POLITIK & PILKADA

Jelang Musda Demokrat, Dua Kandidat Saling Klaim Kantongi Dukungan

NH Deklarasikan Diri Maju Pilgub Sulsel, Begini Kata Pengamat

Tak Terima Diberhentikan dari Partai, Kader Gerindra Gugat Prabowo Rp 501 M

Tak Ingin Kehilangan Waktu, IAS Gemakan “AHY Presiden, IAS Gubernur”

Di Ultahnya, Gubernur Ganjar Pakai Songkok Bone dan Lipa Sabbe -Ganjar: Saya dengan Pak Amran Sudah Berteman Sejak Lama

OLAHRAGA

  1. Ditanya Deddy Corbuzier Kebiasaan Buruk Pemain Timnas Indonesia, Shin Tae Yong Jawab Ini

  2. Seberapa Besar Peluang Mesut Ozil Gabung RANS Cilegon? Ini Menurut Data Transfermarkt

  3. Ini Pemain Asing yang Dikabarkan Bergabung ke PSM Makassar Musim Ini

  4. Ferdinand Sinaga dan Joop Gall Tiba di Makassar

  5. Shin Tae Yong Makin Populer di Medsos Usai Piala AFF 2020

  6. PSM Makassar Umumkan 11 Pemain Baru Jelang Putaran Kedua Liga 1 2021

  7. Bakal Datangkan 9 Pemain Baru, Munafri Targetkan Ini ke Skuad PSM Makassar

SELEBRITI

Sepakat Bercerai, Fakta Rumah Tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi Terungkap

Pasca Operasi, Kondisi Tukul Arwana Kian Membaik

Tukul Arwana Sudah Tak Sadarkan Diri Sebelum Dilarikan ke RS

Meski Gugat Cerai Suami, Dhena Devanka Akui Masih Sayang Jonathan Frizzy

Aurel Hamil Lagi, Ini Alasan Atta Halilintar Tutupi Kehamilan Istrinya?

HUKUM & KRIMINAL

  1. Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

  2. Video: Ini Tampang Pemuda yang Aniaya Imam Masjid di Luwu hingga Tewas

  3. Breaking News: Video Bentrok Ormas Pecah di Kawasan Kota Lama Kendari

  4. Dugaan Korupsi Dana Bonus Pegawai 2017-2019, Kejati Sulsel “Obok-obok” Kantor PDAM Makassar

  5. Skuad Indonesia Kelelahan Usai Hadapi Kamboja, Ini Kata Shin Tae Yong

HNW: Isu Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional | 2021-06-22

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Baca juga: Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

HNW mengatakan dulu memang Indonesia mengenal aturan referendum untuk mengubah UUD 1945, seperti diatur dalam TAP MPR No.IV/1993 tentang Referendum dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Namun, pada awal era reformasi kedua aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan di level yang sama.

Aturan yang mencabut ketentuan soal Referendum adalah TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

"Dengan dicabutnya ketentuan legal soal referendum itu sejak tahun 1998/1999, maka saat ini referendum tidak diakui keabsahannya, dan tidak bisa diberlakukan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia,” papar HNW.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini tidak ada satu pun usulan yang diajukan oleh anggota MPR maupun induk partainya untuk melakukan amandemen konstitusi (UUDNRI 1945) dengan tema apa pun.



BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  2. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  3. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

  4. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  5. Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel

  6. Kapal Kargo Tenggelam, Angkut Ribuan Mobil Mewah

  7. Indonesia Dukung Resolusi PBB Soal Invasi Rusia ke Ukraina

  8. Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

  9. DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

  10. Update Perang Rusia-Ukraina, Ukraina Laporkan 137 Kematian

RELIGI

Lantunan Shalawat Nabi oleh Ust Salman Amrillah di Muktamar NU Lampung

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Qori Terbaik Salman Amrillah di Pembukaan Muktamar NU Lampung

Ditanya soal Berapa Bayaran Berdakwah, Ini Jawaban UAS

Peringatan Maulid, Bupati Ajak ASN dan Masyarakat Teladani Nabi Muhammad

Update Ibadah Umrah, Pemerintah Upayakan Tarif Ditekan

EKONOMI

  1. Respon Jubir Erick Thohir Soal Garuda Bakal Diganti Pelita Air

  2. Pemprov Sulsel Sosialisasi Pembebasan Lahan Tol MNP

  3. Syarat Naik Pesawat Wajib PCR Dianggap Beratkan Warga

  4. Penumpang Pesawat Wajib PCR, Indef: Ancaman Kebangkrutan Garuda Semakin Besar

  5. Simak harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis 21 Oktober 2021

  6. Catat! Pekerja Bergaji Rp4,5 Juta Bebas Pajak

  7. Bitcoin Naik 35 Persen Dalam Sepekan, Pengusaha: Level Tertinggi Tiba Pada Oktober

  8. RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal, Berikut Rinciannya

  9. RUU Pajak, Yang Berpenghasilan Lebih dari Rp 5 M Kena Pajak 35 Persen

  10. Pemerintah Patok Target Pendapatan Negara Rp 1.846,1 Triliun pada 2022

  11. BRI Catatkan Saham Baru Rp 96 Triliun

  12. Ini Ciri-ciri Saham yang Bagus Untuk Investasi

HNW: Isu Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional | 2021-06-22

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Choose Language!

Baca juga: Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

HNW mengatakan dulu memang Indonesia mengenal aturan referendum untuk mengubah UUD 1945, seperti diatur dalam TAP MPR No.IV/1993 tentang Referendum dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Namun, pada awal era reformasi kedua aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan di level yang sama.

Aturan yang mencabut ketentuan soal Referendum adalah TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum, dan UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

"Dengan dicabutnya ketentuan legal soal referendum itu sejak tahun 1998/1999, maka saat ini referendum tidak diakui keabsahannya, dan tidak bisa diberlakukan dalam sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia,” papar HNW.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini tidak ada satu pun usulan yang diajukan oleh anggota MPR maupun induk partainya untuk melakukan amandemen konstitusi (UUDNRI 1945) dengan tema apa pun.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji
dibaca 64538 kali

#Solo mengaji

Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya
dibaca 75205 kali

#Rusia vs Ukraina

Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah
dibaca 58043 kali

#Rusia vs Ukraina

Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid
dibaca 55887 kali

#Liga Champions

Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel
dibaca 77359 kali

#

Kapal Kargo Tenggelam, Angkut Ribuan Mobil Mewah
dibaca 61678 kali

#Kapal Kargo Tenggelam

Indonesia Dukung Resolusi PBB Soal Invasi Rusia ke Ukraina
dibaca 63386 kali

#Rusia vs Ukraina

Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter
dibaca 56854 kali

#Penundaan Pemilu

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
dibaca 70184 kali

#Gubernur Sulsel

Update Perang Rusia-Ukraina, Ukraina Laporkan 137 Kematian
dibaca 62381 kali

#Update Konflik Rusia-Ukraina

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

Vaksin Merah Putih Dapat Ijin Uji Klinik dari BPOM
Jasa Raharja Berikan Santunan Warga Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas di Doloksanggul
Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang
Presiden Minta Temuan Sandiaga Uno dalam Kasus Wisman Ukraina Diusut Tuntas
Dekan FEBI UIN Alauddin Lantik Pengurus Lembaga Kemahasiswaan
Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Maros Lakukan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan RA se Kabupaten Maros
Pesawat Susi Air Dikeluarkan dari Hanggar Malinau, Ini Respon Susi Pudjiastuti
VIDEO: Kasus Omicron Meningkat, Atraksi Barongsai di Bandung Dipadati Penonton
NASA Jabarkan Perkembangan Stasiun Luar Angkasa Internasional
Manfaat Olahraga 10 Menit Setiap Hari bagi Usia 40 Tahun ke Atas
Ini Penyebab Nyamuk Suka Menyengat Orang yang Bau Badan
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi
80 Organisasi Muslim Amerika Desak Penyelidikan Proyek Investigasi Terorisme
Tanpa Perlu ke Dukcapil, Ini Cara Cetak Kartu Keluarga Secara Online
Ini Biaya Resmi Bikin SIM A dan SIM C per Februari 2022
IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung
Pilih Makassar Lokasi Muktamar IV, PP LIDMI Adakan Audiensi dengan Ketua DPRD Kota Makassar
26 Februari, Ganas Annar MUI Sulsel Dikukuhkan
Cerita Brazil Berhasil Pindahkan Ibu Kota Negara
Kritik Pemindahan Ibu Kota, Ahli Geologi : Jangan Tergesa-gesa
Indonesia Cukur Timor Leste, Pemain Papua Jadi Pahlawan
Polri Tetapkan Warna Seragam Satpam, Netizen : Mirip Polisi India
3 Prajurit TNI Tewas di Tangan KKB, #Dudung Ikut Trending di Twitter
BNPT Sebut Ada Pesantren Terafiliasi Jaringan Teroris, Ketua MUI: Apa definisi Afiliasi?
Uji Coba, Korea Utara Kembali Tembakkan Rudal Balistik

Berita Sul-Sel

Berita Sul-Sel | 2022-02-22

Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang

dibaca 53033 kali

#RS Fatimah Makassar

Nasional | 2022-02-21

Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah

dibaca 64207 kali

#BPJS

Opini | 2022-02-20

Sketsa-sketsa

MINYAK GORENG, YANG IKUT “MENGGORENG” BERITA.
Catatan :Syamsu Nur

dibaca 64339 kali

#Syamsu Nur

Berita Sul-Sel | 2022-01-11

Surat Pemberhentian NA Sisa Tunggu Keppres

Berita Sul-Sel | 2021-12-07

Usai Putusan NA Inkrah, Eks Dirjen Otoda Kemendagri Bilang Begini

Hukum & Kriminal | 2021-11-30

Hakim Jatuhkan Vonis Nurdin Abdullah, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Hukum & Kriminal | 2021-11-29

Sebut Vonis Hakim Tak Sesuai Pledoi, Pengacara Minta Edy Rahmat Dibebaskan

Hukum & Kriminal | 2021-11-16

Selain Tuntutan 6 Tahun Penjara, JPU KPK Juga Minta Hak Politik NA Dicabut

Berita Sul-Sel | 2021-10-01

Jaksa KPK Terus Dalami Keterangan Saksi Soal Lahan NA di Tompobulu Maros

Berita Terpopuler

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020