Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi

JAKARTA, JALURINFO.COM - Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) mencecar saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). HRS mempertanyakan mulai soal izin hingga undangan acara peletakan batu pertama pembangunan Markaz Syariah yang berlangsung pada 13 November 2020 silam. HRS tak menampik, memang diperlukan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mendirikan masjid Pondok Pesantren Markaz Syariah. Namun, karena acara peletakan batu pertama masih bersifat seremonial, HRS menilai tidak perlu izin diajukan. "Kalau sudah mau dibangun, ada biayanya tentu kami ajukan izin pembangunan," katanya di persidangan, Senin (19/4). HRS pun mempertanyakan hal itu kepada Camat Megamendung Endi Rismawan, apakah kegiatan peletakan batu pertama harus mendapatkan izin dari camat setempat atau tidak. Terlebih, ketika semua aktivitas yang bersangkutan dengan Markaz Syariah dinilainya bersifat internal. "Tidak perlu, kalau eksternal perlu izin," ujar Camat menjawab pertanyaan HRS.

Semua kegiatan di Megamendung yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Markaz Syariah, kata HRS adalah kegiatan internal. Apalagi, saat itu, pihak ponpes tengah memberlakukan kebijakan lockdown atau karantina wilayah dengan tidak menerima pengunjung dari luar. Sehingga menurut HRS, kerumunan massa hanya terjadi di sepanjang jalan menuju ponpes dan bukan arahan dari panitia kegiatan peletakan batu. "Pertanyaan saya, siapa panitia yang menyambut (massa) di Gadog," ujar HRS. Para saksi, termasuk Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah menjawab tidak ada panitia kegiatan yang menyambut. Sehingga, HRS mengasumsikan bahwa kehadiran massa ke Megamendung merupakan spontanitas, dan bukan arahan panitia. "Memang pesantren sedang lockdown. Tidak ada boleh yang masuk kecuali warga Markaz Syariah, kyai, santri, para guru, hanya itu saja yang boleh masuk, orang luar tidak boleh masuk," kata HRS. Tak sampai di sana, HRS juga mempertanyakan kepada siapa laporan yang diperkarakan ini ditujukan. Sebab, menurut pengakuan para saksi, tidak ada panitia yang bisa atau bertanggung jawab, karena memang tidak ada. "Apakah hanya untuk memenjarakan saya saja? Kenapa tidak ada surat pemberitahuan? Kenapa tidak didenda seperti di Petamburan, kenapa harus pidana? Adakah ada pihak yang tertekan karena itu? " tanya HRS. Menanggapi pertanyaannya HRS itu, salah satu saksi fakta JPU, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridhallah mengakui, bahwa pelaporan itu sesuai dengan hasil rapat Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor. Namun demikian, pihaknya mengaku tidak melaporkan HRS secara langsung. "Bukan lapor HRS, tapi kerumunan massanya," jelas Agus.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi