JAKARTA, JALURINFO,- Tak hanya soal isi atau materinya yang kontroversi, seperti apa wujud asli naskah UU Cipta Kerja (Ciptaker) ini masih jadi polemik tak berujung. Jangankan orang di luar DPR, anggota DPR sendiri saja mengaku belum punya naskah tersebut. Saking misteriusnya naskah asli UU ini, sampai-sampai ada warganet yang menyindir agar jangan sampai naskah asli UU ini seperti Surat Perintah Sebelas Maret alias Supersemar yang sudah berpuluh-puluh tahun tak ditemukan keberadaan naskah aslinya. "UU baru 3, 4 hari berasa naskah supersemar," cuit @Alexbinsmith yang disambar oleh warganet lain @ruliemaulana. "Supersemar 4.0," kicaunya. Padahal biasanya, publik bisa mengakses langsung legislasi yang sudah disahkan melalui situs resmi DPR. Namun hingga kemarin, tidak ada naskah asli UU Cipta Kerja yang bisa diakses di situs resmi wakil rakyat tersebut. Yang tersedia hanya draf RUU Cipta Kerja berisi 905 halaman. Draf itu juga beredar di media sosial. Tapi belum jelas, apakah draf tersebut naskah asli yang disahkan saat paripurna atau bukan. Terkait hal tersebut, sejumlah ekonom mendesak agar pemerintah dan DPR segera menerbitkan naskah asli UU Ciptaker. Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan penerbitan naskah yang asli sebagai bentuk transparansi. Apalagi, belakangan ini disebut banyak informasi bohong atau hoax tentang isi UU Cipta Kerja. "Kalau memang yang beredar itu hoax, sampaikan draft finalnya dong," kata Enny secara virtual. Naskah final UU Cipta Kerja, kata Enny, menjadi penting untuk semua kalangan mengetahui substansi beleid ini. "Biar tidak ada dusta di antara kita. Bukan pantun berbalas pantun. Karena ini undang-undang yang melingkupi banyak sektor, ini ada manfaatnya iya, tapi mudharatnya juga lebih banyak," ujarnya. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menduga, belum diterbitkannya naskah UU Cipta Kerja lantaran pihak pemerintah dan DPR tengah menyesuaikan naskah dengan aspirasi masyarakat yang sejauh ini telah disampaikan. "Apa yang terjadi di publik akan mempengaruhi hasil final undang-undang yang sampai saat ini belum dikirimkan," jelas dia.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan mengaku tidak tahu soal naskah asli UU yang dikenal dengan Sapu Jagat ini. Salah satunya, anggota Baleg DPR Bukhori Yusuf. Padahal, Baleg adalah salah satu unit di DPR yang mengupas beleid tersebut. Bukhori bilang, dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan DPR, dirinya tidak melihat draf RUU yang sudah ditandatangani seluruh fraksi, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. "Harusnya itu ada," ujar politisi PKS itu dalam diskusi virtual.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi