POLITIK & PILKADA

Respon Isu Kongres Luar Biasa, AHY Temui Senior Partai Demokrat

Raup Ucapkan Terima Kasih Dukungan Masyarakat

Usai Dipecat Demokrat, Yus Sudarso Sebut Demokrat Bak Partai Kerajaan

Ada Upaya Kudeta AHY, Demokrat Pecat 7 Kadernya

Wawancara Khusus Bupati Gowa, Adnan Komitmen Jadikan Gowa Kabupaten Terbaik dan Terdepan di Sulsel

OLAHRAGA

  1. Timnas Indonesia U-23 Tumbangkan Tira Persikabo 2-0

  2. Kalah dari Chelsea, Klopp Akui Pukulan Besar bagi Liverpool

  3. Unggul Head to Head, Liverpool diprediksi Menang Kontra Chelsea di Anfield

  4. Mayoritas Warga Jepang Tolak Pelaksanaan Olimpiade Tokyo di 2021

  5. Polling AFC Tempatkan Delapan Pemain Muda Terbaik, Asnawi di Urutan Keempat

  6. Agen Sebut Maksimal Hanya 10 Klub yang Mampu Beli Haaland, 4 Diantaranya dari Inggris

  7. Prediksi dan Head to Head Atletico Madrid vs Chelsea di Liga Champions

SELEBRITI

Artis Rina Gunawan Meninggal Dunia

Frustrasi dengan Warganet +62, Dayana Berhenti Terima Followers

Ada Apa? Wulan Guritno Gugat Cerai Suaminya

Dijadwalkan Resepsi 21 Februari, Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo Batal Nikah

Batal Nikah, Ayu Ting Ting Bongkar Fakta Baru Tentang Hubungannya dengan Aditya Jayusman

HUKUM & KRIMINAL

  1. Ini Motif Aisyah Nekad Membunuhnya Pacarnya Sendiri, Selebgram Asal Makassar

  2. Putusan Hebat dan Fenomenal, Warisan Hakim Agung Artidjo Alkostar

  3. Seorang Suami di Sabbang Selatan Tega Tebas Istri Hingga Tewas di Pematang Sawah

  4. NA Diciduk KPK, Dekan Fakultas Pertanian Unhas Kaget, Tidak Menyangka

  5. Beberapa Pemilik Perusahaan Merasa Dibohongi, Polda Sultra Jebloskan Ke Penjara Dirut PT Rosini Indonesia

Revisi UU ITE, AMSI : Yang Dijerat Harusnya Perusahaan Media Sosial, Bukan Pengguna

Nasional | 2021-02-20

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO,- Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dimanfaatkan untuk mengatur perusahaan atau platform media sosial di Indonesia, demikian dikatakan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut.

Dalam revisi UU ITE, beber Wens, pemerintah bisa sekaligus mengatur dua hal. Pertama adalah memastikan relasi bisnis yang adil antara perusahaan media dan raksasa media sosial.

Kedua mengubah pendekatan sanksi pelanggaran dari yang menyasar pengguna dengan pidana menjadi regulasi yang mengejar tanggung jawab platform. Sanksi hukum untuk pendekatan kedua ini adalah perdata.

Baca juga: AHY Tegaskan Dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

"Ibarat dalam transportasi, selama ini yang diatur malah penumpang dan bukan perusahaan armada busnya. Akhirnya setiap kali ada pelanggaran, yang pengguna atau warganet ditangkap polisi. Masalahnya, pelanggaran akan selalu ada," beber Wens, Jumat malam (20/2/2021).

Wens mengingatkan bahwa dinamika politik dan sosial di Indonesia, ditambah rendahnya tingkat literasi akan membuat selalu ada saja pengumbar ujaran kebencian, hoaks, serta konten negatif lainnya di internet.

"Kita akan tangkap orang terus (karena langgar UU ITE). Ini masalah tidak berujung, karena akan selalu ada hoaks dan hatespeech," imbuh dia.




BERITA TERKAIT

Ditentang Berbagai Pihak, Jokowi Resmi Cabut Aturan Investasi Miras
Ferdinand Hutahaean: Tak Ada Negara yang Hancur Karena Miras
Terkait Polemik Investasi Miras, Rektor Universitas Ibnu Chaldun Sebut Wapres Tak Bisa Berbuat Apa-apa
PB IDI Sarankan 4 Strategi  Kepada Pemerintah Agar Angka Covid-19 Terus Menurun
Catatan Satu Tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia
Mantan Politisi Partai Demokrat Ini Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat
Soal Perpres Investasi Miras, Habib Rizieq: Maksiat!
KRI I Gusti Ngurah Rai (GNR)-332 Deteksi Kapal Selam Asing
Ini Tiga Skenario Solusi Ketidakpastian UU ITE Menurut Fahri Hamzah
Bahas Strategi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Jilid II, Satgas Covid-19 Sultra Gelar Diskusi Virtual Via Zoom

