PALOPO, JALURINFO.COM - Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya yang bakal diterapkan adalah pajak bahan pokok (sembako). Besaran pajaknya lumayan besar, yakni 12 persen. Jika jadi diberlakukan, akan berdampak bagi masyarakat. Salah satunya turut kerek naiknya harga-harga. Wacana pemberlakuan kebijakan ini mendapat reaksi beragam. Seperti dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Nurjannah SE M,Si. Kepada Palopo Pos yang ditemui di ruang kerjanya Fakultas Ekonomi Unanda, Kamis 10 Juni 2021, ia menjelaskan, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) bagi masyarakat mampu tentu tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah jika masyarakat penghasilan rendah yang disentuh. “Jangankan untuk bayar pajak. Makan saja susah. Sebaiknya kebijakan pengenaan pajak pada sembako ini sebaiknya ditinjau ulang. Hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, seperti sembako ini harus betul-betul dipikirkan lagi. Apalagi masih dalam suasana pandemi, makan saja susah, apalagi harus bayar pajak,” ujar Nurjannah SE M,Si. Lanjut Dekan FE Unanda, kebijakan PPN sembako ini bisa saja diterapkan seperti di toko-toko retail modern dan swalayan besar, sedangkan di pasar dan toko kelontong, sebaiknya jangan dulu. “PPN sembako ini bisa saja diberlakukan di toko retail modern atau swalayan besar. Karena yang datang berbelanja itu cenderung masyarakat berpenghasilan. Sudah jadi gaya hidup. Berbelanja di swalayan kan sudah jelas dikenakan pajak 10%. Beda dengan masyarakat miskin, lebih cenderung berbelanja di toko kelontong, atau di pasar,” sebutnya.

Nurjannah juga menyebut, sebagai warga negara yang baik tentunya wajib bayar pajak. Dari pajak, pembangunan bisa berjalan, hanya saja negara juga harus betul-betul mengelola pajak masyarakat dengan baik. “Jangan seperti berita yang kita dengar lewat wakil rakyat di pusat menyoroti anggaran yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Hanya untuk membuat naskah kebijakan sampai-sampai menghabiskan ratusan miliar. Uangnya itu dari pajak masyarakat. Miris masyarakat mendengar itu, hanya untuk buat naskah sampai ratusan miliar,” sebutnya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi