Plt Inspektorat Sulsel Blak-blakan Soal Penyebab Sulsel Hanya Dapat WDP

Berita Sul-Sel | 2021-06-09

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
HAKARTA, JALURINFO.COM - Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengalami ketekoran. Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel mengungkap adanya kekosongan kas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Tak tanggung-tanggung ketekoran kas di angka Rp1,7 miliar. Pemprov Sulsel sendiri memberi waktu kepada Sekretariat DPRD Sulsel untuk mengembalikan uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke kas daerah Pemprov Sulsel.

Baca juga: Sulsel dan Beberapa Kabupaten/Kota Masuk Top 99 Innovasi, Plt Gubernur: Alhamdulillah

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, di Sekretariat DPRD Sulsel, ada beberapa sumber temuan diantaranya panjar perjalanan dinas sebanyak Rp214 juta, yang telah dikembalikan Rp176 juta. Kemudian temuan penggunaan atas sisa belanja Rp1,119 miliar telah dikembalikan Rp123 juta, serta pembayaran honor Rp466 juta belum terbayarkan.

“Totalnya itu Rp1,7 miliar. Yang sudah dibayar Rp300 juta, jadi sisa Rp1,4 miliar lebih anggaran yang harus dikembalikan oleh Sekretariat DPRD,” bebernya.

Untuk pengembalian yang dibelanjakan untuk pembayaran gaji honorer kata SUlkaf perlu dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kata Sulkaf Sekwan memberikan gaji honorer sebelum hari raya Idulfitri tahun 2020.

“Ada honorer yang diberikan belum resmi dia punya surat-surat semua tapi karena alasan mau lebaran kah, Covid-19 lah dipercepat dibayar. Inipun honor ini kalau memang BPK tidak mau terima (alasan), sudah dikomunikasikan mereka harus kembalikan dan sudah bersedia,” jelasnya.




BERITA TERKAIT

Terungkap, Ternyata ini Alasan NA Non Jobkan Edy Rahmat Saat Jadi Gubernur
Istilah

Berita Sul-Sel

Istilah "Gedung Putih" Mencuat di Sidang Kasus NA

dibaca 2883 kali
Job Fit Pejabat Pemkot Makassar Rampung, Setiap Peserta Direkomendasikan 3 Jabatan, Simak Selengkapnya.
Ini Rekomendasi Lengkap Pansel Soal Hasil Job Fit Pejabat di Lingkup Pemkot Makassar
Meski Sudah Vaksin, 7.272 Orang Sulsel Batal Berangkat Haji
Ruas Jalan Cabenge Soppeng Rusak Parah, Pemprov Sulsel Lakukan Rekonstruksi
Plt Gubernur Sulsel Bersama Kemenkes Godok RS Pusat Otak Nasional Senilai Rp  900 Miliar
ASS Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Berita Sul-Sel

ASS Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

dibaca 2481 kali
Naoemi Octarina Tutup Rakerda PKK Sulsel Tahun 2021

Berita Sul-Sel

Naoemi Octarina Tutup Rakerda PKK Sulsel Tahun 2021

dibaca 2565 kali
Jatuh Saat Mendaki Gunung Latimojong, Pendaki Asal Jakarta Ini Meninggal Dunia

TERPOPULER

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (part-2)

  3. Kasus Baru Covid-19 Nyaris Menyentuh 13 Ribu, 3 Provinsi Ini Penyumbang Terbanyak

  4. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (1)

  5. Wujudkan Pangkep Hebat, Tim Unifa Hadiri Undangan Musrembang RPJMD Kabupaten Pangkep

  6. Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

  7. Hasil SBMPTN 2021 Diumumkan Senin Lusa, Cek Jam dan Linknya di sini

  8. Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

  9. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  10. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

RELIGI

Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

Terkait Haji, Yaqut: Kemenag Akan Fokus untuk Persiapan Haji Tahun Depan

Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

Calon Jamaah Haji Ramai-ramai Tarik Setoran Pelunasan, Begini Komentar Kemenag

Isu Dana Haji Disalahgunakan, Muhadjir Datangi BPKH

EKONOMI

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  3. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  4. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

  5. Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi

  6. Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra

  7. Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

  8. Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar

  9. Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN

  10. Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini

  11. Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan Dapat THR

  12. Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021

Plt Inspektorat Sulsel Blak-blakan Soal Penyebab Sulsel Hanya Dapat WDP

Berita Sul-Sel | 2021-06-09

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!
HAKARTA, JALURINFO.COM - Kas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengalami ketekoran. Ini setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel mengungkap adanya kekosongan kas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Tak tanggung-tanggung ketekoran kas di angka Rp1,7 miliar. Pemprov Sulsel sendiri memberi waktu kepada Sekretariat DPRD Sulsel untuk mengembalikan uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ke kas daerah Pemprov Sulsel.

Baca juga: Sulsel dan Beberapa Kabupaten/Kota Masuk Top 99 Innovasi, Plt Gubernur: Alhamdulillah

Plt Kepala Inspektorat Sulsel, Sulkaf S Latief mengatakan, di Sekretariat DPRD Sulsel, ada beberapa sumber temuan diantaranya panjar perjalanan dinas sebanyak Rp214 juta, yang telah dikembalikan Rp176 juta. Kemudian temuan penggunaan atas sisa belanja Rp1,119 miliar telah dikembalikan Rp123 juta, serta pembayaran honor Rp466 juta belum terbayarkan.

“Totalnya itu Rp1,7 miliar. Yang sudah dibayar Rp300 juta, jadi sisa Rp1,4 miliar lebih anggaran yang harus dikembalikan oleh Sekretariat DPRD,” bebernya.

Untuk pengembalian yang dibelanjakan untuk pembayaran gaji honorer kata SUlkaf perlu dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kata Sulkaf Sekwan memberikan gaji honorer sebelum hari raya Idulfitri tahun 2020.

“Ada honorer yang diberikan belum resmi dia punya surat-surat semua tapi karena alasan mau lebaran kah, Covid-19 lah dipercepat dibayar. Inipun honor ini kalau memang BPK tidak mau terima (alasan), sudah dikomunikasikan mereka harus kembalikan dan sudah bersedia,” jelasnya.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020