JAKARTA, JALURINFO,- Setidaknya 29 orang istri kepala daerah akan bertarung sebagai peserta pilkada tahun 2020. Jika terpilih, menurut pakar politik, suami mereka akan tetap memegang kekuasaan di daerah itu, walau secara informal. Anggapan tersebut ditampik sejumlah istri kepala daerah yang namanya bakal tertera pada surat suara di berbagai daerah, 9 Desember mendatang. BBC News Indonesia merangkum kontroversi ini dari Kabupaten Buru Selatan di Maluku dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dua wilayah di mana istri petahana kini berstatus calon kepala daerah. Di Buru Selatan, istri bupati maju di pilkada 2020 Jika Safitri Malik memenangkan pilkada Buru Selatan tahun ini, sejarah akan mencatat bahwa seluruh ajang pemilihan bupati di kabupaten itu dikuasai sepasang suami-istri. Safitri adalah istri Tagop Sudarsono Soulisa. Sejak dibentuk menjadi kabupaten tahun 2008, baru dua kali pilkada digelar di Buru Selatan, yaitu tahun 2010 dan 2015. Tagop memenangkan dua pilkada itu. Namun pertarungan yang dihadapi Safitri diprediksi tidak akan mudah. Sejumlah warga Buru Selatan mengaku tidak akan memilih Safitri karena kecewa dengan kepemimpinan suaminya dalam satu dekade terakhir. "Selama 10 tahun ini tidak ada perubahan. Infrastruktur jalan belum maju. Mau periksa ke rumah sakit masih dirujuk ke luar, belum ada tindakan yang baik di RSUD," kata Hawa, warga desa Elfule. "Saya tidak suka istrinya karena nanti akan sama saja dengan kepemimpinan 10 tahun petahana. Saya ingin ada pemimpin baru," ujar Hawa. Pendapat serupa diutarakan warga Desa Ambalau bernama Gawi Moni. Menganggap petahana tak membangun kampungnya, Gawi tidak akan mencoblos Safitri pada hari pemungutan suara nanti. "Saya tidak mau lagi, sudah 10 tahun kami merasa sakit," kata Gawi.

"Kalau dia jadi bupati akan begitu-begitu saja. Di Ambalau tidak ada pembangunan, paling kalau ada hanya 50 sampai 100 meter. "Jalan di Ambalau tidak betul. Kalau ombak datang, kami sudah tidak bisa jalan. Kami dari kampung ke kampung jalan kaki saja, naik gunung, bukan jalan rata," ujarnya. Meski begitu, Safitri tetap memiliki basis dukungan untuk pilkada ini. Posisi Safitri sebagai satu-satunya calon bupati perempuan menjadi daya tarik yang tak dimiliki pesaingnya. Hal ini dikatakan Nur Fatimah, warga Kecamatan Namrole. "Saya memang suka Safitri, mungkin sesama wanita jadi kita bisa saling mengerti," ujarnya. "Harapan ke depan, tolong lihat dan dengar keluhan pendukung, jangan cuma hanya perhatikan keluarga saja," kata Fatimah. Menjawab keraguan terhadap kapasitas Safitri, tim suksesnya lantas merujuk pengalaman calon nomor urut tiga itu sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Kedekatan personal Safitri dengan petahana pun, menurut tim suksesnya, Neo Usman Latuwael, akan melancarkan kelanjutan program pemerintahan yang selama ini digagas. "Beta yakin kalau calon lain yang terpilih, mereka harus bangun pondasi baru, itu menandakan perlu energi yang baru," kata Neo. "Tapi kalau melanjutkan program, Pak Tagop tahu betul tentang lobi-lobi ke pemerintah pusat, tinggal yang lain dilanjutkan oleh Ibu Safitri Malik. "Dia layak karena kematangannya selama lima tahun berada di DPRD provinsi. Selaku istri bupati, dia juga bisa tahu mekanisme pemeritahan selama ini," ujar Neo. Neo pun berusaha menyanggah sejumlah isu, dari soal `perempuan tidak pantas menjadi pemimpin Buru Selatan` sampai politik dinasti yang berpotensi muncul di kabupaten itu. "Dari sisi masyarakat dan adat, (masalah) perempuan jadi pemimpin itu omong kosong. Yang bisa dibatasi hanya posisi raja dan imam, tapi kalau pemerintahaan, kenapa harus dibatasi? Tidak ada batasan, tidak ada masalah," kata Neo. Sementara soal dugaan politik dinasti, dia berkata, "suami memberikan kisi-kisi kepada istrinya tentang arah pembangunan, lobinya seperti apa, bagaimana meraih kesuksesan. Masalah dinasti sampai sekarang tidak dipermasalahkan," tuturnya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi