MAKASSAR, JALURINFO.COM - Empat proyek di luar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 rupanya merupakan proyek yang sudah berjalan di tahun 2020. Hanya saja progresnya minim sehingga membutuhkan kelanjutan pekerjaan. Keseluruhan nilainya mencapai Rp60 miliar lebih. Empat proyek itu antara lain penanganan jalan ruas Burung-burung-Benteng Gajah-Carangki-Bantimurung sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp11,4 miliar. Paket ini dimenangkan oleh PT Yabes Sarana Mandiri. Kedua, Jalan Solo Paneki dengan anggaran Rp22,9 miliar. Dua paket lainnya berlokasi di kawasan Center Poin of Indonesia (CPI), yakni penanganan Jalan Kawasan CPI dengan anggaran Rp26,8 miliar oleh PT Tiga Bintang Groyasatana, dan Pedestrian Kawasan CPI yang dikerjakan oleh CV Sumber Reski Abadi senilai Rp1,4 miliar. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulsel, Sari Pudjiastuti membenarkan hal itu, empat paket proyek tersebut memang telah melewati tahapan tender pada tahun 2020, sementara di tahun 2021 tidak lagi ditender karena tidak masuk dalam DPA 2021.

“DPA adalah satu syarat atau dokumen yang harus dilaporkan pada saat pengumpulan tender, harus ada DPA-nya. Kia tidak tender kalau tidak ada,” tegas Sari di ruang kerjanya, Selasa (20/4). Kata Sari, seharusnya pekerjaan tersebut selesai di tahun 2020 karena merupakan lelang kontrak tahun tunggal (hanya di 2020), kecuali dalam prosesnya ada kebijakan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memberi kesempatan jika pekerjaan tidak rampung jelang akhir tahun. Biasanya, kontraktor diberi perpanjangan selama 50 hari kalender untuk menyelesaikan bengkalai. Kebijakan itu diberikan untuk pekerjaan yang progresnya hampir rampung. Sementara kata sari, proyek-proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagian besar tahun pelaksanaan kontrak tunggal, artinya selesai di tahun itu juga. “Kalau lelang tahun lalu harus kontrak tahun lalu, tidak boleh menyebrang. Menyebrang itu tergantung kebutuhannya dan itu ada dalam draft kontrak, kalau kebutuhannya dia pakai tahun jamak (2020/2021) bisa sampai 2021. Kalau tahun tunggal dia harus berkontrak dan melaksanakan kontrak itu di tahun tunggal itu,” sebutnya. Lain halnya dengan proyek kontrak tunggal yang progresnya hanya 20-30 persen harus diputus kontrak. Artinya, fungsi-fungsi kontrolingnya tidak jalan.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi