Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

MAKASSAR, JALURINFO,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya modus baru operandi tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan. Modus korupsi yang dimaksud bukan hanya soal pengadaan barang dan jasa, tapi sering juga ditemukan modus korupsi melalui intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Ada modus-modus lain dalam tindak pidana korupsi, dan bukan hanya soal pengadaan barang dan jasa,” ujar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam rapat koordinasi dan supervisi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (16/3/2021). Lili Pintauli Siregar meminta jajaran Pemda Sulsel berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Diantaranya dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahannya. “Saya mengajak seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk bersama-sama dan serius dalam memberantas korupsi. Karena di pemerintahan daerah kita ketahui cukup rentan terjadinya berbagai modus tindak pidana korupsi,” kata Lili. Karena itu, ada empat komitmen rencana aksi antikorupsi yang disepakati Pemprov Sulsel dengan KPK, yakni Pengelolaan Barang dan Jasa (PBJ) yang independen dan bebas suap, perbaikan manajemen SDM (promosi, mutasi dan rotasi), implementasi benturan kepentingan, penguatan APIP untuk pengawasan penanganan Covid-19 dan Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, tantangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola pemerintahan daerah di era Covid-19 ini sangat sulit. Karena itu dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi