Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

MAKASSAR, JALURINFO,- Penangkapan terhadap jurnalis pers mahasiswa yang meliput aksi penolakan tambang pasir Kodingareng dan nelayan yang menolak kehadiran tambang pasir, Sabtu 12 September berbuntut panjang. Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa SH MH yang dihubungi wartawan meminta Kapolda bergerak cepat untuk mengecek langsung tindakan represif anggotanya. Seperti diberitakan sebelumnya, tiga mahasiswa ditangkap Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) saat meliput aksi nelayan yang menolak tambang pasir pada Sabtu (12/9/2020). Mereka Hendra (Ketua UKPM Unhas), Mansyur (Pimpinan Redaksi CakrawalaIDE UPPM-UMI), dan Raihan (CakrawalaIDE UPPM-UMI). Selain tiga jurnalis dari pers mahasiswa ini, ada 7 tujuh nelayan yang juga turut ditangkap. Supriansa meminta kapolda turun tangan mengecek langsung kasus ini. “Kapolda juga harus mempelajari apakah benar aksi polisi represif dalam menghadapi rakyat kecil dalam hal ini nelayan di Kodingareng,” ujar Supriansa, Minggu 13 September 2020. Supriansa mengaku sejak semalam menerima beberapa pengaduan terkait kasus ini. Soal polisi yang menggunakan senjata laras panjang juga harus diperiksa. “Apakah pantas polisi menghadapi masyarakat kecil dengan senjata laras panjang padahal masyarakat tidak anarkis.,” ujarnya. Menurutnya, aksi penyampaian pendapat itu biasa. Jangan dihadapi terlalu berlebihan. Selama sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada. Aktivis 1998 ini juga meminta kepolisian mengecek kelengkapan berkas perusahaan yang ditolak oleh nelayan setempat.

“Perusahaan tambang pasir di laut itu juga harus dicek keabsahan surat atau dokumennya terkait penambangan pasir di laut. Karena banyak syarat yang harus dipenuhi jika mau menambang pasir di laut. Semua harus jelas administrasinya. Kita harus hindari kesan bahwa polisi dijadikan sebagai alat pelindung pengusaha tertentu. Itu bisa merusak citra kepolisian. Polisi harus tetap di garis promoter,” beber Supriansa. Semua itu kata Supriansa harus diteliti oleh Kapolda. Ia pun berharap Polri dan media bisa bersinergi. “Polisi dan jurnalis itu mestinya bersinergi. Terutama dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang,” ujarnya. Pejabat public menurut Supriansa harus bekerja sama dengan wartawan bukan memusuhi wartawan.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi