Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

POLITIK & PILKADA

Bertemu Pendukungnya di Makassar, Anies: Jangan " Azan sebelum Waktunya "

Jelang Uji Kelayakan dan Kepatutan, Dua Kandidat Ketua Demokrat Sulsel Perang Opini

Jelang Musda Demokrat, Dua Kandidat Saling Klaim Kantongi Dukungan

NH Deklarasikan Diri Maju Pilgub Sulsel, Begini Kata Pengamat

Tak Terima Diberhentikan dari Partai, Kader Gerindra Gugat Prabowo Rp 501 M

OLAHRAGA

  1. Persiapan Hadapi Timor Leste, STY Panggil 27 Pemain

  2. Usai Kontrak Di Juventus Berakhir, Kemana Dybala Akan Berlabuh?

  3. Ditanya Deddy Corbuzier Kebiasaan Buruk Pemain Timnas Indonesia, Shin Tae Yong Jawab Ini

  4. Seberapa Besar Peluang Mesut Ozil Gabung RANS Cilegon? Ini Menurut Data Transfermarkt

  5. Ini Pemain Asing yang Dikabarkan Bergabung ke PSM Makassar Musim Ini

  6. Ferdinand Sinaga dan Joop Gall Tiba di Makassar

  7. Shin Tae Yong Makin Populer di Medsos Usai Piala AFF 2020

SELEBRITI

Dianggap Penebar Kebencian, Petisi Boikot Nikita Mirzani Muncul

Ini Unggahan Vanessa Sebelum Kecelakaan, Isyarat Sebelum Meninggal?

Kecelakaan di Tol Nganjuk, Vanessa Angel dan Suami Meninggal

Bakal Dilaporkan Gegara Bacaan Salat, Nikita Mirzani Merespons Begini

Sepakat Bercerai, Fakta Rumah Tangga Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi Terungkap

HUKUM & KRIMINAL

  1. Shabu Marak Sat Res Narkoba Polres Enrekang Gencar Bekuk Pelaku

  2. Tersangka RS Batua Dilimpahkan ke Kejati Sulsel

  3. VIDEO: Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

  4. Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

  5. Video: Ini Tampang Pemuda yang Aniaya Imam Masjid di Luwu hingga Tewas

Tender Kuota Lelang Ikan: Ambisi Oligarki Kuasai Laut Indonesia

Opini | 2021-12-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)
Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

JAKARTA, JALURINFO.COM - "Sejauh pikiran Tuan sendiri memikirkan masa depan. Keberlanjutan itu hayalan (fiction). Berarti ada kepentingan eksploitasi dibelakang kata keberlanjutan. Faktanya, diterapkan kebijakan tender kuota lelang untuk perbesar pendapatan negara. Kesimpulan: ada eksploitasi. Kalau dieksploitasi, kok bisa hadir kata keberlanjutan. Berlanjut eksploitasi dan lanjutkan investasi. Berbeda kata menjaga dan melestarikan. Simpulannya: kontrol eksploitasi sumberdaya ikan dan menjaga keberlangsungan untuk generasi dimasa depan. Dua kata kalimat berbeda dalam pengertian dan persepsi."

Regulasi KKP melegalkan kepentingan oligarki. Tak mungkin, nelayan tradisional, koperasi perikanan, industri pengolahan sekuat modal investasi besar. Kebijakan KKP yang melelang kuota tangkap bagian dari kepentingan besar penguasa dan oligarki laut yang melibatkan asing secara penuh. UU Omnibuslaw yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu mestinya menjadi pegangan dasar KKP dalam pertimbangkan eksploitasi sumber daya Ikan (SDI).

Pemerintah berupaya untuk memajukan ekonomi dengan sistem yang tidak tepat. Padahal, kalau membaca pidato Presiden Joko Widodo, selalu bilang: "teknologi sangat cepat perubahannya. Maka kebijakan juga harus cepat, loncatannya jauh ke orientasi masa depan." Apakah KKP tidak memikirkan modernisasi alat tangkap dan kapal dengan pemakaian sistem "Drone Fishing"?. Daripada harus keluarkan kebijakan Kepmen No 98 dan 97 tahun 2021 untuk melegalkan sistem kuota lelang dengan alasan penangkapan terukur?. Sehingga membetuk tim beauty contest yang mencari, memanggil, dan menetapkan investor untuk keruk sumber daya ikan di laut.

Baca juga: SKETSA-SKETSA

PENGALAMAN “DISERANG” ABSES
Catatan :Syamsu Nur

Ke depan, Drone Fishing justru menjadi tujuan primadona sebagai alat: tangkap, angkut, intai, riset, dan pengamanan laut. Seharusnya kebijakan KKP pada modernisasi alat tangkap berbasis Drone Fishing. Bukan pada kebijakan mobilisasi investor untuk keruk sumber daya ikan. Pemerintah disana sini, bicara keberlanjutan. Namun, sistemnya eksploitasi untuk kepentingan asing. Mana mungkin, pengusaha dan nelayan pada masa Corona Virus memiliki modal besar senilai 200 miliar.

Pemerintah tidak memiliki nilai optimisme dalam menegakkan kedaulatan perairan laut Indonesia. Bicara keberlanjutan, tetapi mekanisme menjaga keberlanjutan itu, justru merusak. Logika kerusakan yang akan terjadi 20 tahun mendatang yakni habisnya sumber daya ikan, kekosongan gagasan kedaulatan maritim, dan berpotensi laut Indonesia habis dijarah oleh penjajahan kolonialisme laut.

Tender Kuota Lelang Ikan: Ambisi Oligarki Kuasai Laut Indonesia



BERITA TERKAIT

Sketsa-sketsa <div><br></div>PESANTREN dan PERPRES No.82 Thn 2021 <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa <div><br></div>IN MEMORIAM Ir. Haji Fajriaty Muhammadiah General Manajer First Toyota Kalla <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa <div><br></div>LAPAS TERBAKAR, PELAJARAN YANG SANGAT MAHAL <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa <div><br></div>SETELAH MEDSOS, MUNCULLAH MURAL <br>Catatan : Syamsu Nur
Sketsa-sketsa<br><br>Selamat Ultah Alwi Hamu, 77 Tahun<br>Catatan: Syamsu Nur
Sketsa-sketsa:<div><br></div>ISOLASI MANDIRI, BAGAIMANA AMANNYA?<br>Catatan: Syamsu Nur
Memorian M. Taufik Fachrudin: ANAK BAND YG BAIK DAN SUKSES, Catatan: SUWARDI THAHIR
Sketsa-sketsa<div><br></div>TERAS EMPANG PARE-PARE, PROFIL SEMANGAT KEMANDIRIAN EKONOMI<br>Catatan: Syamsu Nur
Sketsa-sketsa<div><br></div>Pantai Beba, Potensi Besar-Miskin Kreasi<br>Catatan: Syamsu Nur
Sketsa-sketsa<div><br></div>MENGHITUNG WAKTU BAGI CALON JEMAAH HAJI<br>Catatan : Syamsu Nur

TERPOPULER

  1. Ketua Komisi III DPRD Sayangkan Pernyataan Kepala KSOP Kendari

  2. Monopoli Bongkar Muat Terus Dilakukan, FPBNI: Kajati dan KPK Segera Periksa KSOP Bungkutoko dan Pelindo Kendari

  3. FNBI: Arogansi Letkol Marinir Agus Winartono Sama Saja Menyuruh Buruh Mati Biar Ketemu Tuhan

  4. Bikin Geram Warga, Letkol Marinir Agus Winarto Minta Dilaporkan Ke Tuhan Yang Maha Esa

  5. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  6. VIDEO: Akibat Ditikam Suami, Guru GPAI SMPN 12 Konsel Meninggal Dunia

  7. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  8. Usai Kontrak Di Juventus Berakhir, Kemana Dybala Akan Berlabuh?

  9. Dijatuhkan Sanksi Oleh Joe Biden, Korea Utara Sebut Amerika Seperti Gangster

  10. Mobil Pete-pete Terbakar di Fly Over Makassar

RELIGI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

Lantunan Shalawat Nabi oleh Ust Salman Amrillah di Muktamar NU Lampung

Pembacaan Ayat Suci Al-Quran oleh Qori Terbaik Salman Amrillah di Pembukaan Muktamar NU Lampung

EKONOMI

  1. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  2. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  3. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  4. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

  5. Respon Jubir Erick Thohir Soal Garuda Bakal Diganti Pelita Air

  6. Pemprov Sulsel Sosialisasi Pembebasan Lahan Tol MNP

  7. Syarat Naik Pesawat Wajib PCR Dianggap Beratkan Warga

  8. Penumpang Pesawat Wajib PCR, Indef: Ancaman Kebangkrutan Garuda Semakin Besar

  9. Simak harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis 21 Oktober 2021

  10. Catat! Pekerja Bergaji Rp4,5 Juta Bebas Pajak

  11. Bitcoin Naik 35 Persen Dalam Sepekan, Pengusaha: Level Tertinggi Tiba Pada Oktober

  12. RUU HPP: Makin Kaya, Pajak Makin Mahal, Berikut Rinciannya

Tender Kuota Lelang Ikan: Ambisi Oligarki Kuasai Laut Indonesia

Opini | 2021-12-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

Penulis: Rusdianto Samawa, Front Nelayan Indonesia (FNI)

JAKARTA, JALURINFO.COM - "Sejauh pikiran Tuan sendiri memikirkan masa depan. Keberlanjutan itu hayalan (fiction). Berarti ada kepentingan eksploitasi dibelakang kata keberlanjutan. Faktanya, diterapkan kebijakan tender kuota lelang untuk perbesar pendapatan negara. Kesimpulan: ada eksploitasi. Kalau dieksploitasi, kok bisa hadir kata keberlanjutan. Berlanjut eksploitasi dan lanjutkan investasi. Berbeda kata menjaga dan melestarikan. Simpulannya: kontrol eksploitasi sumberdaya ikan dan menjaga keberlangsungan untuk generasi dimasa depan. Dua kata kalimat berbeda dalam pengertian dan persepsi."

Regulasi KKP melegalkan kepentingan oligarki. Tak mungkin, nelayan tradisional, koperasi perikanan, industri pengolahan sekuat modal investasi besar. Kebijakan KKP yang melelang kuota tangkap bagian dari kepentingan besar penguasa dan oligarki laut yang melibatkan asing secara penuh. UU Omnibuslaw yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi itu mestinya menjadi pegangan dasar KKP dalam pertimbangkan eksploitasi sumber daya Ikan (SDI).

Pemerintah berupaya untuk memajukan ekonomi dengan sistem yang tidak tepat. Padahal, kalau membaca pidato Presiden Joko Widodo, selalu bilang: "teknologi sangat cepat perubahannya. Maka kebijakan juga harus cepat, loncatannya jauh ke orientasi masa depan." Apakah KKP tidak memikirkan modernisasi alat tangkap dan kapal dengan pemakaian sistem "Drone Fishing"?. Daripada harus keluarkan kebijakan Kepmen No 98 dan 97 tahun 2021 untuk melegalkan sistem kuota lelang dengan alasan penangkapan terukur?. Sehingga membetuk tim beauty contest yang mencari, memanggil, dan menetapkan investor untuk keruk sumber daya ikan di laut.

Baca juga: SKETSA-SKETSA

PENGALAMAN “DISERANG” ABSES
Catatan :Syamsu Nur

Ke depan, Drone Fishing justru menjadi tujuan primadona sebagai alat: tangkap, angkut, intai, riset, dan pengamanan laut. Seharusnya kebijakan KKP pada modernisasi alat tangkap berbasis Drone Fishing. Bukan pada kebijakan mobilisasi investor untuk keruk sumber daya ikan. Pemerintah disana sini, bicara keberlanjutan. Namun, sistemnya eksploitasi untuk kepentingan asing. Mana mungkin, pengusaha dan nelayan pada masa Corona Virus memiliki modal besar senilai 200 miliar.

Pemerintah tidak memiliki nilai optimisme dalam menegakkan kedaulatan perairan laut Indonesia. Bicara keberlanjutan, tetapi mekanisme menjaga keberlanjutan itu, justru merusak. Logika kerusakan yang akan terjadi 20 tahun mendatang yakni habisnya sumber daya ikan, kekosongan gagasan kedaulatan maritim, dan berpotensi laut Indonesia habis dijarah oleh penjajahan kolonialisme laut.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Tender Kuota Lelang Ikan: Ambisi Oligarki Kuasai Laut Indonesia

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020