Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

Ekonomi | 2021-06-12

© Disediakan oleh Jalurinfo.com BJEK PAJAK. Pedagang telur di PNP sedang merapikan dagangannya, Kamis 10 Juni 2021. Pedagang merasa terbebani jika kebijakan PPN dikenakan untuk sembako. IDRIS PRASETIAWAN/PALOPO POS
PALOPO, JALURINFO.COM - Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya yang bakal diterapkan adalah pajak bahan pokok (sembako). Besaran pajaknya lumayan besar, yakni 12 persen.

Jika jadi diberlakukan, akan berdampak bagi masyarakat. Salah satunya turut kerek naiknya harga-harga.

Wacana pemberlakuan kebijakan ini mendapat reaksi beragam. Seperti dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Nurjannah SE M,Si. Kepada Palopo Pos yang ditemui di ruang kerjanya Fakultas Ekonomi Unanda, Kamis 10 Juni 2021, ia menjelaskan, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) bagi masyarakat mampu tentu tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah jika masyarakat penghasilan rendah yang disentuh. “Jangankan untuk bayar pajak. Makan saja susah.

Sebaiknya kebijakan pengenaan pajak pada sembako ini sebaiknya ditinjau ulang. Hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, seperti sembako ini harus betul-betul dipikirkan lagi. Apalagi masih dalam suasana pandemi, makan saja susah, apalagi harus bayar pajak,” ujar Nurjannah SE M,Si.

Lanjut Dekan FE Unanda, kebijakan PPN sembako ini bisa saja diterapkan seperti di toko-toko retail modern dan swalayan besar, sedangkan di pasar dan toko kelontong, sebaiknya jangan dulu.

“PPN sembako ini bisa saja diberlakukan di toko retail modern atau swalayan besar. Karena yang datang berbelanja itu cenderung masyarakat berpenghasilan. Sudah jadi gaya hidup. Berbelanja di swalayan kan sudah jelas dikenakan pajak 10%. Beda dengan masyarakat miskin, lebih cenderung berbelanja di toko kelontong, atau di pasar,” sebutnya.

Baca juga: Imbas Pandemi Covid-19, Lion Air Group Rumahkan 8.000 Karyawan

Nurjannah juga menyebut, sebagai warga negara yang baik tentunya wajib bayar pajak. Dari pajak, pembangunan bisa berjalan, hanya saja negara juga harus betul-betul mengelola pajak masyarakat dengan baik.

“Jangan seperti berita yang kita dengar lewat wakil rakyat di pusat menyoroti anggaran yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Hanya untuk membuat naskah kebijakan sampai-sampai menghabiskan ratusan miliar. Uangnya itu dari pajak masyarakat. Miris masyarakat mendengar itu, hanya untuk buat naskah sampai ratusan miliar,” sebutnya.




BERITA TERKAIT

Emas Antam Makin Anjlok, Berikut Harganya

Ekonomi

Emas Antam Makin Anjlok, Berikut Harganya

dibaca 42663 kali
Menko Perekonomian: Usaha Mikro Kecil, Warung, Warteg dan PKL Bisa Daftar Bansos
8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Gaji, Ini Rinciannya
Anggaran Penanganan Covid dan PEN Meningkat Jadi Rp744,75 Triliun
Garuda Terancam Berhenti Beroperasi, Serikat Karyawan Bersurat ke Jokowi
Jokowi: Ekonomi Digital RI akan Jadi yang Terbesar di Asia Tenggara
Jumlah Orang Kaya Indonesia Bertambah Banyak Selama Pandemi Corona
Sampai dengan Juni 2021, Jasa Raharja Sulsel Telah Serahkan Santunan Kecelakaan sebesar Rp. 43 Milyar lebih
Layanan Tarik Tunai ATM Mandiri Naik Hingga Rp20 Juta
Turun Status Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Bawah, Indonesia Kini Disalip Haiti dan setara Timor Leste

TERPOPULER

  1. Kisaran Harga Medali di Olimpiade Tokyo 2020 Bila Dijual

  2. Bermain 17 Menit Pemain Barcelona Ini Dipecat Lewat Surel

  3. Bos Arema FC Bakal Kucurkan Rp 1, 5 M Buat Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo

  4. Soal Perubahan Warna Pesawat Kepresidenan, Begini Penjelasan Istana

  5. Dua Ruang Ini di Kampung Atlet Jadi Favorit Para Peserta Olimpiade Tokyo

  6. Ratusan Pasien Covid-19 di Makassar Jalani Isolasi di Atas Kapal Pelni

  7. Kronologi Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio yang Bikin Geger dan Gaduh se-Indonesia

  8. Anak Akidi Tio Jadi Tersangka Bantuan Bohong Rp2 Triliun

  9. Jokowi Perpanjang PPKM Level 4 Sampai 9 Agustus

  10. Kasus Korupsi RS Batua, Polda Sulsel Tetapkan 13 Tersangka

RELIGI

Mulai 10 Agustus 2021, Arab Saudi Izinkan Jemaah dari Luar Negaranya untuk Umrah

Nasihat Rasulullah kepada Ali soal Pentingnya Jaga Lisan

Saudi Beber Syarat-syarat Umrah untuk Jemaah Indonesia

Mulai 10 Agustus 2021, Arab Saudi Buka Umrah, Simak Syarat Wajib Bagi Jamaahnya

Arab Saudi Sampaikan Kabar Gembira soal Jemaah Haji, Sangat Melegakan

EKONOMI

  1. Imbas Pandemi Covid-19, Lion Air Group Rumahkan 8.000 Karyawan

  2. Triwulan Kedua Tahun 2021 Vale Indonesia (INCO) mencetak penjualan AS$185,7 juta

  3. Belanja Online Makin Meningkat, Ini Prediksi Bank Dunia Soal Nasib Toko Offline di RI

  4. Emas Antam Makin Anjlok, Berikut Harganya

  5. Menko Perekonomian: Usaha Mikro Kecil, Warung, Warteg dan PKL Bisa Daftar Bansos

  6. 8,8 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Gaji, Ini Rinciannya

  7. Anggaran Penanganan Covid dan PEN Meningkat Jadi Rp744,75 Triliun

  8. Garuda Terancam Berhenti Beroperasi, Serikat Karyawan Bersurat ke Jokowi

  9. Jokowi: Ekonomi Digital RI akan Jadi yang Terbesar di Asia Tenggara

  10. Jumlah Orang Kaya Indonesia Bertambah Banyak Selama Pandemi Corona

  11. Sampai dengan Juni 2021, Jasa Raharja Sulsel Telah Serahkan Santunan Kecelakaan sebesar Rp. 43 Milyar lebih

  12. Layanan Tarik Tunai ATM Mandiri Naik Hingga Rp20 Juta

Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

Ekonomi | 2021-06-12

© Disediakan oleh Jalurinfo.com BJEK PAJAK. Pedagang telur di PNP sedang merapikan dagangannya, Kamis 10 Juni 2021. Pedagang merasa terbebani jika kebijakan PPN dikenakan untuk sembako. IDRIS PRASETIAWAN/PALOPO POS
Choose Language!
PALOPO, JALURINFO.COM - Pemerintah terus menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya yang bakal diterapkan adalah pajak bahan pokok (sembako). Besaran pajaknya lumayan besar, yakni 12 persen.

Jika jadi diberlakukan, akan berdampak bagi masyarakat. Salah satunya turut kerek naiknya harga-harga.

Wacana pemberlakuan kebijakan ini mendapat reaksi beragam. Seperti dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Nurjannah SE M,Si. Kepada Palopo Pos yang ditemui di ruang kerjanya Fakultas Ekonomi Unanda, Kamis 10 Juni 2021, ia menjelaskan, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) bagi masyarakat mampu tentu tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah jika masyarakat penghasilan rendah yang disentuh. “Jangankan untuk bayar pajak. Makan saja susah.

Sebaiknya kebijakan pengenaan pajak pada sembako ini sebaiknya ditinjau ulang. Hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, seperti sembako ini harus betul-betul dipikirkan lagi. Apalagi masih dalam suasana pandemi, makan saja susah, apalagi harus bayar pajak,” ujar Nurjannah SE M,Si.

Lanjut Dekan FE Unanda, kebijakan PPN sembako ini bisa saja diterapkan seperti di toko-toko retail modern dan swalayan besar, sedangkan di pasar dan toko kelontong, sebaiknya jangan dulu.

“PPN sembako ini bisa saja diberlakukan di toko retail modern atau swalayan besar. Karena yang datang berbelanja itu cenderung masyarakat berpenghasilan. Sudah jadi gaya hidup. Berbelanja di swalayan kan sudah jelas dikenakan pajak 10%. Beda dengan masyarakat miskin, lebih cenderung berbelanja di toko kelontong, atau di pasar,” sebutnya.

Baca juga: Imbas Pandemi Covid-19, Lion Air Group Rumahkan 8.000 Karyawan


Nurjannah juga menyebut, sebagai warga negara yang baik tentunya wajib bayar pajak. Dari pajak, pembangunan bisa berjalan, hanya saja negara juga harus betul-betul mengelola pajak masyarakat dengan baik.

“Jangan seperti berita yang kita dengar lewat wakil rakyat di pusat menyoroti anggaran yang digelontorkan pemerintah sangat besar. Hanya untuk membuat naskah kebijakan sampai-sampai menghabiskan ratusan miliar. Uangnya itu dari pajak masyarakat. Miris masyarakat mendengar itu, hanya untuk buat naskah sampai ratusan miliar,” sebutnya.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020