POLITIK & PILKADA

Jelang Musda Demokrat, Dua Kandidat Saling Klaim Kantongi Dukungan

NH Deklarasikan Diri Maju Pilgub Sulsel, Begini Kata Pengamat

Tak Terima Diberhentikan dari Partai, Kader Gerindra Gugat Prabowo Rp 501 M

Tak Ingin Kehilangan Waktu, IAS Gemakan “AHY Presiden, IAS Gubernur”

Di Ultahnya, Gubernur Ganjar Pakai Songkok Bone dan Lipa Sabbe -Ganjar: Saya dengan Pak Amran Sudah Berteman Sejak Lama

OLAHRAGA

  1. Ditanya Deddy Corbuzier Kebiasaan Buruk Pemain Timnas Indonesia, Shin Tae Yong Jawab Ini

  2. Seberapa Besar Peluang Mesut Ozil Gabung RANS Cilegon? Ini Menurut Data Transfermarkt

  3. Ini Pemain Asing yang Dikabarkan Bergabung ke PSM Makassar Musim Ini

  4. Ferdinand Sinaga dan Joop Gall Tiba di Makassar

  5. Shin Tae Yong Makin Populer di Medsos Usai Piala AFF 2020

  6. PSM Makassar Umumkan 11 Pemain Baru Jelang Putaran Kedua Liga 1 2021

  7. Bakal Datangkan 9 Pemain Baru, Munafri Targetkan Ini ke Skuad PSM Makassar

SELEBRITI

Sepakat Bercerai, Fakta Rumah Tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi Terungkap

Pasca Operasi, Kondisi Tukul Arwana Kian Membaik

Tukul Arwana Sudah Tak Sadarkan Diri Sebelum Dilarikan ke RS

Meski Gugat Cerai Suami, Dhena Devanka Akui Masih Sayang Jonathan Frizzy

Aurel Hamil Lagi, Ini Alasan Atta Halilintar Tutupi Kehamilan Istrinya?

HUKUM & KRIMINAL

  1. Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

  2. Video: Ini Tampang Pemuda yang Aniaya Imam Masjid di Luwu hingga Tewas

  3. Breaking News: Video Bentrok Ormas Pecah di Kawasan Kota Lama Kendari

  4. Dugaan Korupsi Dana Bonus Pegawai 2017-2019, Kejati Sulsel “Obok-obok” Kantor PDAM Makassar

  5. Skuad Indonesia Kelelahan Usai Hadapi Kamboja, Ini Kata Shin Tae Yong

Bolos 10 Hari, PNS Bisa Dipecat Menurut PP Nomor 94 Tahun 2021

Berita Sul-Sel | 2021-09-16

© Disediakan oleh Jalurinfo.com

Baca juga: Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar menyampaikan regulasi terkait Disiplin PNS perlu disosialisasikan sebab tidak serta merta PP 53 dihapuskan. Sebab, ada beberapa poin yang saling berkaitan.

“Ada memang perubahan dan perlu sosialisasi tapi persoalannya tidak menghapus PP 53, itu masih berlaku,” tukas Munandar, Rabu (15/9).

Munandar menambahkan, peraturan di Indonesia sangat dinamis. PP yang diteken Presiden Jokowi itu dinilainya lantaran kondisi pandemi covid. Misalnya saja, budaya kerja yang otomatis berubah di masa pandemi.

“Sekarang budaya kerja harus mengikuti tren karena covid. Itu dampak dari pandemi sehingga harus mengikuti dengan diterbitkannya regulasi yang sesuai jamannya,” paparnya.

Menurutnya, pegawai saat ini berlindung dibawah kondisi pandemi sehingga kinerja menurun. Bila dilihat dari PP 94 tahun 2021 ini, ada dampak positif dan negatif. Misalnya untuk positif, tidak diatura lagi tentang pemberhentian tidak hormat.

“PP yang baru ini, semua pemberhentian dengan hormat. Kemudian, tidak ada aturan lagi disiplin berat dan ringan. Masih paralel ini barang (PP 53 dan PP 94),” jelasnya.

Diakui Munandar, PP nomor 94 tahun 2021 tidak ada yang baru. Hanya saja, ada yang berbeda. Misalnya, poin yang menyebutkan PNS tidak masuk selama sepuluh hari akan diberhentikan. “Nah, aturan ini ada juga di PP 53. Sehingga, perlu sosialisasi yang matang,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah pusat bisa segera turun mensosialisasikan PP 94 tahun 2021 hingga ke daerah. Lalu, Pemerintah daerah yang menegaskan ke pegawai yang bekerja di daerah.

“Produk ini baru ada kritikan setelah disosialisasikan. Tapi, bagi saya yang penting itu pelaksanaannya artinya kesadaran pegawai dalam bekerja,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan Imran Jausi mengatakan sedang mempelajari isi Peraturan Presiden terbaru terkait disiplin PNS. “Kami sementara pelajari. Mentelaah asas yang berbeda di PP yang baru,” ungkapnya.

Imran juga menjelaskan PP terkait displin PNS akan berlaku di lingkup pemerintah provinsi sejak ditetapkan oleh Presiden RI tetapi ia juga masih perlu melakukan sosialisasi kepada OPD karena hal itu butuh penyesuaian.

Menurutnya, PP terkait disiplin PNS yang baru semakin bagus, terukur untuk pelarangan dan sanksinya. Untuk sanksi tegas yang diberikan kepada PNS yang didapati membolos, dirinya menuturkan, jika peraturan tersebut dinilai makin tegas dan menunjukkan bahwa sebagai pegawai negeri tidak boleh main-main dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dapat membangun kedisiplinan pegawai negeri.

“Berarti, inikan semakin tegas yah. Ini menunjukkan bahwa ASN tidak boleh main-main, dulukan itu secara terus-terus nah selama inikan ya ASN boleh saja tidak masuk karena sakit atau cuti, tanpa keterangan rasa rasanya memang tidak cocok bagi seorang ASN tidak ada keterangan untuk tidak masuk kantor atau bolos. Artinya dia itu itu semakin tegas membangun ASN,” pungkasnya.



BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  2. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  3. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

  4. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  5. Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel

  6. Kapal Kargo Tenggelam, Angkut Ribuan Mobil Mewah

  7. Indonesia Dukung Resolusi PBB Soal Invasi Rusia ke Ukraina

  8. Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

  9. DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

  10. Update Perang Rusia-Ukraina, Ukraina Laporkan 137 Kematian

RELIGI

Lantunan Shalawat Nabi oleh Ust Salman Amrillah di Muktamar NU Lampung

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Qori Terbaik Salman Amrillah di Pembukaan Muktamar NU Lampung

Ditanya soal Berapa Bayaran Berdakwah, Ini Jawaban UAS

Peringatan Maulid, Bupati Ajak ASN dan Masyarakat Teladani Nabi Muhammad

Update Ibadah Umrah, Pemerintah Upayakan Tarif Ditekan

EKONOMI

  1. Respon Jubir Erick Thohir Soal Garuda Bakal Diganti Pelita Air

  2. Pemprov Sulsel Sosialisasi Pembebasan Lahan Tol MNP

  3. Syarat Naik Pesawat Wajib PCR Dianggap Beratkan Warga

  4. Penumpang Pesawat Wajib PCR, Indef: Ancaman Kebangkrutan Garuda Semakin Besar

  5. Simak harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis 21 Oktober 2021

  6. Catat! Pekerja Bergaji Rp4,5 Juta Bebas Pajak

  7. Bitcoin Naik 35 Persen Dalam Sepekan, Pengusaha: Level Tertinggi Tiba Pada Oktober

  8. RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal, Berikut Rinciannya

  9. RUU Pajak, Yang Berpenghasilan Lebih dari Rp 5 M Kena Pajak 35 Persen

  10. Pemerintah Patok Target Pendapatan Negara Rp 1.846,1 Triliun pada 2022

  11. BRI Catatkan Saham Baru Rp 96 Triliun

  12. Ini Ciri-ciri Saham yang Bagus Untuk Investasi

Bolos 10 Hari, PNS Bisa Dipecat Menurut PP Nomor 94 Tahun 2021

Berita Sul-Sel | 2021-09-16

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Baca juga: Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar menyampaikan regulasi terkait Disiplin PNS perlu disosialisasikan sebab tidak serta merta PP 53 dihapuskan. Sebab, ada beberapa poin yang saling berkaitan.

“Ada memang perubahan dan perlu sosialisasi tapi persoalannya tidak menghapus PP 53, itu masih berlaku,” tukas Munandar, Rabu (15/9).

Munandar menambahkan, peraturan di Indonesia sangat dinamis. PP yang diteken Presiden Jokowi itu dinilainya lantaran kondisi pandemi covid. Misalnya saja, budaya kerja yang otomatis berubah di masa pandemi.

“Sekarang budaya kerja harus mengikuti tren karena covid. Itu dampak dari pandemi sehingga harus mengikuti dengan diterbitkannya regulasi yang sesuai jamannya,” paparnya.

Menurutnya, pegawai saat ini berlindung dibawah kondisi pandemi sehingga kinerja menurun. Bila dilihat dari PP 94 tahun 2021 ini, ada dampak positif dan negatif. Misalnya untuk positif, tidak diatura lagi tentang pemberhentian tidak hormat.

“PP yang baru ini, semua pemberhentian dengan hormat. Kemudian, tidak ada aturan lagi disiplin berat dan ringan. Masih paralel ini barang (PP 53 dan PP 94),” jelasnya.

Diakui Munandar, PP nomor 94 tahun 2021 tidak ada yang baru. Hanya saja, ada yang berbeda. Misalnya, poin yang menyebutkan PNS tidak masuk selama sepuluh hari akan diberhentikan. “Nah, aturan ini ada juga di PP 53. Sehingga, perlu sosialisasi yang matang,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah pusat bisa segera turun mensosialisasikan PP 94 tahun 2021 hingga ke daerah. Lalu, Pemerintah daerah yang menegaskan ke pegawai yang bekerja di daerah.

“Produk ini baru ada kritikan setelah disosialisasikan. Tapi, bagi saya yang penting itu pelaksanaannya artinya kesadaran pegawai dalam bekerja,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan Imran Jausi mengatakan sedang mempelajari isi Peraturan Presiden terbaru terkait disiplin PNS. “Kami sementara pelajari. Mentelaah asas yang berbeda di PP yang baru,” ungkapnya.

Imran juga menjelaskan PP terkait displin PNS akan berlaku di lingkup pemerintah provinsi sejak ditetapkan oleh Presiden RI tetapi ia juga masih perlu melakukan sosialisasi kepada OPD karena hal itu butuh penyesuaian.

Menurutnya, PP terkait disiplin PNS yang baru semakin bagus, terukur untuk pelarangan dan sanksinya. Untuk sanksi tegas yang diberikan kepada PNS yang didapati membolos, dirinya menuturkan, jika peraturan tersebut dinilai makin tegas dan menunjukkan bahwa sebagai pegawai negeri tidak boleh main-main dalam menjalankan pekerjaannya sehingga dapat membangun kedisiplinan pegawai negeri.

“Berarti, inikan semakin tegas yah. Ini menunjukkan bahwa ASN tidak boleh main-main, dulukan itu secara terus-terus nah selama inikan ya ASN boleh saja tidak masuk karena sakit atau cuti, tanpa keterangan rasa rasanya memang tidak cocok bagi seorang ASN tidak ada keterangan untuk tidak masuk kantor atau bolos. Artinya dia itu itu semakin tegas membangun ASN,” pungkasnya.

Jangan Lewatkan:

KOLEKSI VIDEO POPULER

JANGAN LEWATKAN

Berita Sul-Sel

Berita Terpopuler

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020