Pakar: Secara Teknis Amandemen Jabatan Presiden tak Memungkinkan

Nasional | 2021-06-23

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO.COM - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri ( UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani, pesimis wacana perpanjangan jabatan Presiden lewat amandemen UUD 1945 dapat terealisasi. Ia menilai waktu yang tersedia hingga Pemilu 2024 cenderung mepet untuk dilakukan amandemen.

Ismail menjelaskan prosedur amandemen UUD 1945 cenderung rumit dan panjang. Ia menekankan proses amandemen tak bisa dilakukan secara terburu-buru demi kepentingan tertentu.

"Prosesnya tidak bisa dilakukan secara gegabah, terburu-buru karena konstitusi adalah hukum dasar, karena itu sangat diperlukan kajian serius dalam waktu yang cukup," kata Ismail kepada Wartawan, Rabu (23/6).

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Ismail menyebut tahapan Pemilu 2024 sudah bisa dimulai pada tahun depan atau tepatnya Maret 2022. Dengan waktu yang tersisa, ia meragukan wacana amandemen akan terlaksana. Apalagi wacana tersebut bakal berbenturan dengan beragam kepentingan di parlemen.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  4. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  5. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  6. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  7. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  8. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  9. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

  10. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Pakar: Secara Teknis Amandemen Jabatan Presiden tak Memungkinkan

Nasional | 2021-06-23

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO.COM - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri ( UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ismail Hasani, pesimis wacana perpanjangan jabatan Presiden lewat amandemen UUD 1945 dapat terealisasi. Ia menilai waktu yang tersedia hingga Pemilu 2024 cenderung mepet untuk dilakukan amandemen.

Ismail menjelaskan prosedur amandemen UUD 1945 cenderung rumit dan panjang. Ia menekankan proses amandemen tak bisa dilakukan secara terburu-buru demi kepentingan tertentu.

"Prosesnya tidak bisa dilakukan secara gegabah, terburu-buru karena konstitusi adalah hukum dasar, karena itu sangat diperlukan kajian serius dalam waktu yang cukup," kata Ismail kepada Wartawan, Rabu (23/6).

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Ismail menyebut tahapan Pemilu 2024 sudah bisa dimulai pada tahun depan atau tepatnya Maret 2022. Dengan waktu yang tersisa, ia meragukan wacana amandemen akan terlaksana. Apalagi wacana tersebut bakal berbenturan dengan beragam kepentingan di parlemen.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020