Fakta-fakta Terkait Megawati Rangkap Jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN

Nasional | 2021-05-02

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, terima Doktor Honoris Causa di Jepang.
JAKARTA, JALURINFO.COM - Presiden Jokowi sudah melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Usai dilantik, Handoko mengungkapkan lembaganya akan memiliki Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Keputusan ini pun menuai pro dan kontra. Banyak orang yang menilai tidak seharusnya seseorang dengan latar belakang politik memimpin Dewan Pengarah BRIN.

Apa saja faktanya? Berikut 5 fakta yang telah dirangkum:

Megawati Rangkap Jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN

Handoko mengungkapkan keberadaan Megawati di BRIN sebagai ex officio Dewan Pengarah BPIP. Sehingga Megawati menjabat di dua lembaga itu.

Handoko mengatakan siapa pun Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN tanpa menyebutkan nama. Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sesuai UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi (Sisnas Iptek).

"Ya kalau sekarang [Bu Mega], tapi, kan, bukan diatur orangnya, kan. Tapi itu, kan, ex officio jabatan. Kan tidak ditulis nama," kata dia.

Dia menjelaskan BRIN membutuhkan Ketua Dewan Pengarah karena pengelolaan riset di Indonesia tak lepas dari ideologi Pancasila. Agar tak keluar dari nilai Pancasila, maka Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Tugas Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN

Handoko mengatakan, keberadaan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN dibutuhkan agar riset dan pengetahuan tidak melebar dari ideologi pancasila. Apalagi, pengetahuan dan riset tidak memiliki batas.

"Riset dan pengetahuan ini bisa ke mana-mana. Misalnya bisa bikin bom nuklir atau kloning manusia. Dalam konteks untuk menjaga supaya pengetahuan ini tidak keluar dari ideologi Pancasila, makanya ada Dewan Pengarah yang dalam konteks itu adalah turut menjaga dari sisi eksternal," ungkapnya.

handoko mencontohkan peneliti biasanya karena terlalu menikmati riset, suka melupakan apakah objek penelitian tersebut telah melebar atau tidak dari ideologi Pancasila.

"Misalnya kloning manusia, ini, kan, bisa sebenarnya di negara-negara lain. Tapi kalau untuk norma berbasis ideologi tadi, kan, tidak memungkinkan itu," jelas dia.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  4. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  5. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  6. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  7. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  8. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  9. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

  10. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Fakta-fakta Terkait Megawati Rangkap Jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN

Nasional | 2021-05-02

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri, terima Doktor Honoris Causa di Jepang.
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JAKARTA, JALURINFO.COM - Presiden Jokowi sudah melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Usai dilantik, Handoko mengungkapkan lembaganya akan memiliki Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Keputusan ini pun menuai pro dan kontra. Banyak orang yang menilai tidak seharusnya seseorang dengan latar belakang politik memimpin Dewan Pengarah BRIN.

Apa saja faktanya? Berikut 5 fakta yang telah dirangkum:

Megawati Rangkap Jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN

Handoko mengungkapkan keberadaan Megawati di BRIN sebagai ex officio Dewan Pengarah BPIP. Sehingga Megawati menjabat di dua lembaga itu.

Handoko mengatakan siapa pun Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN tanpa menyebutkan nama. Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sesuai UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi (Sisnas Iptek).

"Ya kalau sekarang [Bu Mega], tapi, kan, bukan diatur orangnya, kan. Tapi itu, kan, ex officio jabatan. Kan tidak ditulis nama," kata dia.

Dia menjelaskan BRIN membutuhkan Ketua Dewan Pengarah karena pengelolaan riset di Indonesia tak lepas dari ideologi Pancasila. Agar tak keluar dari nilai Pancasila, maka Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Tugas Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN

Handoko mengatakan, keberadaan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN dibutuhkan agar riset dan pengetahuan tidak melebar dari ideologi pancasila. Apalagi, pengetahuan dan riset tidak memiliki batas.

"Riset dan pengetahuan ini bisa ke mana-mana. Misalnya bisa bikin bom nuklir atau kloning manusia. Dalam konteks untuk menjaga supaya pengetahuan ini tidak keluar dari ideologi Pancasila, makanya ada Dewan Pengarah yang dalam konteks itu adalah turut menjaga dari sisi eksternal," ungkapnya.

handoko mencontohkan peneliti biasanya karena terlalu menikmati riset, suka melupakan apakah objek penelitian tersebut telah melebar atau tidak dari ideologi Pancasila.

"Misalnya kloning manusia, ini, kan, bisa sebenarnya di negara-negara lain. Tapi kalau untuk norma berbasis ideologi tadi, kan, tidak memungkinkan itu," jelas dia.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020