JAKARTA, JALURINFO.COM - Presiden Jokowi sudah melantik Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Usai dilantik, Handoko mengungkapkan lembaganya akan memiliki Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Keputusan ini pun menuai pro dan kontra. Banyak orang yang menilai tidak seharusnya seseorang dengan latar belakang politik memimpin Dewan Pengarah BRIN. Apa saja faktanya? Berikut 5 fakta yang telah dirangkum: Megawati Rangkap Jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN Handoko mengungkapkan keberadaan Megawati di BRIN sebagai ex officio Dewan Pengarah BPIP. Sehingga Megawati menjabat di dua lembaga itu. Handoko mengatakan siapa pun Ketua Dewan Pengarah BPIP akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN tanpa menyebutkan nama. Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sesuai UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi (Sisnas Iptek). "Ya kalau sekarang [Bu Mega], tapi, kan, bukan diatur orangnya, kan. Tapi itu, kan, ex officio jabatan. Kan tidak ditulis nama," kata dia. Dia menjelaskan BRIN membutuhkan Ketua Dewan Pengarah karena pengelolaan riset di Indonesia tak lepas dari ideologi Pancasila. Agar tak keluar dari nilai Pancasila, maka Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Tugas Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN Handoko mengatakan, keberadaan Megawati sebagai Dewan Pengarah BRIN dibutuhkan agar riset dan pengetahuan tidak melebar dari ideologi pancasila. Apalagi, pengetahuan dan riset tidak memiliki batas. "Riset dan pengetahuan ini bisa ke mana-mana. Misalnya bisa bikin bom nuklir atau kloning manusia. Dalam konteks untuk menjaga supaya pengetahuan ini tidak keluar dari ideologi Pancasila, makanya ada Dewan Pengarah yang dalam konteks itu adalah turut menjaga dari sisi eksternal," ungkapnya. handoko mencontohkan peneliti biasanya karena terlalu menikmati riset, suka melupakan apakah objek penelitian tersebut telah melebar atau tidak dari ideologi Pancasila. "Misalnya kloning manusia, ini, kan, bisa sebenarnya di negara-negara lain. Tapi kalau untuk norma berbasis ideologi tadi, kan, tidak memungkinkan itu," jelas dia.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi