Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Setelah itu data nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah sebanyak 13,8 juta tersebut dilakukan validasi. Validasi disebut Agus dilakukan secara berlapis. Pertama BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan validasi dengan perbankan untuk mengkroscek apakah nomor rekening dan nama sesuai dengan data penerima. Kemudian nomor yang sudah divalidasi dengan pihak perbankan akan dilakukan validasi lagi di internal BPJS Ketenagakerjaan. Validasi internal ditujukan untuk melihat ketunggalan NIK (Nomor Induk Kependudukan), ketunggalan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan ketunggalan nomor rekening. "Karena di dalam bantuan ini yang diberikan satu pekerja mendapatkan satu bantuan. Nah kita ingin memastikan bahwa satu pekerja itu satu NIK, satu nomor kepesertaan BPJS Jamsostek atau kita sebut KPJ, dan harus satu nomor rekening tidak bisa satu nomor rekening dipakai orang banyak. Kemudian nama di nomor rekening harus sama dengan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya. Setelah dilakukan tahap validasi berlapis tersebut, dari 13,8 juta nomor rekening calon penerima bantuan subsidi upah, didapatkan 10,8 juta nomor rekening tervalidasi. "Dari 13,8 juta itu kita lakukan validasi tadi bertahap, perbankan, internal kita, hingga akhirnya kita dapatkan angka 10,8 juta yang sudah tervalidasi. Dari 10,8 juta itu kemarin kami serahkan 2,5 juta ke Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan koordinasi kita lakukan secara bertahap untuk memudahkan proses revalidasi atau kroscek ulang untuk prinsip kehati-hatian," imbuhnya. Agus menambahkan, proses dalam pelaksanaan program bantuan subsidi upah ini dilakukan oleh tiga institusi pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengumpul data yang kemudian diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Kementerian Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dimana pada tahap akhirnya ialah data baru masuk ke perbankan untuk proses penyaluran.