol MNP

  3. Syarat Naik Pesawat Wajib PCR Dianggap Beratkan Warga

  4. Penumpang Pesawat Wajib PCR, Indef: Ancaman Kebangkrutan Garuda Semakin Besar

  5. Simak harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis 21 Oktober 2021

  6. Catat! Pekerja Bergaji Rp4,5 Juta Bebas Pajak

  7. Bitcoin Naik 35 Persen Dalam Sepekan, Pengusaha: Level Tertinggi Tiba Pada Oktober

  8. RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal, Berikut Rinciannya

  9. RUU Pajak, Yang Berpenghasilan Lebih dari Rp 5 M Kena Pajak 35 Persen

  10. Pemerintah Patok Target Pendapatan Negara Rp 1.846,1 Triliun pada 2022

  11. BRI Catatkan Saham Baru Rp 96 Triliun

  12. Ini Ciri-ciri Saham yang Bagus Untuk Investasi

Varian Covid-19 di India Diduga Tidak terdeteksi Tes PCR

Nasional | 2021-04-28

© Disediakan oleh Jalurinfo.com ILustrasi
Choose Language!

Baca juga: Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

Tjandra menuturkan, sejak awal India memang sudah melaporkan adanya jenis ”Variant of Concern” (VOC) yang sudah tersebar luas di berbagai negara. Seperti varian B.1.1.7 yang pertama kali di deteksi di Inggris pada 20 September 2020 dan kini sudah ada di 130 negara di dunia termasuk Indonesia.

Kemudian varian B.1.351 yang pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan pada awal Agustus 2020 dan sekarang sudah ada di lebih dari 80 negara. ”Varian ini dilaporkan mungkin mempengaruhi efikasi vaksin, termasuk Astra Zeneca yang digunakan di Indonesia,” jelas Tjandra. Lalu varian P 1 atau B.1.1.28.1 yang awalnya dilaporkan di Brazil dan Jepang juga masuk ke India.

Selain di luar negeri, Indonesia menghadapi ancaman dari dalam negeri berupa potensi mobilisasi massal penduduk pada masa Idul Fitri, meskipun larangan mudik sudah ditetapkan. Wiku mengatakan, pemerintah telah berusaha untuk men-dobel aparat yang berjaga. ”Satgas daerah diminta untuk menyiapkan skenario dan simulasi kebjakan untuk mengantisipasi hal ini. Jika mengalami kesulitan, harap segera menghubungi satgas pusat,” katanya.

Terkait virus varian baru ini, legislatif juga berpesan agar pengawasan ditingkatkan. Terutama di pintu-pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Jangan sampai justru terjadi pendatang yang menyogok uang ke petugas demi lolos dari karantina, seperti berita yang beredar saat ini.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, pihaknya akan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus WNI yang tidak dikarantina tersebut, meski baru datang dari India. ”Kami mendorong agar pihak kepolisian segera mengungkap siapa saja orang per orang maupun jaringan yang terlibat dalam hal semacam ini,” tegas Melki kemarin.

Pengawasan semacam itu bukan hanya dilakukan di Bandara Soekarno Hatta saja, tetapi juga di bandara-bandara maupun pelabuhan lain di mana WNA atau WNI rawan mendapat perlakuan khusus tanpa karantina seperti itu. Melki khawatir jika di Jakarta saja bisa lolos, apalagi di daerah yang kemungkinan pengawasannya kurang.

Dia juga meminta agar seluruh petugas di pintu-pintu masuk tersebut, baik darat maupun udara, saling mengawasi. Tujuannya untuk menghindari adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan justru bisa meningkatkan risiko persebaran virus baru lebih luas.

Dari sisi warga, Melki menegaskan bahwa semua yang baru datang dari luar negeri sebaiknya patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan. ”Datang, kemudian diisolasi, dicek dulu melalui beberapa pengetesan, kemudian ketika lolos, baru bisa pulang,” katanya.

Sementara untuk pemerintah, Melki berharap kementerian/lembaga terkait meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi lagi kebobolan seperti kemarin. Kementerian Kesehatan, kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, serta Satgas Covid-19 bisa membangun sistem yang tidak lagi memungkinkan pelanggaran karantina itu terjadi di kemudian hari.

Jangan Lewatkan:

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

Berita Sul-Sel

Berita Terpopuler

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020