Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Nasional | 2022-03-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ilustrasi Pemilu
JALURINFO, MAKASSAR,-Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 mendatang direspons oleh banyak pihak. Salah satunya yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024.

Koalisi tersebut digerakkan oleh 15 organisasi, lembaga dan komunitas. Di antaranya AMAN, Kode Inisiatif, IPS, IW, KISP, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, Perludem, KOPEL Indonesia, Puskapol LPPSP Fisip UI, Netgrit, PUSaKO FH Unand, JPPR, KIPP Indonesia dan SPD.

Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, Haykal berpendapat bahwa penundaan pemilu dapat mengancam proses demokrasi di Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian.

Baca juga: Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

"Selain itu, usulan penundaan pemilu justru mencederai amanat reformasi Indonesia dan memantik kemarahan publik," ucap peneliti PUSaKO FH Unand itu, Kamis 3 Maret 2022.

Selanjutnya, wacana penundaan pemilu 2024 juga inkonstitusional serta melecehkan konstitusi. Selain itu, Haykal menilai bahwa komitmen partai politik dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi rendah.




BERITA TERKAIT

Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam
Ketua MPR Heran Mall Langgar Prokes Disanksi 500 Ribu, Tukang Bubur Rp 5 Juta

TERPOPULER

  1. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  2. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  3. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

  4. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  5. Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel

  6. Kapal Kargo Tenggelam, Angkut Ribuan Mobil Mewah

  7. Indonesia Dukung Resolusi PBB Soal Invasi Rusia ke Ukraina

  8. Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

  9. DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

  10. Update Perang Rusia-Ukraina, Ukraina Laporkan 137 Kematian

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Nasional | 2022-03-03

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ilustrasi Pemilu
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JALURINFO, MAKASSAR,-Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 mendatang direspons oleh banyak pihak. Salah satunya yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024.

Koalisi tersebut digerakkan oleh 15 organisasi, lembaga dan komunitas. Di antaranya AMAN, Kode Inisiatif, IPS, IW, KISP, DEEP Indonesia, Netfid Indonesia, Perludem, KOPEL Indonesia, Puskapol LPPSP Fisip UI, Netgrit, PUSaKO FH Unand, JPPR, KIPP Indonesia dan SPD.

Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, Haykal berpendapat bahwa penundaan pemilu dapat mengancam proses demokrasi di Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian.

Baca juga: Gugatan Gatot Nurmantyo Soal Presidential Treshol Diputuskan Besok

"Selain itu, usulan penundaan pemilu justru mencederai amanat reformasi Indonesia dan memantik kemarahan publik," ucap peneliti PUSaKO FH Unand itu, Kamis 3 Maret 2022.

Selanjutnya, wacana penundaan pemilu 2024 juga inkonstitusional serta melecehkan konstitusi. Selain itu, Haykal menilai bahwa komitmen partai politik dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi rendah.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020