Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Menurut dia kebijakan yang diterbitkan bersama oleh Mendikbud, Menag dan Mendagri disebabkan satu kasus merupakan sikap pemerintah yang gagal paham dalam menyikapi persoalan dan sangat berlebihan.

Sementara itu kasus SMKN 2 Padang yang terjadi di Ranah Minang Sumatera Barat karena menganut filosofi “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” itu telah diselesaikan Pemda Sumbar dengan aman dan damai. Apalagi SKB ini diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia. Tentu hal ini kurang bijak dan tidak adil serta dapat memicu kontroversi.

“Saya menilai bahwa aturan dalam SKB ini malah salah kaprah dan berpotensi dapat menimbulkan permasalahan baru karena ‘membebaskan’ para peserta didik yang notabene belum dewasa itu, untuk boleh memilih seragam dan atribut tanpa atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Guspardi yang berasal dari Fraksi PAN DPR RI Dapil Sumbar II.

Hal ini dikhawatirkan akan menggiring dan mendorong para peserta didik berfikir “liberal”. Padahal cita-cita pendidikan nasional itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.