Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Perjelas Tata Batas, BPKH dan Pemda Lutra Gelar Rapat Pembahasan Trayek Kawasan Hutan

Berita Sul-Sel | 2021-11-18

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
MAKASSAR, JALURINFO.COM - Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar dan Tim Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu Utara, menggelar Rapat Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Utara, Rabu (17/11/2021), di Hotel Elegant, Masamba.

Seyogyanya rapat dengan BPKH ini baru akan digelar di tahun 2022 mendatang, tapi dipercepat pelaksanaannya di akhir tahun 2021. Hal ini sekaligus merespon permintaan Bupati Luwu Utara yang menginginkan ada kepastian terkait tata batas kawasan hutan di Luwu Utara.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Rapat dihadiri Kepala BPKH, Hariani Samal, dan TGUPP Sulsel, Syamsu Rijal. Hadir pula Sekda Lutra, Armiadi; Kepala Bappelitbangda, Alauddin Sukri; Kadis Lingkungan Hidup, Adriyani Ismail; Plt. Kadis PUPR, Rusydi Rasyid; para Camat, Kantor Pertanahan, dan KPH Rongkong.

Kepala BPKH Wilayah VII Makassar, Hariani Samal, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Rapat Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan di Luwu Utara adalah atas permintaan Bupati Luwu Utara yang bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Ini menjadi respon kami atas permintaan ibu Bupati Luwu Utara yang bersurat ke Kementerian LHK, tembusan ke BPKH Wilayah VII Makassar, tentang Kepastian Tata Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Utara,” tutur Hariani Samal dalam rapat tersebut.

“Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ibu Bupati. Lebih cepat lebih baik,” sambung Hariani. Dikatakannya, Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dan ada dasar hukumnya untuk dipertahankan kedudukannya.




BERITA TERKAIT

Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi
26  Februari, Ganas Annar MUI Sulsel Dikukuhkan

Berita Sul-Sel

26 Februari, Ganas Annar MUI Sulsel Dikukuhkan

dibaca 9586 kali
Pemkab Gowa Perpanjang Seleksi Terbuka Jabatan Sekda Gowa  Hingga 26 Januari

TERPOPULER

  1. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  2. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  3. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

  4. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  5. Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel

  6. Kapal Kargo Tenggelam, Angkut Ribuan Mobil Mewah

  7. Indonesia Dukung Resolusi PBB Soal Invasi Rusia ke Ukraina

  8. Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

  9. DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

  10. Update Perang Rusia-Ukraina, Ukraina Laporkan 137 Kematian

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Perjelas Tata Batas, BPKH dan Pemda Lutra Gelar Rapat Pembahasan Trayek Kawasan Hutan

Berita Sul-Sel | 2021-11-18

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

MAKASSAR, JALURINFO.COM - Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar dan Tim Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu Utara, menggelar Rapat Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Utara, Rabu (17/11/2021), di Hotel Elegant, Masamba.

Seyogyanya rapat dengan BPKH ini baru akan digelar di tahun 2022 mendatang, tapi dipercepat pelaksanaannya di akhir tahun 2021. Hal ini sekaligus merespon permintaan Bupati Luwu Utara yang menginginkan ada kepastian terkait tata batas kawasan hutan di Luwu Utara.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Rapat dihadiri Kepala BPKH, Hariani Samal, dan TGUPP Sulsel, Syamsu Rijal. Hadir pula Sekda Lutra, Armiadi; Kepala Bappelitbangda, Alauddin Sukri; Kadis Lingkungan Hidup, Adriyani Ismail; Plt. Kadis PUPR, Rusydi Rasyid; para Camat, Kantor Pertanahan, dan KPH Rongkong.

Kepala BPKH Wilayah VII Makassar, Hariani Samal, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Rapat Pembahasan Trayek Batas Kawasan Hutan di Luwu Utara adalah atas permintaan Bupati Luwu Utara yang bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Ini menjadi respon kami atas permintaan ibu Bupati Luwu Utara yang bersurat ke Kementerian LHK, tembusan ke BPKH Wilayah VII Makassar, tentang Kepastian Tata Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Utara,” tutur Hariani Samal dalam rapat tersebut.

“Kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh ibu Bupati. Lebih cepat lebih baik,” sambung Hariani. Dikatakannya, Kawasan hutan adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dan ada dasar hukumnya untuk dipertahankan kedudukannya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020