Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Sementara itu,ditempat berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Drs Asrun Lio, M.Hum, Phd, saat ditemui awak media, Senin (25/1/2021),mengatakan,akan menindak tegas jika benar adanya oknum guru di salah satu SMA di kota Kendari yang diduga telah terpapar paham radikalisme. " Kalau memang itu ada pasti kita akan memberikan tindakan yang tegas dan akan memberikan peringatan sesuai prosedur aturan-aturan yang berlaku dalam pembinaan ASN itu," kecam Asrun. Lanjut Asrun, mengatakan, Pihaknya akan segera menelusuri dan akan melakukan teguran dan panggilan serta pembinaan apabila oknum guru tersebut masih terlibat paham radikalisme. " Sanksi sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku," katanya. Asrun menambahkan, Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, terdapat Pengawas Sekolah Satuan Pendidikan, yang tugasnya melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. `Pengawas Pendidikan terus berjalan dan akan memantau atau mengawasi kegiatan kegiatan akademik di sekolah. Seperti, pembelajaran atau kegiatan-kegiatan lain, dan itu selalu dilaporkan," terang Asrun. Asrun lio menambahkan Upaya pemprov dalam menangkal faham radikalisme di lingkup ASN, tentulah sangat penting, dimana para ASN punya tugas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, tentu punya peluang besar dalam mempengaruhi masyarakat. " Jika faham radikalisme terjangkit pada masyarakat, maka tentu keamanan dan ketertiban dalam wilayah Sulawesi Tenggara dapat terganggu," pungkasnya Sebelumnya, Selasa 25 Januari 2021 LPM – SULTRA melakukan aksi unjuk rasa di Kantor BKD Sulawesi Tenggara. mereka mengadukan ke BKD Sultra terkait dengan adanya keterlibatan oknum Aparat Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah menengah umum (SMU) di Sultra yang masih terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan yang terlarang.