Iuran JKN-KIS Naik, Beban APBD Bone Membengkak

Berita Sul-Sel | 2020-06-17

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
BONE, JALURINFO.COM,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mulai kewalahan menanggung beban jaminan kesehatan nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD kabupaten.

Selain karena jumlahnya yang besar, ditambah lagi adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat yang mencapai Rp42 ribu per orang per bulan. Jika tidak segera dilakukan verifikasi, maka Pemkab Bone harus menambah alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar untuk membayar iuran 248.119 jiwa peserta PBI.

Alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp80.010.000.000 (Rp80 miliar lebih), tidak akan cukup untuk menalangi iuran peserta PBI di daerah ini.

Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bone H Syamsuddin SSos mengaku sudah menerima tagihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari pihak BPJS Kesehatan untuk bulan April 2020.

Dari tagihan itu, iuran peserta PBI JKN-KIS yang ditanggung melalui dana APBD sebesar Rp2 miliar. Ia mengaku, terdapat pengurangan jumlah pembayaran, akibat peralihan tanggungan 38 ribu jiwa peserta PBI kepada pemerintah pusat.

Meski sebagian disubsidi pemerintah pusat, bukan berarti pemkab kata H Syamsuddin, tidak kewalahan dalam menanggulangi tarif iuran jaminan kesehatan warga kurang mampu.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

“Jumlah peserta PBI JKN-KIS yang ditanggung oleh APBD kabupaten masih terbilang besar yaitu 248.119 jiwa dengan tarif baru Rp42 ribu per jiwa. Sementara alokasi anggaran yang disiapkan hanya Rp80.010.000.000. Dana ini tidak seimbang dengan jumlah peserta PBI. Makanya, harus segera dilakukan verifikasi peserta penerima bantuan iuran. Sehingga warga yang tergolong mampu, tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah daerah,” katanya.

Jika verifikasi peserta PBI JKN-KIS APBD tidak dilakukan tahun ini, Pemkab kata dia, akan kewalahan dalam melakukan pembayaran iuran JKN-KIS ke BPJS Kesehatan. Karena alokasi anggaran Rp80 miliar lebih yang disiapkan pemerintah saat ini tidaklah cukup untuk membayar iuran selama setahun.

“Kita sudah estimasi, kalau tidak dilakukan verifikasi data peserta PBI, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan berkisaran Rp60 miliar lebih,” tandasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi)menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung (MA) kenaikan BPJS Kesehatan sempat dibatalkan.

Adapun untuk kelas III pembayarannya baru akan dinaikkan pada tahun 2021. “Jadi kenaikannya baru berlaku Tahun 2021 mendatang. Iuran yang harus dibayar pemkab untuk peserta PBI kelas III sebesar Rp35 ribu per orang perbulan, karena Rp7 ribu sudah disubsidi oleh pemerintah pusat,” kunci H Syamsuddin.

Sementara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone H Faisal mengaku verifikasi data peserta penerima bantuan di Kabupaten Bone terhambat karena mewabahnya Covid-19.

Bahkan alokasi anggaran Rp1,5 miliar yang disiapkan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data di lapangan telah dialihkan pemerintah untuk penanggulangan pencegahan Covid-19.

Iuran JKN-KIS Naik, Beban APBD Bone Membengkak



BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. Rudal Termonuklir Rusia Mengamuk, 50 Jendral Ukraina Jadi Korban

  2. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  3. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  4. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  5. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  6. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  7. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  8. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  9. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  10. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Iuran JKN-KIS Naik, Beban APBD Bone Membengkak

Berita Sul-Sel | 2020-06-17

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

BONE, JALURINFO.COM,- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone mulai kewalahan menanggung beban jaminan kesehatan nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) peserta penerima bantuan iuran (PBI) APBD kabupaten.

Selain karena jumlahnya yang besar, ditambah lagi adanya kenaikan tarif BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat yang mencapai Rp42 ribu per orang per bulan. Jika tidak segera dilakukan verifikasi, maka Pemkab Bone harus menambah alokasi anggaran sebesar Rp60 miliar untuk membayar iuran 248.119 jiwa peserta PBI.

Alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp80.010.000.000 (Rp80 miliar lebih), tidak akan cukup untuk menalangi iuran peserta PBI di daerah ini.

Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Bone H Syamsuddin SSos mengaku sudah menerima tagihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dari pihak BPJS Kesehatan untuk bulan April 2020.

Dari tagihan itu, iuran peserta PBI JKN-KIS yang ditanggung melalui dana APBD sebesar Rp2 miliar. Ia mengaku, terdapat pengurangan jumlah pembayaran, akibat peralihan tanggungan 38 ribu jiwa peserta PBI kepada pemerintah pusat.

Meski sebagian disubsidi pemerintah pusat, bukan berarti pemkab kata H Syamsuddin, tidak kewalahan dalam menanggulangi tarif iuran jaminan kesehatan warga kurang mampu.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

“Jumlah peserta PBI JKN-KIS yang ditanggung oleh APBD kabupaten masih terbilang besar yaitu 248.119 jiwa dengan tarif baru Rp42 ribu per jiwa. Sementara alokasi anggaran yang disiapkan hanya Rp80.010.000.000. Dana ini tidak seimbang dengan jumlah peserta PBI. Makanya, harus segera dilakukan verifikasi peserta penerima bantuan iuran. Sehingga warga yang tergolong mampu, tidak lagi menjadi tanggungan pemerintah daerah,” katanya.

Jika verifikasi peserta PBI JKN-KIS APBD tidak dilakukan tahun ini, Pemkab kata dia, akan kewalahan dalam melakukan pembayaran iuran JKN-KIS ke BPJS Kesehatan. Karena alokasi anggaran Rp80 miliar lebih yang disiapkan pemerintah saat ini tidaklah cukup untuk membayar iuran selama setahun.

“Kita sudah estimasi, kalau tidak dilakukan verifikasi data peserta PBI, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan berkisaran Rp60 miliar lebih,” tandasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi)menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres itu, Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan setelah oleh Mahkamah Agung (MA) kenaikan BPJS Kesehatan sempat dibatalkan.

Adapun untuk kelas III pembayarannya baru akan dinaikkan pada tahun 2021. “Jadi kenaikannya baru berlaku Tahun 2021 mendatang. Iuran yang harus dibayar pemkab untuk peserta PBI kelas III sebesar Rp35 ribu per orang perbulan, karena Rp7 ribu sudah disubsidi oleh pemerintah pusat,” kunci H Syamsuddin.

Sementara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bone H Faisal mengaku verifikasi data peserta penerima bantuan di Kabupaten Bone terhambat karena mewabahnya Covid-19.

Bahkan alokasi anggaran Rp1,5 miliar yang disiapkan Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi data di lapangan telah dialihkan pemerintah untuk penanggulangan pencegahan Covid-19.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Iuran JKN-KIS Naik, Beban APBD Bone Membengkak

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020