Pakar Ini Ungkap Alasan Mengapa Jabatan Presiden 3 Periode Harus Ditolak

Nasional | 2021-06-09

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Soal Jabatan Presiden Tiga Periode, Pakar Ini Menolak Keras
JAKARTA, JALURINFO.COM - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga merespons munculnya wacana masa jabatan presiden selama tiga periode.

Menurut dia, isu yang kembali dimunculkan menjelang Pilpres 2024 itu harus ditolak.

"Wacana masa jabatan presiden tiga periode yang kerap didengungkan sejumlah pihak harus ditolak," kata Jamiluddin kepada Wartawan, Selasa (8/6).

Dia pun melihat belakangan ini ada upaya-upaya untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden tiga periode.

Hal itu menurutnya dilontarkan sebagian elite dan petualang politik yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Kewenangan Jokowi Bisa Segera Akhiri Polemik TWK di KPK

Jamiluddin mengatakan, Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Keinginan presiden tiga periode juga mengingkari amanat reformasi," ujar Jamiluddin.




BERITA TERKAIT

Rilis WHO,  Covid-19 Varian Delta Bisa Sebabkan Lonjakan Kasus
Lonjakan Kasus Covid-19 di Indonesia jadi Sorotan Media Asing
Kasus Baru Covid-19 Nyaris Menyentuh 13 Ribu, 3 Provinsi Ini Penyumbang Terbanyak
Ingin Punya SIM A? Pastikan Bawa Sertifikat Mengemudi
Viral Matahari Terbit Dari Utara, Begini Penjelasan LAPAN
LSI: PDIP Beri Panggung Gerindra Jadi Partai Terbesar Jika Usung Prabowo Jadi Capres
93,06% Ruang Rawat Covid-19 di RSCM Telah Terisi
Tegakkan Protokol Kesehatan, DKI Memulai Operasi Pendisiplinan tanpa Kompromi
Habib Rizieq Bandingkan Perkaranya dengan Kerumunan McDonald`s
Anies Umumkan Jadwal Pembukaan Jakarta International Stadium

TERPOPULER

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (part-2)

  3. Kasus Baru Covid-19 Nyaris Menyentuh 13 Ribu, 3 Provinsi Ini Penyumbang Terbanyak

  4. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (1)

  5. Wujudkan Pangkep Hebat, Tim Unifa Hadiri Undangan Musrembang RPJMD Kabupaten Pangkep

  6. Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

  7. Hasil SBMPTN 2021 Diumumkan Senin Lusa, Cek Jam dan Linknya di sini

  8. Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

  9. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  10. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

RELIGI

Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

Terkait Haji, Yaqut: Kemenag Akan Fokus untuk Persiapan Haji Tahun Depan

Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

Calon Jamaah Haji Ramai-ramai Tarik Setoran Pelunasan, Begini Komentar Kemenag

Isu Dana Haji Disalahgunakan, Muhadjir Datangi BPKH

EKONOMI

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  3. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  4. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

  5. Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi

  6. Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra

  7. Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

  8. Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar

  9. Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN

  10. Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini

  11. Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan Dapat THR

  12. Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021

Pakar Ini Ungkap Alasan Mengapa Jabatan Presiden 3 Periode Harus Ditolak

Nasional | 2021-06-09

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Soal Jabatan Presiden Tiga Periode, Pakar Ini Menolak Keras
Choose Language!
JAKARTA, JALURINFO.COM - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga merespons munculnya wacana masa jabatan presiden selama tiga periode.

Menurut dia, isu yang kembali dimunculkan menjelang Pilpres 2024 itu harus ditolak.

"Wacana masa jabatan presiden tiga periode yang kerap didengungkan sejumlah pihak harus ditolak," kata Jamiluddin kepada Wartawan, Selasa (8/6).

Dia pun melihat belakangan ini ada upaya-upaya untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden tiga periode.

Hal itu menurutnya dilontarkan sebagian elite dan petualang politik yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Kewenangan Jokowi Bisa Segera Akhiri Polemik TWK di KPK

Jamiluddin mengatakan, Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali menyatakan akan tetap konsisten dan berkomitmen terhadap UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Keinginan presiden tiga periode juga mengingkari amanat reformasi," ujar Jamiluddin.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020