Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

Ekonomi | 2021-05-31

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Sri Mulyani
JAKARTA, JALURINFO,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menggali potensi perpajakan melalui single identity number (SIN) Pajak.

Dia menekankan, sejalan dengan inisiatif pemerintah pada program Satu Data Indonesia yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem ini akan menggunakan common identifier.

Baca juga: Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

Sistem data yang terintegrasi ini dikatakannya tengah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Saat ini sambil terus membangun pondasi, DJP melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari NIK dengan NPWP,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 30 Mei 2021.




BERITA TERKAIT

Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern
Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi
Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra
Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar
Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN
Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini
Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan  Dapat THR
Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021
Wow Harga Ikan di Palopo Melonjak, Tembus 1 Juta Per Gabus
Isu Resuffle Kabinet Mencuat stelah Pembentukan Kementerian Investasi Disetujui DPR

TERPOPULER

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (part-2)

  3. Kasus Baru Covid-19 Nyaris Menyentuh 13 Ribu, 3 Provinsi Ini Penyumbang Terbanyak

  4. Menelusuri Jejak Pembunuhan Mayat Terbakar di Tompo Ladang Maros (1)

  5. Wujudkan Pangkep Hebat, Tim Unifa Hadiri Undangan Musrembang RPJMD Kabupaten Pangkep

  6. Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

  7. Hasil SBMPTN 2021 Diumumkan Senin Lusa, Cek Jam dan Linknya di sini

  8. Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

  9. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  10. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

RELIGI

Arab Saudi Umumkan Skema Haji 2021, Kemenlu : Hanya Untuk yang Mukim

Terkait Haji, Yaqut: Kemenag Akan Fokus untuk Persiapan Haji Tahun Depan

Pemerintah Arab Saudi: Haji 2021 Hanya 60 Ribu Orang, untuk Warga Lokal dan Ekspatriat

Calon Jamaah Haji Ramai-ramai Tarik Setoran Pelunasan, Begini Komentar Kemenag

Isu Dana Haji Disalahgunakan, Muhadjir Datangi BPKH

EKONOMI

  1. Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

  2. Indef: PPN Sembako Premium Berpotensi Mendorong Lonjakan Impor Pangan

  3. Selain Sembako, Sektor Pendidikan juga Bakal Dikenai Pajak (PPN)

  4. Terkait Rencana Pajak Sembako, Ekonom: Sebaiknya Hanya Berlaku di Retail Modern

  5. Garuda Sudah Pangkas Lebih 20 Persen Karyawannya Sejak Pandemi

  6. Pelaku UMKM Sebut Munas Kadin Berkah bagi Sultra

  7. Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

  8. Menkeu Akan Kenakan Pajak 35 Persen Untuk Pendapatan 5 Milyar

  9. Jelang Idul Fitri, ini Jumlah Uang Tunai yang Disiapkan BTN

  10. Penjelasan Sri Mulyani Soal Penyebab THR PNS Tak Dibayar Penuh Tahun Ini

  11. Tak Cuma PNS, Jokowi dan Anggota DPR Juga Dipastikan Dapat THR

  12. Tindaklanjuti Aduan Terkait Pembayaran THR, Kemnaker Bentuk Posko THR Keagamaan 2021

Gali Potensi Pajak, Pemerintah Akan Gabung Data NIK dan NPWP

Ekonomi | 2021-05-31

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Sri Mulyani
Choose Language!
JAKARTA, JALURINFO,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menggali potensi perpajakan melalui single identity number (SIN) Pajak.

Dia menekankan, sejalan dengan inisiatif pemerintah pada program Satu Data Indonesia yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem ini akan menggunakan common identifier.

Baca juga: Khawatir Masuknya Covid-19 Varian Baru, Pengurus Desak Munas VII Kadin di Kendari "Di Rem Mendadak".

Sistem data yang terintegrasi ini dikatakannya tengah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Saat ini sambil terus membangun pondasi, DJP melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari NIK dengan NPWP,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 30 Mei 2021.

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

Terkait Covid-19

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020