Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

Danny mengatakan, penutupan tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan hanya sebatas balai kota saja. Sementara kegiatan pemerintahan yang bersifat esensial seperti pelayanan dasar, kesehatan, bahan pangan utilitas publik, komunikasi, teknologi informasi, keuangan, logistik, kontruksi, dan industry, dalam pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75 persen Work From Home (WFH) dan 25 persen Work Form Office (WFO). “Esensial tetap jalan yang di-lockdown ini Balaikota. Kita masih punya kantor bersama. Ini ruang bukan seluruh, tapi balaikota yang kita lockdown. Jadi masih ada pelayanan, termasuk kantor bersama di Maccini dan kantor bersama di Teduh Bersinar,” ujarnya. Sementara SKPD yang melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 atau yang terlibat dalam Satgas Makassar Recover tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, Munandar juga membenarkan bila Pemkot Makassar menerapkan WFH 100 Persen. Sehingga, pelayanan berbasis online harus dimaksimalkan selama penutupan sementara ini. “Yang berkantor di balai kota sekitar 1.600 lebih orang. Jadi semuanya WFH sesuai edaran wali kota,” katanya. Kepala DPMPTSP Makassar, Andi Bukti Djufrie mengatakan, semua pegawai DPMPTSP Makassar bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Untungnya, DPMPTSP Makassar sudah menerapkan pelayanan perizinan secara online. “Pelayanan perizinan yang diterapkan sudah berbasis online,” kata Bukti, Kamis (8/7). Kendati demikian, DPMPTSP Makassar hanya bisa melayani permohonan izin secara online. Masyarakat hanya bisa melakukan pendaftaran saja. “Untuk sementara hanya pendaftaran secara online saja,” ucap Bukti. Sementara kajian teknis dan penerbitan izin baru bisa dilakukan ketika Balai Kota Makassar kembali dibuka. “Kajian teknis harus dilakukan di kantor. Begitu juga untuk penerbitan izin karena semua perangkat ada di kantor,” beber Bukti.