POLITIK & PILKADA

Surya Paloh Ungkap NasDem Siapkan 3 Kandidat Capres 2024

SK untuk Demokrat Sulsel Segera Terbit, Siapa Jadi Ketua, IAS atau Ulla?

Optimis Pimpin Demokrat Sulsel, IAS Siap Bertarung di Pilgub

Bertemu Pendukungnya di Makassar, Anies: Jangan " Azan sebelum Waktunya "

Jelang Uji Kelayakan dan Kepatutan, Dua Kandidat Ketua Demokrat Sulsel Perang Opini

OLAHRAGA

  1. Upacara Perpisahan untuk Pele, Juara Sepak Bola Tiga Kali Dunia

  2. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  3. Jose Mourinho Makin "Gila", Pemilik AS Roma Sampai Turun Tangan Minta Maaf

  4. Top Skor Liga Inggris Hingga Pekan ke-25, Mohamed Salah Masih Tak Tergoyahkan

  5. Manfaat Olahraga 10 Menit Setiap Hari bagi Usia 40 Tahun ke Atas

  6. Indonesia Cukur Timor Leste, Pemain Papua Jadi Pahlawan

  7. Persiapan Hadapi Timor Leste, STY Panggil 27 Pemain

SELEBRITI

Aurel Melahirkan, Atta Halilintar Sewa Satu Lantai Rumah Sakit yang Mewah Bak Hotel Berbintang

Dianggap Penebar Kebencian, Petisi Boikot Nikita Mirzani Muncul

Ini Unggahan Vanessa Sebelum Kecelakaan, Isyarat Sebelum Meninggal?

Kecelakaan di Tol Nganjuk, Vanessa Angel dan Suami Meninggal

Bakal Dilaporkan Gegara Bacaan Salat, Nikita Mirzani Merespons Begini

HUKUM & KRIMINAL

  1. Digugat lagi, MK Tolak Legalkan Kawin Beda Agama

  2. Kanit Samsat Enrekang Minta Jajarannya Berikan Pelayanan Prima

  3. Shabu Marak Sat Res Narkoba Polres Enrekang Gencar Bekuk Pelaku

  4. Tersangka RS Batua Dilimpahkan ke Kejati Sulsel

  5. VIDEO: Polda Sulsel Ringkus Sindikat Penjualan Daging Penyu Hijau

Ini Alasan PP Muhammadiyah Tolak Keras Pajak Sekolah

Pendidikan | 2021-06-12

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir
JAKARTA, JALURINFO.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menolak keras rencana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau pajak sekolah sebagaimana tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Perpajakan dinilai akan memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Jika kebijakan PPN Pendidikan itu dipaksakan, ujar Haedar, maka yang akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi, sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan.

Baca juga: Kurikulum Merdeka Disebut Bisa Atasi Krisis Pembelajaran

"Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujar Haedar lewat keterangan di laman resmi muhammadiyah.or.id, Sabtu, 12 Juni 2021.




BERITA TERKAIT

Juarai Lomba Hifzil Quran & Pidato Bahasa Arab, Ponpes Annur Tompobulu Terus Cetak Kader Pemimpin Ummat
Kurikulum Merdeka Disebut Bisa Atasi Krisis Pembelajaran
Kurikulum Merdeka Buat Pelajar Bebas Pilih Pelajaran, Tak Ada Lagi Jurusan IPA-IPS
Dekan FEBI UIN Alauddin Lantik Pengurus Lembaga Kemahasiswaan
Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Maros Lakukan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS dan RA se Kabupaten Maros
Pilrek Unhas, Tiga Kandidat Berebut Suara Menteri
Hasil Pemilihan Calon Rektor Unhas Periode 2022-2026
Data SPADA Kemendikbud, LMS Unifa Raih Peringkat Kedua Jumlah Pengguna Aktif
Tak Ingin Gegabah, Taufan Pawe Belum Putuskan Tambahan Sekolah PTM
Dies Natalis ke-73, FEB Unhas Resmikan Renovasi Fasilitas Gedung

TERPOPULER

  1. Putin Harapkan Peningkatan Signifikan dalam PDB Rusia pada Kuartal Kedua

  2. Mengenal Kegiatan Al-Muhadatsah al-Yaumiyah Ponpes Annur Tompobulu

  3. Suasana Kegiatan Halaqah Tahfidz Al-qur'an di Pondok Pesantren An-Nur Tompobulu

  4. Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu

  5. Fakta Tentang Kota Shanghai

  6. Gempa Berkekuatan 5.6 Kembali Guncang Turki

  7. Pondok Pesantren Modern An-Nur Tompobulu Kab. Maros

  8. Pernyataan Sekertaris Putin Soal Terkait Progres Operasi Militer Khusus di Ukraina

  9. Masjid Suleymaniye Istanbul Turkiye Mahakarya Arsitektur

  10. Penampakan Puluhan Mayat Militer Ukraina yang Dikumpulkan Militer Swasta Rusia PMC Wagner

RELIGI

Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Ini Alasan PP Muhammadiyah Tolak Keras Pajak Sekolah

Pendidikan | 2021-06-12

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir
JAKARTA, JALURINFO.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menolak keras rencana pemerintah yang akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau pajak sekolah sebagaimana tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Perpajakan dinilai akan memberatkan organisasi kemasyarakatan penggerak pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat. Jika kebijakan PPN Pendidikan itu dipaksakan, ujar Haedar, maka yang akan mampu menyelenggarakan pendidikan selain negara yang memang memiliki APBN, justru para pemilik modal yang akan berkibar dan mendominasi, sehingga pendidikan akan semakin mahal, elitis, dan menjadi ladang bisnis layaknya perusahaan.

Baca juga: Kurikulum Merdeka Disebut Bisa Atasi Krisis Pembelajaran

"Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujar Haedar lewat keterangan di laman resmi muhammadiyah.or.id, Sabtu, 12 Juni 2021.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

Jelajahi Keimdahan Alam Dunia di Sini
dibaca 1471 kali

#

Pegunungan Altai Mongolia, Keindahan Alam yang Menawan di Mongolia
dibaca 1435 kali

#

Menakjubkan dan Luar Biasa: Keindahan Istana Augustusburg di Brühl, Jerman

dibaca 1963 kali

#

Festival Balon Udara Cappadocia: Pengalaman Wisata Tak Terlupakan
dibaca 2674 kali

#

Melihat Letusan Spektakuler Gunung Berapi Meradalir Islandia
dibaca 2319 kali

#

Tur Panas ke Mesir, Menikmati Keindahan dengan Mengendarai Unta

dibaca 2068 kali

#

Putin Harapkan Peningkatan Signifikan dalam PDB Rusia pada Kuartal Kedua

dibaca 3356 kali

#

Mengenal Kegiatan Al-Muhadatsah al-Yaumiyah Ponpes Annur Tompobulu
dibaca 5020 kali

#

Suasana Kegiatan Halaqah Tahfidz Al-qur'an di Pondok Pesantren An-Nur Tompobulu
dibaca 6544 kali

#

Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu
dibaca 8422 kali

#

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020