Penulis: Yansi Tenu, Alumni Unhas Pemerhati Sosial MAKASSAR, JALURINFO,- Beberapa hari terakhir ini, bertebaran di berbagai media terkait dengan pilkada yang akan di helat pada 9 Desember 2020 waktu pencoblosan, mendapat penolakan dari berbagai ormas-ormas besar yang berpengaruh ( NU dan Muhammadiyah ) dan penggiat demokrasi lainnya yang bersuara keras untuk meminta kepada pemerintah menunda pemilukada yang di khawatirkan memicu klaster baru covid, alasan yang di kemukakan, berbahaya bagi kesehatan warga negara. Pemerintah belum bergeming, alasan utama pandemi tidak ada yang tahu kapan berakhirnya dan hak konstitusi warga juga harus di hormati, padahal dalam perpu jelas, pasal 201A (3) jika tidak dapat di laksanakan akan di jadwalkan kembali, nah ! dengan membaca perpu saja pemerintah dapat menundanya, namun proses tetap berlangsung sesuai jadwal KPU dan penetapan peserta dan mengundi nomor urut peserta pilkada yang berjumlah 270 pilkada, kabupaten, kota dan propinsi yang kesemuanya ingin menetapkan pemimpin lewat pemungutan suara langsung umum bebas dan rahasia. Pemilu daerah ( lokal ) sejatinya adalah hak konstitusi warga negara yang di jamin undang-undang dasar sebagai bagian dari partisipasi politik warga negara, hak itu melekat di setiap warga negara dan tidak dapat di ganggu gugat dari proses itu maka pengejewantahan dari hak konstitusi warga negara maka pemilu nasional dan pemilu daerah ( lokal )adalah cara melaksanakan hak konstitusi itu. Jika hak konstitusi warga negara di jamin undang-undang dasar maka prosesnya adalah partisipasi aktif warga negara di semua level bernegara baik di luar sistem maupun di dalam sistem politik yang berlaku, salah satunya adalah memilih langsung lewat nasional dan pemilu daerah ( lokal ) dimana proses itu yang mesti di lakukan untuk memilih pemimpin di level daerah dan itu akan di laksanakan dalam waktu dekat.

Pelaksanan pemilu lokal lebih populer dengan nama pilkada (pemilihan kepala daerah ) yang akan di laksanakan dan selama ini di laksanakan selalu dalam koridor demokrasi, karena langsung umum bebas dan rahasia itu dimasa normal, masa di mana keadaan suatu negara atau daerah jika tidak terjadi bencana maka akan tetap di laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah berlangsung. Problemnya pelaksanaan pilkada dibayangi dan pada saat pandemi covid sedang melanda seluruh dunia dan indonesia masuk dalam kategori kasus meningkat dan proses pengendalian di anggap belum mampu mengendalikan pandemi ini dan dalam Undang-undang kekarantinaan kesehatan adalah bencana non alam.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi