POLITIK & PILKADA

Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

SK untuk Demokrat Sulsel Segera Terbit, Siapa Jadi Ketua, IAS atau Ulla?

Optimis Pimpin Demokrat Sulsel, IAS Siap Bertarung di Pilgub

Bertemu Pendukungnya di Makassar, Anies: Jangan " Azan sebelum Waktunya "

Jelang Uji Kelayakan dan Kepatutan, Dua Kandidat Ketua Demokrat Sulsel Perang Opini

OLAHRAGA

  1. Upacara Perpisahan untuk Pele, Juara Sepak Bola Tiga Kali Dunia

  2. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  3. Jose Mourinho Makin "Gila", Pemilik AS Roma Sampai Turun Tangan Minta Maaf

  4. Top Skor Liga Inggris Hingga Pekan ke-25, Mohamed Salah Masih Tak Tergoyahkan

  5. Manfaat Olahraga 10 Menit Setiap Hari bagi Usia 40 Tahun ke Atas

  6. Indonesia Cukur Timor Leste, Pemain Papua Jadi Pahlawan

  7. Persiapan Hadapi Timor Leste, STY Panggil 27 Pemain

SELEBRITI

Aurel Melahirkan, Atta Halilintar Sewa Satu Lantai Rumah Sakit yang Mewah Bak Hotel Berbintang

Dianggap Penebar Kebencian, Petisi Boikot Nikita Mirzani Muncul

Ini Unggahan Vanessa Sebelum Kecelakaan, Isyarat Sebelum Meninggal?

Kecelakaan di Tol Nganjuk, Vanessa Angel dan Suami Meninggal

Bakal Dilaporkan Gegara Bacaan Salat, Nikita Mirzani Merespons Begini

HUKUM & KRIMINAL

  1. Digugat lagi, MK Tolak Legalkan Kawin Beda Agama

  2. Kanit Samsat Enrekang Minta Jajarannya Berikan Pelayanan Prima

  3. Shabu Marak Sat Res Narkoba Polres Enrekang Gencar Bekuk Pelaku

  4. Tersangka RS Batua Dilimpahkan ke Kejati Sulsel

  5. VIDEO: Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi

Nasional | 2022-02-14

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO.COM - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah harus meninjau ulang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya melihat Permenaker No. 2/2022 masih sangat layak untuk diperbincangkan di publik. Diskusi publik itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja,” ujar Saleh mengutip Antara, Senin, 14 Februari 2022.

Ia mengatakan apabila hasil diskusi publik ternyata menyatakan bahwa Permenaker ini merugikan para pekerja, maka pihaknya akan mendorong agar Permenaker ini dicabut. "Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Saleh mengatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap soal Permenaker No. 2/2022. Dalam sejumlah rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan jaminan hari tua (JHT) tidak dibicarakan secara khusus. Bahkan, menurut dia, dapat dikatakan belum disampaikan secara komprehensif.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam
Ketua MPR Heran Mall Langgar Prokes Disanksi 500 Ribu, Tukang Bubur Rp 5 Juta

TERPOPULER

  1. Mengenal Kegiatan Al-Muhadatsah al-Yaumiyah Ponpes Annur Tompobulu

  2. Suasana Kegiatan Halaqah Tahfidz Al-qur'an di Pondok Pesantren An-Nur Tompobulu

  3. Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu

  4. Fakta Tentang Kota Shanghai

  5. Gempa Berkekuatan 5.6 Kembali Guncang Turki

  6. Pondok Pesantren Modern An-Nur Tompobulu Kab. Maros

  7. Pernyataan Sekertaris Putin Soal Terkait Progres Operasi Militer Khusus di Ukraina

  8. Masjid Suleymaniye Istanbul Turkiye Mahakarya Arsitektur

  9. Penampakan Puluhan Mayat Militer Ukraina yang Dikumpulkan Militer Swasta Rusia PMC Wagner

  10. View Kompleks Candi Prambanan Indonesia

RELIGI

Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi

Nasional | 2022-02-14

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO.COM - Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah harus meninjau ulang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya melihat Permenaker No. 2/2022 masih sangat layak untuk diperbincangkan di publik. Diskusi publik itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja,” ujar Saleh mengutip Antara, Senin, 14 Februari 2022.

Ia mengatakan apabila hasil diskusi publik ternyata menyatakan bahwa Permenaker ini merugikan para pekerja, maka pihaknya akan mendorong agar Permenaker ini dicabut. "Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Saleh mengatakan belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap soal Permenaker No. 2/2022. Dalam sejumlah rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan jaminan hari tua (JHT) tidak dibicarakan secara khusus. Bahkan, menurut dia, dapat dikatakan belum disampaikan secara komprehensif.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

Menakjubkan dan Luar Biasa: Keindahan Istana Augustusburg di Brühl, Jerman

dibaca 1000 kali

#

Festival Balon Udara Cappadocia: Pengalaman Wisata Tak Terlupakan
dibaca 1274 kali

#

Melihat Letusan Spektakuler Gunung Berapi Meradalir Islandia
dibaca 1256 kali

#

Tur Panas ke Mesir, Menikmati Keindahan dengan Mengendarai Unta

dibaca 1199 kali

#

Putin Harapkan Peningkatan Signifikan dalam PDB Rusia pada Kuartal Kedua

dibaca 1035 kali

#

Mengenal Kegiatan Al-Muhadatsah al-Yaumiyah Ponpes Annur Tompobulu
dibaca 4191 kali

#

Suasana Kegiatan Halaqah Tahfidz Al-qur'an di Pondok Pesantren An-Nur Tompobulu
dibaca 5790 kali

#

Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu
dibaca 7511 kali

#

Fakta Tentang Kota Shanghai
dibaca 5065 kali

#

Gempa Berkekuatan 5.6 Kembali Guncang Turki
dibaca 3953 kali

#

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020