Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

JAKARTA, JALURINFO,- Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto sempat menyinggung dugaan kecurangan pada Pemilu 2019 saat pembukaan rapat pleno DPP Partai Berkarya yang digelar di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (8/7). Menurut Tommy, Pemilu 2019 sangat tidak demokratis. Sebab itu, kata dia, untuk meraup potensi suara, kader Partai Berkarya secara tidak langsung harus ada di penyelenggara Pemilu. "Selama reformasi bukan kita lebih baik, tapi penyelenggaraan pemilu memprihatinkan. Dengan keadaan demikian, saya meliat ke depannya potensi untuk meraih suara yang lebih baik, kita harus punya kader-kader secara tidak langsung kita ada di penyelenggara pemilu," kata Tommy. Tommy tidak merinci secara jelas maksud pernyataannya tentang "punya kader di penyelenggara Pemilu". Juga telah meminta penjelasan ke sejumlah pengurus Partai Berkarya terkait pernyataan Tommy. Bendahara Umum DPP Partai Berkarya Neneng A Tuty juga belum merespons pertanyaan CNNIndonesia.com. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso juga tak menjawab panggilan telepon dan pesan singkat CNNIndonesia.com soal pernyataan Tommy Soeharto tersebut.

Berdasarkan UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan "Orang Partai Politik" wajib mengundurkan diri dari keanggotaan partai polirik, jabatan politik, jabatan pemerintahan dan BUM, BUMD pada saat mendaftar sebagai calon penyelenggara Pemilu, baik KPU, KPU Provinsi,atau KPU Kabupaten Kota. Pada Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi juga pernah menyatakan bahwa keanggotaan KPU yang berasal dari parpol bertentangan dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Ketentuan ini berbunyi "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri".

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi