Kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang dapat dikatakan sebagai super market bencana alam. Kondisi geologi yang kompleks menyebabkan Indonesia sangat sering mengalami gempa besar atau yang sering disebut dengan megathrust, yang disertai dengan tsunami. Masih melekat di ingatan kita bagaimana megathrust Aceh menyebabkan gempa dengan magnitude sampai dengan 9 dan tsunami yang mencapai 30 meter dengan total korban jiwa mencapai 150.000 orang. Indonesia juga mempunyai jajaran gunungapi aktif yang dikenal dengan istilah cincin api Pasifik atau ring of fire, terdiri dari127 gunung api aktif yang dapat meletus sewaktu-waktu. Indonesia mempunyai iklim tropis khas dengan musim hujan dan kemarau yang sama panjang dan sering terjadi perubahan musim yang dapat menjadi pemicu terjadinya bencana banjir, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memudahkan terjadinya pelapukan pada tanah dan membuat tanah tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya tanah longsor. Berdasarkan laporan dari BNPB, sekitar 60% wilayah Indonesia merupakan wilayah yang berpotensi untuk terjadi bencana alam dan hampir sekitar 120 juta orang yang hidup diwilayah tersebut dapat dikatakan rentan menjadi korban dari bencana alam. Kondisi diatas memberikan gambaran bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang sangat tinggi di dunia. Ironis nya, kejadian bencana alam tersebut semakin intensif dengan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Covid-19 dan bencana alam Berdasarkan catatan dari gugus tugas Covid-19, kasus positif pertama yang di deteksi terjadi pada awal Maret 2020. Data yang diperoleh dari gugus tugas Covid-19 per 4 Mei 2020, tercatat sebanyak 11, 587 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, sebanyak lebih dari 8300 orang dikategorikan sebagai pasien dalam perawatan dan orang yang sembuh sebanyak 1954 serta korban yang meninggal sebanyak 864. Pusat penularan yang tadinya terkonsentrasi di daerah Jabodetabek, kini sudah relatif menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Diprediksi puncak Covid-19 pada akhir Mei atau awal Juni dengan angka mencapai 90 ribu kasus positif. Namun kondisi tersebut dapat berubah menjadi lebih buruk lagi apabila himbauan dari pemerintah berupa social distancing, pemakian masker dan penundaan mudik tidak berjalan efektif. Adanya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) oleh pemerintah diharapkan mampu menekan laju penyebaran Covid-19 ini. Di waktu yang sama, data dari BNPB menunjukkan bahwa telah telah terjadi sekitar 1.188 bencana alam sampai dengan 29 April 2020. Kejadian bencana di dominasi oleh bencana banjir yang diikuti oleh bencana angin puting beliung dan tanah longsor di beberapa wilayah di Indonesia. Bencana banjir meliputi 437 kejadian, angin puting beliung sebanyak 355, dan tanah longsor sebanyak 267. Kejadian bencana yang lain tercatat yaitu 119 kebakaran hutan dan lahan sebanyak 119, gempa bumi besar sebanyak 4 kali, gunung berapi sebanyak tiga letusan, dan dua gelombang pasang dan abrasi, serta satu kejadian kekeringan. Akibat kejadian bencana, sebanyak 169 orang meninggal dan delapan orang dilaporkan hilang. Bencana juga menyebabkan 1.859.589 orang mengungsi dan 231 orang luka-luka. Selain itu bencana hingga telah menyebabkan 17.085 rumah rusak, sedangkan fasilitas umum yang rusak mencapai 569 unit, dengan perincian 267 fasilitas pendidikan, 283 fasilitas ibadah, dan 19 fasilitas kesehatan. Bencana juga menyebabkan 58 fasilitas perkantoran dan 161 jembatan rusak. Data di atas menunjukkan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam ini sangat signifikan. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila gempa bumi disertai tsunami, letusan gunungapi, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor terjadi secara bersamaan di masa pandemi ini.

Strategi penanganan multi bencana Harus diakui bahwa tidak ada negara yang siap untuk menghadapi bencana Covid-19 ini akibat kurang nya informasi ilmiah tentang Covid-19. Hampir semua negara besar mengalami permasalahan dalam penanganan pandemi ini. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dengan segala keterbatasannya. Beberapa pengamat dan ahli menyatakan bahwa Indonesia sedang berada di fase pertumbuhan secara eksponensial yang ditandai dengan pertumbuhan kasus positif yang tinggi dan banyaknya kasus local transmit di beberapa daerah. Penerapan kebijakan PSBB menunjukkan banyaknya pelanggaran yang bermuara kepada tidak efektif nya kebijakan ini. Setali tiga uang, penanganan bencana alam juga masih meninggalkan beberapa persoalan. Kurangnya upaya mitigatif membuat penanganan kedua jenis bencana ini menjadi terkesan sangat sporadis. Ancaman terjadinya korban yang besar akibat terjadinya multibencana (terjadinya bencana alam di tengah Covid-19) sudah di depan mata apabila pemerintah tidak memiliki strategi dalam menghadapinya. Sudah bisa dipastikan bahwa konsentrasi penanganan bencana baik itu finansial, sumberdaya manusia sampai dengan kebijakan dimasa pandemi ini di fokuskan untuk Covid-19. Kita tentu saja terus berharap, bahwa bencana alam besar seperti gempa bumi, banjir dan letusan gunungapi tidak akan terjadi, setidaknya dalam waktu dekat ini. Namun hal tersebut tentu saja bukan merupakan jaminan, karena tidak ada mekanisme satupun di dunia ini untuk menghentikan terjadinya bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api serta kebakaran hutan yang memang berpotensi besar terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Minimnya tingkat literasi bencana dari masyarakat kita menambah tingkat kerentanan dan dampak dari multibencana ini. Dalam situasi normal tanpa pandemi, bencana alam selalu meninggalkan elegi atau nada duka yang panjang bagi masyarakat penyintas. Berangkat dari skema kondisi terburuk terjadinya multibencana, ada beberapa strategi yang menurut hemat kami dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari terjadinya multibencana terutama di daerah yang menjadi episentrum Covid-19 sekaligus merupakan daerah rawan bencana alam yaitu sebagai berikut; 1. Penguatan institusi pemerintah Pemerintah pusat maupun daerah sudah dipastikan melakukan refocussing semua sumber daya yang ada untuk mengatasi Covid-19. Namun, pemerintah pusat harus terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya agar bersiap untuk menghadapi terjadinya bencana alam. BNPB dan BPBD harus terus berkoordinasi dengan Lembaga pemerintah lainnya yang mempunyai fasilitas untuk deteksi dini bencana seperti BMKG, BIG dan PMVBAG. Lembaga penelitian maupun institusi Pendidikan tinggi juga merupakan pihak yang harus diikutsertakan untuk menguatkan institusi pemerintah dalam penanganan multibencana. Mekanisme koordinasi harus lebih ditingkatkan sehingga peringatan dini bisa lebih diandalkan untuk keperluan mitigasi, terutama di daerah-daerah langganan bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, letusan gunungapi dan tsunami. Flexibilitas penggunaan dana desa dalam menghadapi multibencana harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi transparansi dan pengawasan. Fungsi dan peran Lembaga RT, RW dan lurah sangat vital dalam kondisi menghadapi multibencana. Diharapkan dengan koordinasi yang kuat, penanganan multibencana bisa semakin cepat dan tepat, sehingga kalaupun bencana alam terjadi, korban bisa diminimalkan karena upaya mitigasi telah dilakukan.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi