Penulis: Rusdianto Samawa, Salasatu Pendiri LBH Nelayan Indonesia JAKARTA, JALURINFO.COM - Pola penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi sektor Kelautan dan Perikanan masih buruk. Hal ini berdampak pada melemahnya upaya memenuhi unsur keadilan dalam konstitusi negara. Ada banyak, hasil eksaminasi (uji publik) dalam proses penanganan tindak pidana korupsi sektor kelautan dan perikanan era menteri KKP 1999 - 2021 ini. Masyarakat belum terpuaskan dengan kinerja penegakan hukum disektor Kelautan dan Perikanan. Belum memenuhi dan memuaskan rasa keadilan bagi masyarakat: perikanan, nelayan, dan pesisir. Mendorong KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memeriksa pejabat - pejabat yang terlibat dalam seluruh kasus yang ada. Jangan biarkan pejabat tersebut, yang dalam masa tugasnya pemberi kuasa anggaran proyek program. Ingat skandal garam Impor, dimana KKP waktu itu menyetujui penandatanganan rekomendasi impor garam konsumsi. Penandatanganan itu dilakukan karena berbedanya angka impor garam yang disepakati antar kementerian 226.124 ton, sebelumnya hanya menyetujui impor 75.000 ton. Kasus ini terjadi tahun 2017 lalu, hingga kini belum selesai perkaranya. Pada prinsinya, impor dengan tujuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun penambahannya diketahui untuk industri sehingga ada selisih jumlah dan anggaran yang di duga merugikan negara. Garam impor tersebut, untuk konsumsi, tetapi masuk ke Indonesia dipindahkan menjadi bahan baku indonesia. Garam tersebut masuk melalui tiga pelabuhan, yakni Tanjung Perak, Surabaya; Ciwandan, Cilegon; dan Belawan, Sumatra Utara. Untuk waktu masuk Indonesia diserahkan kepada salah satu BUMN pengimpor garam.

Langkah BUMN pengimpor garam tersebut untuk melakukan impor tentu atas persetujuan dan rekomendasi dari KKP sehingga menjadi dasar untuk meminta surat persetujuan impor kepada Kementerian Perdagangan. Atas jumlah penetapan kuota impor garam konsumsi paling banyak 226.124 ton pada 2017 lalu. Dalam pelaksanaannya diawasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Impor Garam Konsumsi. Pembahasan Impor garam ini telah di gelar rapat koordinasi pada 27 Desember 2016 untuk menetapkan kuota impor garam konsumsi pada tahun 2017 lalu. Sehingga hasilnya menetapkan kuota impor garam konsumsi di 2017 sebanyak 226.124 ton. Ini berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Eksekusi secara bertahap minimal tiga tahap. Pelaksanaan impor dimulai Januari sampai akhir April 2017. Rencananya setiap tahapan akan dilakukan evaluasi. Jadi kalau dalam evaluasi; impor sudah mencukupi, maka impor garam konsumsi tersebut dapat dihentikan. Pembicaraan ini tentu ada berbagai kesepakatan antar kementerian dengan perusahaan yang bersangkutan. KPK dapat memanggil semua pejabat yang terlibat dan pernah disebutkan dalam kasus impor garam untuk ikut diperiksa, apalagi skandal impor garam ini mendapat persetujuan antar kementerian. Walaupun telah terbentuknya Satgas Impor garam untuk pengawasan. Namun ini tidak mampu mengawasi, duluan KPK menangkap komisaris perusahaan BUMN pengimpor garam tersebut. Bayangkan saja, anggota satgas yang terdiri dari Anggotanya terdapat tujuh Kementerian / Lembaga, yakni KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ditjen Bea dan Cukai, BPS, dan Bareskrim Polri.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi