Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

PPDB di Bone Diduga Jadi Lahan Bisnis

Berita Sul-Sel | 2020-06-23

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ilustrasi Pnerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020
BONE, JALURINFO,- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK disinyalir menjadi lahan bisnis.

Para peserta didik baru yang diterima di sekolah jenjang menengah atas, diwajibkan mengikuti psikotes peminatan bagi jenjang SMK dan jurusan bagi jenjang SMA.

Tak tanggung-tanggung, biaya yang harus ditanggung oleh sekolah tidak sedikit, bahkan sudah dipatok langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel yaitu Rp125 ribu per siswa dengan menggunakan sumber pembiayaan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala sekolah di Bone, was-was membelanjakan dana BOS untuk psikotest calon siswa baru. Pasalnya, lembaga psikologi yang dilibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, hanya mengatongi rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulsel.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel sebagai lembaga induk sekolah yang diharapkan kepala sekolah untuk mengeluarkan rekomendasi dan petunjuk pembiayaan kegiatan psikotes siswa justru tidak ada.

Akibatnya, sosialisasi pelaksanaan psikologi yang diselenggarakan oleh Lembaga Educare yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Sabtu 20 Juni kemarin, mendapat kecamatan dari para kepala SMA di Kabupaten Bone.

Sebagian besar kepala sekolah yang hadir di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone dan Sinjai, mempertanyakan dasar dan rekomendasi pelaksanaan psikotes tersebut.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Kepala SMAN 8 Bone Muhammad Tahir SPd menegaskan, rekomendasi dari Disdik merupakan dasar utama pihak sekolah untuk melakukan MoU dengan pihak lembaga psikologi.

“Rekomendasi ini penting, karena ini menyangkut pembiayaan pelaksanaan psikologi siswa baru,” ujarnya.

Selain itu, pencinta olahraga tenis lapangan ini, juga menilai pelaksanaan psikologi dalam rangka penjurusan peserta didik juga akan memunculkan problem terutama sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. Karena dalam penentuan jurusan di kecamatan itu, juga melibatkan orangtua siswa. Dan terkadang orangtua siswa, bersikeras untuk memasukkan anaknya di jurusan tertentu.

“Jika ini dipaksakan, akan memicu peserta didik untuk lari ke sekolah madrasah. Kami dari kecamatan mengupayakan agar regulasi diperkecil, kalau perlu siswa mendapat kemudahan dalam melanjutkan pendidikan,” katanya.

Terkait psikologi penjurusan kata Tahir tidak mesti juga wajib dilakukan, karena kalau mengacu pada Permen 44 Pasal 4 Ayat 1 pemilihan peminatan atau penjurusan di sekolah dapat dilakukan oleh sekolah dengan berdasarkan kemampuan akademik, nilai rapor dan SKHU.

“Dan inilah selama ini kita lakukan dan tidak memunculkan masalah,” tandasnya.

Hal yang sama menjadi perhatian Kepala SMAN 15 Bone. Muhammad Tang. Ia mempersoalkan pembiayaan pelaksanaan psikologi yang begitu besar. Sementara rujukan sekolah untuk mengalokasikan anggaran dari dana BOS tidak ada.

“Di Juknis tidak ada, di Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) juga tidak ada. Tiba-tiba kita diwajibkan untuk melaksanakan psikologi. Kalau ini dilakukan biaya yang harus dikeluarkan oleh SMAN 15 Bone tidak sedikit. Saya sudah kalkulasi dengan jumlah kuota, sekolah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp60 juta,” tandasnya.




BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  4. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  5. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  6. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  7. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  8. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  9. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  10. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

PPDB di Bone Diduga Jadi Lahan Bisnis

Berita Sul-Sel | 2020-06-23

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ilustrasi Pnerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

BONE, JALURINFO,- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK disinyalir menjadi lahan bisnis.

Para peserta didik baru yang diterima di sekolah jenjang menengah atas, diwajibkan mengikuti psikotes peminatan bagi jenjang SMK dan jurusan bagi jenjang SMA.

Tak tanggung-tanggung, biaya yang harus ditanggung oleh sekolah tidak sedikit, bahkan sudah dipatok langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel yaitu Rp125 ribu per siswa dengan menggunakan sumber pembiayaan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kepala sekolah di Bone, was-was membelanjakan dana BOS untuk psikotest calon siswa baru. Pasalnya, lembaga psikologi yang dilibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, hanya mengatongi rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulsel.

Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel sebagai lembaga induk sekolah yang diharapkan kepala sekolah untuk mengeluarkan rekomendasi dan petunjuk pembiayaan kegiatan psikotes siswa justru tidak ada.

Akibatnya, sosialisasi pelaksanaan psikologi yang diselenggarakan oleh Lembaga Educare yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Sabtu 20 Juni kemarin, mendapat kecamatan dari para kepala SMA di Kabupaten Bone.

Sebagian besar kepala sekolah yang hadir di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone dan Sinjai, mempertanyakan dasar dan rekomendasi pelaksanaan psikotes tersebut.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Kepala SMAN 8 Bone Muhammad Tahir SPd menegaskan, rekomendasi dari Disdik merupakan dasar utama pihak sekolah untuk melakukan MoU dengan pihak lembaga psikologi.

“Rekomendasi ini penting, karena ini menyangkut pembiayaan pelaksanaan psikologi siswa baru,” ujarnya.

Selain itu, pencinta olahraga tenis lapangan ini, juga menilai pelaksanaan psikologi dalam rangka penjurusan peserta didik juga akan memunculkan problem terutama sekolah-sekolah yang ada di kecamatan. Karena dalam penentuan jurusan di kecamatan itu, juga melibatkan orangtua siswa. Dan terkadang orangtua siswa, bersikeras untuk memasukkan anaknya di jurusan tertentu.

“Jika ini dipaksakan, akan memicu peserta didik untuk lari ke sekolah madrasah. Kami dari kecamatan mengupayakan agar regulasi diperkecil, kalau perlu siswa mendapat kemudahan dalam melanjutkan pendidikan,” katanya.

Terkait psikologi penjurusan kata Tahir tidak mesti juga wajib dilakukan, karena kalau mengacu pada Permen 44 Pasal 4 Ayat 1 pemilihan peminatan atau penjurusan di sekolah dapat dilakukan oleh sekolah dengan berdasarkan kemampuan akademik, nilai rapor dan SKHU.

“Dan inilah selama ini kita lakukan dan tidak memunculkan masalah,” tandasnya.

Hal yang sama menjadi perhatian Kepala SMAN 15 Bone. Muhammad Tang. Ia mempersoalkan pembiayaan pelaksanaan psikologi yang begitu besar. Sementara rujukan sekolah untuk mengalokasikan anggaran dari dana BOS tidak ada.

“Di Juknis tidak ada, di Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) juga tidak ada. Tiba-tiba kita diwajibkan untuk melaksanakan psikologi. Kalau ini dilakukan biaya yang harus dikeluarkan oleh SMAN 15 Bone tidak sedikit. Saya sudah kalkulasi dengan jumlah kuota, sekolah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp60 juta,” tandasnya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020