Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Unpatti Usul Perbaikan Konsep Penanganan PSBB di kota Ambon

Nasional | 2020-07-02

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Gubernur & Wakil Gubernur Maluku Saat Rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku yang berlangsung di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (1/7/2020).
AMBON, JALURINFO,- Setelah hampir berakhir diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, mengusulkan sejumlah perbaikan dalam penanganan PSBB yang diberlakukan.

Usulan tentang penanganan PSBB Kota Ambon ini disampaikan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku dalam rapat yang berlangsung di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (1/7/2020).

Juru bicara Fakultas Hukum Unpatti, Hendrik Salmon menyampaikan kajian evaluasi terhadap penerapan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 tahun 2020 yang dinilai banyak berdampak negatif dan berpotensi memicu konflik. Ia menyebut, penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2020, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Salah satu pihak yang mendapat imbas dari persoalan ini adalah dosen.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Pihaknya pun membuat klarifikasi dan sandingan. Andai Perwali ingin diperpanjang, maka harus ada tahapan evaluasi agar masyarakat tidak dirugikan. "Evaluasinya terkait potensi konflik yang dilakukan masyarakat terhadap Perwali. Kita berharap, pos pemeriksaan tidak perlu ada karena tidak berfungsi maksimal. Bagaimana kalau dialihkan ke wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah, hijau dan lainnya, agar RT/RW dapat diberdayakan," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pihaknya, lanjut Hendrik, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) belum diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Entah bansos tersebut telah disosialisasi kepada masyarakat terdampak atau belum? Andai kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, mata rantai virus akan sulit terputus.

Unpatti Usul Perbaikan Konsep Penanganan PSBB di kota Ambon



BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  4. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  5. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  6. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  7. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  8. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  9. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  10. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Unpatti Usul Perbaikan Konsep Penanganan PSBB di kota Ambon

Nasional | 2020-07-02

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Gubernur & Wakil Gubernur Maluku Saat Rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku yang berlangsung di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (1/7/2020).
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

AMBON, JALURINFO,- Setelah hampir berakhir diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, mengusulkan sejumlah perbaikan dalam penanganan PSBB yang diberlakukan.

Usulan tentang penanganan PSBB Kota Ambon ini disampaikan ke Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku dalam rapat yang berlangsung di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (1/7/2020).

Juru bicara Fakultas Hukum Unpatti, Hendrik Salmon menyampaikan kajian evaluasi terhadap penerapan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 tahun 2020 yang dinilai banyak berdampak negatif dan berpotensi memicu konflik. Ia menyebut, penerapan Perwali Nomor 18 Tahun 2020, telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Salah satu pihak yang mendapat imbas dari persoalan ini adalah dosen.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Pihaknya pun membuat klarifikasi dan sandingan. Andai Perwali ingin diperpanjang, maka harus ada tahapan evaluasi agar masyarakat tidak dirugikan. "Evaluasinya terkait potensi konflik yang dilakukan masyarakat terhadap Perwali. Kita berharap, pos pemeriksaan tidak perlu ada karena tidak berfungsi maksimal. Bagaimana kalau dialihkan ke wilayah yang ditetapkan sebagai zona merah, hijau dan lainnya, agar RT/RW dapat diberdayakan," ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pihaknya, lanjut Hendrik, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) belum diberikan secara maksimal kepada masyarakat. Entah bansos tersebut telah disosialisasi kepada masyarakat terdampak atau belum? Andai kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, mata rantai virus akan sulit terputus.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Unpatti Usul Perbaikan Konsep Penanganan PSBB di kota Ambon

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020