Tidak Puas dengan Kinerja OJK, Jokowi Pertimbangkan Kembalikan Fungsi Bank

Ekonomi | 2020-07-05

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Otoritas Jasa Keuangan
JAKARTA, JALURINFO,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengembalikan fungsi pengawasan bank yang selama ini dilakukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI). Berdasarkan dua sumber Reuters, Jokowi tidak puas dengan kinerja lembaga yang didirikan sejak 2013 ini.

Meski sumber Reuters tidak menyebut alasan ketidakpuasannya pada OJK, tapi sejak mencuat kasus Jiwasraya, lembaga ini menjadi sorotan karena dinilai gagal mengawasi investasi pada BUMN asuransi tersebut.

Tepatkan rencana Jokowi membubarkan OJK di tengah pandemi COVID-19?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, OJK memang punya banyak kelemahan mulai dari pengawasannya bahkan ada oknum di dalamnya yang terlibat skandal Jiwasraya dan jadi tersangka.

Masalah di Bank Bukopin belum lama ini juga terjadi akibat terlambatnya OJK memaksa Kookmin Bank untuk melakukan injeksi modal tambahan. Hal ini menunjukkan ketidaktegasan OJK.

"OJK lebih bersikap reaktif dibandingkan proaktif dalam mengatasi fintech-fintech ilegal. Belum lagi soal pungutan OJK terhadap lembaga keuangan. Ini yang aneh dari awal, bagaimana mungkin mengawasi perbankan atau asuransi yang jadi sumber operasional OJK. Pasti menimbulkan moral hazard," kata dia dalam kepada kumparan, Minggu (5/7).

Baca juga: Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

Meski begitu, Bhima tidak setuju jika Jokowi membubarkan OJK dalam situasi saat ini. Menurut dia, jika OJK dibubarkan saat krisis ekonomi dan pandemi, maka persepsi nasabah dan investor akan memandang kondisi keuangan di Indonesia sudah gawat sampai OJK perlu dibubarkan.

Keputusan seperti itu, menurut dia, bisa memicu panik di pasar keuangan sekaligus penarikan uang besar-besaran akibat ketidakpercayaan masyarakat. Tak hanya itu, BI akan mendapatkan tugas baru yang cukup berat. Menurut Bhima, tidak ada jaminan pengawasan jasa keuangan bisa lebih baik pasca OJK dilebur ke BI. Lembaga pimpinan Perry Warjiyo itu sebaiknya fokus pada kebijakan moneter dulu.




BERITA TERKAIT

Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng
Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto
Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T
Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang
IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung
VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri
Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya
Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara
Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030
Respon Jubir Erick Thohir Soal Garuda Bakal Diganti Pelita Air

TERPOPULER

  1. Masjid Al Sahaba: Perpaduan Keindahan Modern di Pusat Sejarah Sharm el-Sheikh

  2. Three Gorges, Keajaiban Pembangkit Listrik Tenaga Air Terbesar di Dunia

  3. Keunikan Beruang Kutub di Arktik, Pesona di Atas Es Tipis

  4. Keajaiban Alam yang Memikat di Gua Kristal, Bermuda

  5. Keindahan Abadi Hagia Sophia, Sebuah Permata di Istanbul, Turki

  6. Menakjubkan dan Megahnya Wat Arun di Bangkok, Thailand

  7. Dragon's Breath Flight Line di pulau pribadi Royal Caribbean di Haiti

  8. Shiraz, Masjid Nasir al-Mulk

  9. Suasana Kepanikan Pengunjung Mall Trans Studio Makassar saat Kebakaran

  10. Breaking News: Mall Trans Studio Makassar Terbakar

RELIGI

Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Tidak Puas dengan Kinerja OJK, Jokowi Pertimbangkan Kembalikan Fungsi Bank

Ekonomi | 2020-07-05

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Otoritas Jasa Keuangan
JAKARTA, JALURINFO,- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengembalikan fungsi pengawasan bank yang selama ini dilakukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI). Berdasarkan dua sumber Reuters, Jokowi tidak puas dengan kinerja lembaga yang didirikan sejak 2013 ini.

Meski sumber Reuters tidak menyebut alasan ketidakpuasannya pada OJK, tapi sejak mencuat kasus Jiwasraya, lembaga ini menjadi sorotan karena dinilai gagal mengawasi investasi pada BUMN asuransi tersebut.

Tepatkan rencana Jokowi membubarkan OJK di tengah pandemi COVID-19?

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, OJK memang punya banyak kelemahan mulai dari pengawasannya bahkan ada oknum di dalamnya yang terlibat skandal Jiwasraya dan jadi tersangka.

Masalah di Bank Bukopin belum lama ini juga terjadi akibat terlambatnya OJK memaksa Kookmin Bank untuk melakukan injeksi modal tambahan. Hal ini menunjukkan ketidaktegasan OJK.

"OJK lebih bersikap reaktif dibandingkan proaktif dalam mengatasi fintech-fintech ilegal. Belum lagi soal pungutan OJK terhadap lembaga keuangan. Ini yang aneh dari awal, bagaimana mungkin mengawasi perbankan atau asuransi yang jadi sumber operasional OJK. Pasti menimbulkan moral hazard," kata dia dalam kepada kumparan, Minggu (5/7).

Baca juga: Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

Meski begitu, Bhima tidak setuju jika Jokowi membubarkan OJK dalam situasi saat ini. Menurut dia, jika OJK dibubarkan saat krisis ekonomi dan pandemi, maka persepsi nasabah dan investor akan memandang kondisi keuangan di Indonesia sudah gawat sampai OJK perlu dibubarkan.

Keputusan seperti itu, menurut dia, bisa memicu panik di pasar keuangan sekaligus penarikan uang besar-besaran akibat ketidakpercayaan masyarakat. Tak hanya itu, BI akan mendapatkan tugas baru yang cukup berat. Menurut Bhima, tidak ada jaminan pengawasan jasa keuangan bisa lebih baik pasca OJK dilebur ke BI. Lembaga pimpinan Perry Warjiyo itu sebaiknya fokus pada kebijakan moneter dulu.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020