Pengusutan Kasus HAM di Km 50 Melambat, "Framing Dinilai Berhasil"

Nasional | 2021-02-08

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO.COM - Hingga saat ini, tidak ada perkembangan signifikan dari pihak Kepolisian terkait pengusutan pelanggaran HAM pada kasus kematian enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50 tol Jakarta-Cikampek. Kabar terakhir, tim khusus yang dibentuk Bareskrim Polri masih mengkaji surat rekomendasi dari Komnas HAM tersebut kasus tersebut.

Menanggapi itu Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menyampaikan, ada beberapa faktor yang membuat Polisi tidak agresif dan cenderung melambat menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM tersebut. Di antaranya, bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh Komnas HAM tidak cukup meyakinkan untuk mendorong polisi bertindak progresif.

"Kedua, atmosfer hukum dan politik tidak cukup mendukung progresifitas penegak hukum," ujar Suparji saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Ahad (7/2).

Kemudian faktor ketiga, adalah melemahnya kelompok civil society dalam menuntut penuntasan kasus tersebut. Sehingga dengan melemahnya civil society tersebut, tidak ada tekanan yang berat terhadap pihak Kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut dengan segera.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Terakhir, adalah keberhasilan penggiringan opini bahwa dalam kasus ini, kesalahan ada pada korban. "Framing yang cukup berhasil bahwa ada kesalahan dari yang menjadi korban," terang Suparji.

Sehingga dengan demikian, kata Suparji, tidak heran jika sampai dengan saat ini belum ada kemajuan yang signifikan terhadap rekomendasi Komnas HAM tersebut. Pada sisi lain rekomendasinya juga tidak sesuai dengan ekspektasi publik, yang menduga bahwa dalam tragedi berdarah di Km 50 tersebut pada 7 Desember 2020 lalu.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. Rudal Termonuklir Rusia Mengamuk, 50 Jendral Ukraina Jadi Korban

  2. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  3. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  4. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  5. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  6. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  7. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  8. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  9. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  10. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Pengusutan Kasus HAM di Km 50 Melambat, "Framing Dinilai Berhasil"

Nasional | 2021-02-08

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO.COM - Hingga saat ini, tidak ada perkembangan signifikan dari pihak Kepolisian terkait pengusutan pelanggaran HAM pada kasus kematian enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Km 50 tol Jakarta-Cikampek. Kabar terakhir, tim khusus yang dibentuk Bareskrim Polri masih mengkaji surat rekomendasi dari Komnas HAM tersebut kasus tersebut.

Menanggapi itu Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menyampaikan, ada beberapa faktor yang membuat Polisi tidak agresif dan cenderung melambat menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM tersebut. Di antaranya, bukti-bukti permulaan yang ditemukan oleh Komnas HAM tidak cukup meyakinkan untuk mendorong polisi bertindak progresif.

"Kedua, atmosfer hukum dan politik tidak cukup mendukung progresifitas penegak hukum," ujar Suparji saat dihubungi melalui pesan singkatnya, Ahad (7/2).

Kemudian faktor ketiga, adalah melemahnya kelompok civil society dalam menuntut penuntasan kasus tersebut. Sehingga dengan melemahnya civil society tersebut, tidak ada tekanan yang berat terhadap pihak Kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut dengan segera.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Terakhir, adalah keberhasilan penggiringan opini bahwa dalam kasus ini, kesalahan ada pada korban. "Framing yang cukup berhasil bahwa ada kesalahan dari yang menjadi korban," terang Suparji.

Sehingga dengan demikian, kata Suparji, tidak heran jika sampai dengan saat ini belum ada kemajuan yang signifikan terhadap rekomendasi Komnas HAM tersebut. Pada sisi lain rekomendasinya juga tidak sesuai dengan ekspektasi publik, yang menduga bahwa dalam tragedi berdarah di Km 50 tersebut pada 7 Desember 2020 lalu.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020