MAKASSAR, JALURINFO.COM - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah memastikan tak ada pelantikan kepala daerah pada 17 Februari besok. Alasannya, hingga Senin (15/2), surat keputusan (SK) pelantikan bupati atau wali kota di Sulsel belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kita masih menunggu SK. Kalau SK sudah di tangan baru kita atur pelantikan. Sampai saat ini belum ada dari Kemendagri,” ujar NA di kantor gubernur, kemarin. Padahal, masa jabatan sejumlah kepala daerah di Sulsel akan berakhir tanggal 17 Februari besok. Untuk itu, yang akan mengisi kekosongan adalah pelaksana harian (plh) bupati. Posisi tersebut akan ditempati oleh masing-masing sekretaris kabupaten (sekkab). Nurdin mengaku telah menandatangani SK plh tersebut. Berbeda dengan Kota Makassar yang akan tetap dijabat oleh penjabat wali kota. Alasannya, karena SK-nya masih berlaku hingga saat ini. ”Yang sudah saya tandatangani SKnya tadi itu cuma plh 11 daerah. Satu daerah lagi adalah Makassar yang akan tetap dijabat oleh pj,” terangnya. Selain itu, lima daerah di Sulsel hingga saat ini masih bersengketa. Yakni Pangkep, Bulukumba, Luwu Utara, Barru, dan Luwu Timur. Hasil pilkadanya masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hari ini (kemarin) kan pembacaan keputusan sela. Tanggal 16 besok (hari ini), itu lanjut atau tidak. Kalau tidak lanjut, berarti nanti ada lagi surat dari MK, yang menyatakan perkara ini sudah selesai. Setelah itu baru dibawa ke KPU. KPU yang lakukan penetapan. Kita tunggu aja. Kalau yang agak panjang pasti pakai pj. Tapi kalau yang sifatnya tidak lama, sekitar semingguan, plh udah cukup,” jelas Nurdin.