TERPOPULER

  1. Ada Kongkalikong Penyusunan Tatib Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo?

  2. Soal Investasi Miras di Indonesia, Politisi PKS Bilang Ini ke Jokowi

  3. Ombudsman RI : Rektor UHO Kendari, Muh. Zamrun Firihu, Melakukan Plagiat Parah

  4. Beberapa Pemilik Perusahaan Merasa Dibohongi, Polda Sultra Jebloskan Ke Penjara Dirut PT Rosini Indonesia

  5. Akibat Tilep Dana Pusat, Oknum ASN Lutra Dipenjara

  6. Ini Besaran Insentif Kartu Prakerja Gelombang Ke-12

  7. Prediksi dan Head to Head Atletico Madrid vs Chelsea di Liga Champions

  8. Facebook Cs Terancam Blokir Jika Tak Lakukan Hal Ini

  9. Saksi Ahli JPU: Ada Solar dan Tinner di Gedung Kejagung yang Terbakar

  10. Disebut Gagal Tangani Peredaran Narkoba di Lapas, Pemuda dan Mahasiswa Desak Kemenkumham Copot Kalapas Kelas II A Kendari

RELIGI

Ramai Aktifitas Buzzer, MUI Terbitkan Fatwa, Simak Isinya.

Masjid Lautze Jadi Jembatan Etnis Tionghoa di Indonesia Mengenal Islam

Ini Keutamaan Jalan Kaki Menuju Masjid untuk Salat Berjamaah

Ingin Masuk Sorga? Simak Wasiat dari Umar bin Khattab

WHO Sebut Madinah sebagai Kota Tersehat di Dunia, Ini Alasannya

EKONOMI

  1. Tampuk Pimpinan Berganti, Minarni Lukman Nakhodai BP Jamsostek Sulawesi Tenggara

  2. Ini Besaran Insentif Kartu Prakerja Gelombang Ke-12

  3. Pencarian Mobil Baru di Google Melonjak

  4. Pajak 0% Mobil Baru, Begini Skenario Pleaksanaannya

  5. Harga Minyak Dunia Hampir Sentuh 60 Dolar AS Per Barel

  6. PT VDNI dan Pemerintah Gelar Rakor Persiapan Pembangunan Politeknik Industri

  7. Soal Wakaf Uang, Begini Hukum hingga Pemanfaatannya

  8. Utang Pemerintah Tembus Rp 6.000 Triliun, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

  9. Buka Keran Ekspor 2021, Biji Mete Sultra Pasok Pasar Vietnam

  10. Jokowi Tetapkan Nilai Tunjangan PNS untuk 4 Jabatan Fungsional

  11. Jualan Pot Bunga saat Pandemi, Ibu Ini dapat Omset Jutaan Rupiah per Bulan

  12. Menguat Hingga 8 Persen, Saham Tesla Lampaui Facebook

Revisi UU ITE, AMSI : Yang Dijerat Harusnya Perusahaan Media Sosial, Bukan Pengguna

Nasional | 2021-02-20

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!
JAKARTA, JALURINFO,- Rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dimanfaatkan untuk mengatur perusahaan atau platform media sosial di Indonesia, demikian dikatakan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut.

Dalam revisi UU ITE, beber Wens, pemerintah bisa sekaligus mengatur dua hal. Pertama adalah memastikan relasi bisnis yang adil antara perusahaan media dan raksasa media sosial.

Kedua mengubah pendekatan sanksi pelanggaran dari yang menyasar pengguna dengan pidana menjadi regulasi yang mengejar tanggung jawab platform. Sanksi hukum untuk pendekatan kedua ini adalah perdata.

Baca juga: AHY Tegaskan Dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

"Ibarat dalam transportasi, selama ini yang diatur malah penumpang dan bukan perusahaan armada busnya. Akhirnya setiap kali ada pelanggaran, yang pengguna atau warganet ditangkap polisi. Masalahnya, pelanggaran akan selalu ada," beber Wens, Jumat malam (20/2/2021).

Wens mengingatkan bahwa dinamika politik dan sosial di Indonesia, ditambah rendahnya tingkat literasi akan membuat selalu ada saja pengumbar ujaran kebencian, hoaks, serta konten negatif lainnya di internet.

"Kita akan tangkap orang terus (karena langgar UU ITE). Ini masalah tidak berujung, karena akan selalu ada hoaks dan hatespeech," imbuh dia.

Berita Terkait

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020