Kemendagri Kaji Sanksi Bagi Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan di Masa Pilkada

Politik & Pilkada | 2020-09-07

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempertimbangkan sanksi penundaan pelantikan terhadap pasangan calon (paslon) terpilih yang berulang kali melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pelanggaran ini termasuk protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19

"Salah satu opsi bentuk sanksi dan ketegasan kita, terhadap para pelanggar. Bagi paslon yang menang nanti bisa tunda pelantikannya, disekolahkan dulu selama tiga sampai enam bulan," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dikonfirmasi, Senin (7/9).

Baca juga: Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

Ia mengatakan, pasangan calon yang bersangkutan akan disekolahkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selama tiga sampai enam bulan. Paslon terpilih disekolahkan untuk menerapkan kepatuhan terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat menjadi kepala daerah.




BERITA TERKAIT

Bertemu Pendukungnya di Makassar, Anies: Jangan
Jelang Uji Kelayakan dan Kepatutan, Dua Kandidat Ketua Demokrat Sulsel Perang Opini
Jelang Musda Demokrat, Dua Kandidat Saling Klaim Kantongi Dukungan
NH Deklarasikan Diri Maju Pilgub Sulsel, Begini Kata Pengamat
Tak Terima Diberhentikan dari Partai, Kader Gerindra Gugat Prabowo Rp 501 M
Tak Ingin Kehilangan Waktu, IAS Gemakan “AHY Presiden, IAS Gubernur”
Di Ultahnya, Gubernur Ganjar Pakai Songkok Bone dan Lipa Sabbe -Ganjar:  Saya dengan Pak Amran Sudah Berteman Sejak Lama
Elektabilitas Airlangga masih Rendah, Golkar Tetap Optimistis Usung Jadi Capres
HUT ke-57 Partai Golkar, Airlangga Minta Kader Makin Kompak dan Solid
NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

Politik & Pilkada

NH Siapkan Kejutan Jelang Pilgub Sulsel 2024 Mendatang

dibaca 20751 kali

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  4. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  5. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  6. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  7. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  8. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  9. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

  10. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Kemendagri Kaji Sanksi Bagi Paslon yang Melanggar Protokol Kesehatan di Masa Pilkada

Politik & Pilkada | 2020-09-07

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO,- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempertimbangkan sanksi penundaan pelantikan terhadap pasangan calon (paslon) terpilih yang berulang kali melakukan pelanggaran dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Pelanggaran ini termasuk protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19

"Salah satu opsi bentuk sanksi dan ketegasan kita, terhadap para pelanggar. Bagi paslon yang menang nanti bisa tunda pelantikannya, disekolahkan dulu selama tiga sampai enam bulan," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik saat dikonfirmasi, Senin (7/9).

Baca juga: Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

Ia mengatakan, pasangan calon yang bersangkutan akan disekolahkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri selama tiga sampai enam bulan. Paslon terpilih disekolahkan untuk menerapkan kepatuhan terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat menjadi kepala daerah.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020