Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

BONE, JALURINFO.COM,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mulai kewalahan menanggung beban jaminan kesehatan nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD kabupaten. Selain karena jumlahnya yang besar, ditambah lagi adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat yang mencapai Rp42 ribu per orang per bulan. Jika tidak segera dilakukan verifikasi, maka Pemkab Bone harus menambah alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar untuk membayar iuran 248.119 jiwa peserta PBI. Alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp80.010.000.000 (Rp80 miliar lebih), tidak akan cukup untuk menalangi iuran peserta PBI di daerah ini. Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bone H Syamsuddin SSos mengaku sudah menerima tagihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari pihak BPJS Kesehatan untuk bulan April 2020. Dari tagihan itu, iuran peserta PBI JKN-KIS yang ditanggung melalui dana APBD sebesar Rp2 miliar. Ia mengaku, terdapat pengurangan jumlah pembayaran, akibat peralihan tanggungan 38 ribu jiwa peserta PBI kepada pemerintah pusat. Meski sebagian disubsidi pemerintah pusat, bukan berarti pemkab kata H Syamsuddin, tidak kewalahan dalam menanggulangi tarif iuran jaminan kesehatan warga kurang mampu.

“Jumlah peserta PBI JKN-KIS yang ditanggung oleh APBD kabupaten masih terbilang besar yaitu 248.119 jiwa dengan tarif baru Rp42 ribu per jiwa. Sementara alokasi anggaran yang disiapkan hanya Rp80.010.000.000. Dana ini tidak seimbang dengan jumlah peserta PBI. Makanya, harus segera dilakukan verifikasi peserta penerima bantuan iuran. Sehingga warga yang tergolong mampu, tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah daerah,” katanya. Jika verifikasi peserta PBI JKN-KIS APBD tidak dilakukan tahun ini, Pemkab kata dia, akan kewalahan dalam melakukan pembayaran iuran JKN-KIS ke BPJS Kesehatan. Karena alokasi anggaran Rp80 miliar lebih yang disiapkan pemerintah saat ini tidaklah cukup untuk membayar iuran selama setahun. “Kita sudah estimasi, kalau tidak dilakukan verifikasi data peserta PBI, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan berkisaran Rp60 miliar lebih,” tandasnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi)menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung (MA) kenaikan BPJS Kesehatan sempat dibatalkan. Adapun untuk kelas III pembayarannya baru akan dinaikkan pada tahun 2021. “Jadi kenaikannya baru berlaku Tahun 2021 mendatang. Iuran yang harus dibayar pemkab untuk peserta PBI kelas III sebesar Rp35 ribu per orang perbulan, karena Rp7 ribu sudah disubsidi oleh pemerintah pusat,” kunci H Syamsuddin. Sementara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone H Faisal mengaku verifikasi data peserta penerima bantuan di Kabupaten Bone terhambat karena mewabahnya Covid-19. Bahkan alokasi anggaran Rp1,5 miliar yang disiapkan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data di lapangan telah dialihkan pemerintah untuk penanggulangan pencegahan Covid-19.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi