Fakta-fakta yang Terungkap dari Saksi dalam Sidang Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional | 2021-04-19

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JAKARTA, JALURINFO.COM - Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) mencecar saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). HRS mempertanyakan mulai soal izin hingga undangan acara peletakan batu pertama pembangunan Markaz Syariah yang berlangsung pada 13 November 2020 silam.

HRS tak menampik, memang diperlukan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mendirikan masjid Pondok Pesantren Markaz Syariah. Namun, karena acara peletakan batu pertama masih bersifat seremonial, HRS menilai tidak perlu izin diajukan.

"Kalau sudah mau dibangun, ada biayanya tentu kami ajukan izin pembangunan," katanya di persidangan, Senin (19/4).

HRS pun mempertanyakan hal itu kepada Camat Megamendung Endi Rismawan, apakah kegiatan peletakan batu pertama harus mendapatkan izin dari camat setempat atau tidak. Terlebih, ketika semua aktivitas yang bersangkutan dengan Markaz Syariah dinilainya bersifat internal.

"Tidak perlu, kalau eksternal perlu izin," ujar Camat menjawab pertanyaan HRS.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Semua kegiatan di Megamendung yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Markaz Syariah, kata HRS adalah kegiatan internal. Apalagi, saat itu, pihak ponpes tengah memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah dengan tidak menerima pengunjung dari luar. Sehingga menurut HRS, kerumunan massa hanya terjadi di sepanjang jalan menuju ponpes dan bukan arahan dari panitia kegiatan peletakan batu.

"Pertanyaan saya, siapa panitia yang menyambut (massa) di Gadog," ujar HRS.

Para saksi, termasuk Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah menjawab tidak ada panitia kegiatan yang menyambut. Sehingga, HRS mengasumsikan bahwa kehadiran massa ke Megamendung merupakan spontanitas, dan bukan arahan panitia.

"Memang pesantren sedang lockdown. Tidak ada boleh yang masuk kecuali warga Markaz Syariah, kyai, santri, para guru, hanya itu saja yang boleh masuk, orang luar tidak boleh masuk," kata HRS.

Tak sampai di sana, HRS juga mempertanyakan kepada siapa laporan yang diperkarakan ini ditujukan. Sebab, menurut pengakuan para saksi, tidak ada panitia yang bisa atau bertanggung jawab, karena memang tidak ada.

"Apakah hanya untuk memenjarakan saya saja? Kenapa tidak ada surat pemberitahuan? Kenapa tidak didenda seperti di Petamburan, kenapa harus pidana? Adakah ada pihak yang tertekan karena itu? " tanya HRS.

Menanggapi pertanyaannya HRS itu, salah satu saksi fakta JPU, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengakui, bahwa pelaporan itu sesuai dengan hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor. Namun demikian, pihaknya mengaku tidak melaporkan HRS secara langsung.

"Bukan lapor HRS, tapi kerumunan massanya," jelas Agus.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. Rudal Termonuklir Rusia Mengamuk, 50 Jendral Ukraina Jadi Korban

  2. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  3. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  4. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  5. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  6. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  7. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  8. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  9. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  10. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Fakta-fakta yang Terungkap dari Saksi dalam Sidang Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional | 2021-04-19

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO.COM - Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) mencecar saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). HRS mempertanyakan mulai soal izin hingga undangan acara peletakan batu pertama pembangunan Markaz Syariah yang berlangsung pada 13 November 2020 silam.

HRS tak menampik, memang diperlukan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mendirikan masjid Pondok Pesantren Markaz Syariah. Namun, karena acara peletakan batu pertama masih bersifat seremonial, HRS menilai tidak perlu izin diajukan.

"Kalau sudah mau dibangun, ada biayanya tentu kami ajukan izin pembangunan," katanya di persidangan, Senin (19/4).

HRS pun mempertanyakan hal itu kepada Camat Megamendung Endi Rismawan, apakah kegiatan peletakan batu pertama harus mendapatkan izin dari camat setempat atau tidak. Terlebih, ketika semua aktivitas yang bersangkutan dengan Markaz Syariah dinilainya bersifat internal.

"Tidak perlu, kalau eksternal perlu izin," ujar Camat menjawab pertanyaan HRS.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Semua kegiatan di Megamendung yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Markaz Syariah, kata HRS adalah kegiatan internal. Apalagi, saat itu, pihak ponpes tengah memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah dengan tidak menerima pengunjung dari luar. Sehingga menurut HRS, kerumunan massa hanya terjadi di sepanjang jalan menuju ponpes dan bukan arahan dari panitia kegiatan peletakan batu.

"Pertanyaan saya, siapa panitia yang menyambut (massa) di Gadog," ujar HRS.

Para saksi, termasuk Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah menjawab tidak ada panitia kegiatan yang menyambut. Sehingga, HRS mengasumsikan bahwa kehadiran massa ke Megamendung merupakan spontanitas, dan bukan arahan panitia.

"Memang pesantren sedang lockdown. Tidak ada boleh yang masuk kecuali warga Markaz Syariah, kyai, santri, para guru, hanya itu saja yang boleh masuk, orang luar tidak boleh masuk," kata HRS.

Tak sampai di sana, HRS juga mempertanyakan kepada siapa laporan yang diperkarakan ini ditujukan. Sebab, menurut pengakuan para saksi, tidak ada panitia yang bisa atau bertanggung jawab, karena memang tidak ada.

"Apakah hanya untuk memenjarakan saya saja? Kenapa tidak ada surat pemberitahuan? Kenapa tidak didenda seperti di Petamburan, kenapa harus pidana? Adakah ada pihak yang tertekan karena itu? " tanya HRS.

Menanggapi pertanyaannya HRS itu, salah satu saksi fakta JPU, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengakui, bahwa pelaporan itu sesuai dengan hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor. Namun demikian, pihaknya mengaku tidak melaporkan HRS secara langsung.

"Bukan lapor HRS, tapi kerumunan massanya," jelas Agus.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020