Pakar Hukum Sebut Kewenangan Jokowi Bisa Segera Akhiri Polemik TWK di KPK

Nasional | 2021-06-20

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Jokowi
JAKARTA, JALURINFO,- Polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara, masih menjadi sorotan panas.

Sehingga, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai permasalahan terkait TWK ini bisa diselesaikan asalkan Presiden Joko Widodo membuktikan komitmennya.

"Kalau presiden komitmen dengan pidatonya yang menyatakan bahwa tes TWK tidak boleh menjadi alasan serta merta untuk memberhentikan 75 pegawai KPK," kata Feri dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6).

Pasalnya Presiden Jokowi, menurut Feri, adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan atas jabatan mereka. Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

"Maka dia mudah kok berdasarkan pasal 3 PP Manajemen PNS PP 17 Presiden itu adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, memindahkan PNS."

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Sehingga, Feri memandang apabila Jokowi dengan tiga hak kewenangannya sudah seharusnya permasalahan soal peralihan pegawai KPK menjadi ASN selesai.

Terlebih, Jokowi sudah meminta hasil tes tidak serta merta jadi alasan untuk memberhentikan puluhan pegawai KPK tersebut.

"Nah kalau presiden bisa mengangkat, berhentikan, pindahkan PNS dan pidato yang dia sampaikan soal 75 itu benar dari hati nuraninya selesai ini kasus. Tinggal dilantik kok 75 orang itu," terangnya.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. Rudal Termonuklir Rusia Mengamuk, 50 Jendral Ukraina Jadi Korban

  2. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  3. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  4. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  5. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  6. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  7. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  8. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  9. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  10. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Pakar Hukum Sebut Kewenangan Jokowi Bisa Segera Akhiri Polemik TWK di KPK

Nasional | 2021-06-20

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Jokowi
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO,- Polemik terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara, masih menjadi sorotan panas.

Sehingga, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai permasalahan terkait TWK ini bisa diselesaikan asalkan Presiden Joko Widodo membuktikan komitmennya.

"Kalau presiden komitmen dengan pidatonya yang menyatakan bahwa tes TWK tidak boleh menjadi alasan serta merta untuk memberhentikan 75 pegawai KPK," kata Feri dalam diskusi daring Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar Fisipol UMY, Sabtu (19/6).

Pasalnya Presiden Jokowi, menurut Feri, adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan atas jabatan mereka. Hal itu telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

"Maka dia mudah kok berdasarkan pasal 3 PP Manajemen PNS PP 17 Presiden itu adalah pimpinan tertinggi PNS yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan, memindahkan PNS."

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Sehingga, Feri memandang apabila Jokowi dengan tiga hak kewenangannya sudah seharusnya permasalahan soal peralihan pegawai KPK menjadi ASN selesai.

Terlebih, Jokowi sudah meminta hasil tes tidak serta merta jadi alasan untuk memberhentikan puluhan pegawai KPK tersebut.

"Nah kalau presiden bisa mengangkat, berhentikan, pindahkan PNS dan pidato yang dia sampaikan soal 75 itu benar dari hati nuraninya selesai ini kasus. Tinggal dilantik kok 75 orang itu," terangnya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020