Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Gubernur Sultra : Undang-Undang Cipta Kerja Melindungi Hak-hak Pekerja dan Mencegah Korupsi

Nasional | 2020-10-16

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH, saat memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law secara virtual di aula Merah Putih rujab Gubernur Sultra, Jumat (16/10/2020)
MAKASSAR, JALURINFO,- Pemahaman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja perlu terus disosialisasikan kepada semua kalangan agar mereka paham dan tidak percaya hoaks yang beredar di medsos.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH, saat memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law secara virtual tentang sosialisasi UU Cipta Kerja sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 505 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi UU Cipta Kerja Provinsi Sultra tahun 2020 di aula Merah Putih rujab Gubernur Sultra. Jumat (16/10/2020).

Dijelaskan Ali Mazi, Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk menjawab persoalan penciptaan lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja dan mencegah korupsi.

Dirinya pun akan membentuk Tim khusus untuk menelaah, memahami hingga menyosialisasikan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke masyarakat agar bisa dipahami secara utuh. Dia tak ingin UU tersebut dipahami sepotong-sepotong dan akhirnya membuat bias.

Wakapolda Sultra Brigjen Pol Waris Agono mengatakan sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya kurang masif sehingga menimbulkan banyak berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

" Dengan banyaknya berita hoaks yang beredar di medsos sehingga membuat masyarakat banyak yang percaya pada berita tsb sehingga mereka cenderung menolak UU tsb dan bahkan melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis," Ucapnya.

Jenderal bintang satu itu menuturkan bahwa setiap aksi unjuk rasa harus mematuhi UU no.9 tahun 1998, yaitu salah satunya waktu pelaksanaan aksi dari pukul 06.00 -18.00 WITA. Namun dirinya sangat menyayangkan, saat ini banyak aksi hingga tengah malam.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  4. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  5. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  6. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  7. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  8. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  9. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

  10. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Gubernur Sultra : Undang-Undang Cipta Kerja Melindungi Hak-hak Pekerja dan Mencegah Korupsi

Nasional | 2020-10-16

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH, saat memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law secara virtual di aula Merah Putih rujab Gubernur Sultra, Jumat (16/10/2020)
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

MAKASSAR, JALURINFO,- Pemahaman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja perlu terus disosialisasikan kepada semua kalangan agar mereka paham dan tidak percaya hoaks yang beredar di medsos.

Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH, saat memimpin Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan Omnibus Law secara virtual tentang sosialisasi UU Cipta Kerja sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 505 Tahun 2020 tentang pembentukan Tim Terpadu Sosialisasi UU Cipta Kerja Provinsi Sultra tahun 2020 di aula Merah Putih rujab Gubernur Sultra. Jumat (16/10/2020).

Dijelaskan Ali Mazi, Undang-Undang Cipta Kerja dirancang untuk menjawab persoalan penciptaan lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja dan mencegah korupsi.

Dirinya pun akan membentuk Tim khusus untuk menelaah, memahami hingga menyosialisasikan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke masyarakat agar bisa dipahami secara utuh. Dia tak ingin UU tersebut dipahami sepotong-sepotong dan akhirnya membuat bias.

Wakapolda Sultra Brigjen Pol Waris Agono mengatakan sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya kurang masif sehingga menimbulkan banyak berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

" Dengan banyaknya berita hoaks yang beredar di medsos sehingga membuat masyarakat banyak yang percaya pada berita tsb sehingga mereka cenderung menolak UU tsb dan bahkan melakukan aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkis," Ucapnya.

Jenderal bintang satu itu menuturkan bahwa setiap aksi unjuk rasa harus mematuhi UU no.9 tahun 1998, yaitu salah satunya waktu pelaksanaan aksi dari pukul 06.00 -18.00 WITA. Namun dirinya sangat menyayangkan, saat ini banyak aksi hingga tengah malam.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020