KENDARI, JALURINFO.COM - DPP Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), angkat bicara terkait gelar penghormatan sebagai “Anakia Pobendeno Wonua Mekongga” atau Bangsawan Pelindung Bumi Mekongga oleh Majelis Adat Mekongga yang dinobatkan kepada Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Andi Sumangerukka, di Kabupaten Kolaka. Kamis 28 Januari 2021, kemarin. Berdasarkan hasil kajian ahli sejarah Dr. Basrin Melamba, Wakil Ketua DPP LAT, Bidang Hukum, Ham dan Humas, Khalid Usman mengatakan Anakia atau bangsawan di Kolaka bekas Kerajaan Mekongga (Neo Swapraja Mekongga) hanya diberikan dan berhak kepada atau bagi mereka turunan Bokeo, Sapati, Kapita, Sabandara, Mokole, Sulewatang, Mincara Ngapa, dan lain lain. Bukan pendatang atau suku lain. Adapun jika ingin beralih status anakia harus dilaksanakan dengan adat moruhu owuku. Pengacara senior itu lanjut menjelaskan, penobatan boleh saja dilakukan tapi tidak menggunakan kata anakia atau bangsawan tapi gelar lain. "seperti yang di konawe utara berupa penganugerahan gelar Kehormatan dari lembaga adat tolaki (LAT) Kabupaten Konawe Utara kepada Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan, SE., M.B.A (Danrem 143/HO) sebagai Ulusalano Tamalakino Lipu (Panglima perang,untuk Suku Tolaki) dan Irjen Pol Drs. Yan Sultra, SH. (Kapolda Sultra) sebagai Ulusalano Taduno Lipu.(Panglima wilayahnya Suku Tolaki sebagai Penjaga Keutuhan Daerah)," jelasnya

Lanjut dia, DPP LAT mendukung pemberian gelar nama kehormatan dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan adat yang sampai saat ini terjaga dengan baik. Pemberian gelar kehormatan sebagai tamu dalam masyarakat adat Mekongga telah dilakukan sebelumnya seperti saat beberapa Menteri Negara (Amir Mahmud dan Emil Salim) berkunjung bahkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Ali Mazi, S.H) pernah diberi gelar nama kehormatan saat menghadiri dan membuka acara Konggres Mekongga Raya pada tahun 2005.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini WA Redaksi