Direktur PT LPG Sebut Kepala BWS Sulawesi IV Memperbanyak Aturan Lelang Proyek Bendungan Ladongi

Nasional | 2021-03-17

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Massa dari Barisan Aktivis Keadilan (Bakin) Sultra melakukan orasi sambil membakar ban bekas di pintu gerbang Kantor BWS IV, Senin (15/3/2021).
KENDARI, JALURINFO.COM -Direktur PT Latabbe Putra Group (LPG), Muslimin Burhan angkat bicara terkait pernyataan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari terkait proses lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) tahun anggaran 2021.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Diketahui, pada lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi ada tiga calon pemenang lelang, yakni, PT LPG sebagai pemenang pertama , selanjutnya PT cipta Aneka Solusi Sebagai pemenang cadangan pertama, disusul PT Dollar Lestari Mandiri sebagai pemengan cadangan kedua.

Pada lelang tersebut PT LPG menjadi calon pemenang pelaksana proyek penanganan longsor Bendungan Ladongi. Namun, berdasarkan pernyataan kepala BWS Sulawesi IV di media, pada proses verifikasi berikutnya, PT Latabbe Putra Grup tidak memenuhi satu syarat dari lima point yang telah diatur sesuai dengan pengadaan barang dan jasa. Yakni, kualifikasi personil yang ditawarkan.

Muslimin menuturkan bahwa, pihak BWS Sulawesi IV Kendari menambah-nambah aturan. Pedahal sejatinya, penolakan seharusnya hanya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diterima.

"Didalam dokumen ini sudah jelas penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, hanya berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diterima. Bukan berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi atau pembuktian (lapangan, red) terhadap peraturan. Inikan mereka lakukan pembuktian lagi ke kita, mereka lakukan verifikasi sementara dokumen ini larang (tidak perlu ada verifikasi, red)," terangnya.




BERITA TERKAIT

Fadli Zon: Di Negeri Paling Kapitalis, PCR dan Antigen Ternyata Semuanya GRATIS
Usai Dipanggil Jokowi, Menaker Jamin Segera Revisi Aturan JHT
Terungkap Penyebab Langkanya Minyak Goreng, Ternyata Ini Biang Keroknya
Bikin Geleng-Geleng Kepala , Ini Aturan Baru Perpanjang dan Bikin SIM
Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah
JHT Cair di Usia 56 Tahun, Angota DPR Minta Evaluasi
Triliunan Tagihan Covid dari Rumah Sakit Tak Dibayar, Ini Alasan Pemerintah
Mahfud MD Sebut Tindakan Polisi di Desa Wadas Sudah Sesuai Prosedur
Hari Pers Nasional, Presiden Dorong Industri Pers Bertransformasi Cepat
Jenderal Dudung Minta Bahar Smith dan Rizieq Tak Usah Macam-macam

TERPOPULER

  1. Petualangan Luar Biasa di Keajaiban Alam Tertinggi: Angel Falls, Venezuela

  2. Pesona Sejarah dan Keindahan Alam: Liburan Santai di Sirmione, Resor Terkenal di Danau Garda

  3. Masjid Al Sahaba: Perpaduan Keindahan Modern di Pusat Sejarah Sharm el-Sheikh

  4. Three Gorges, Keajaiban Pembangkit Listrik Tenaga Air Terbesar di Dunia

  5. Keunikan Beruang Kutub di Arktik, Pesona di Atas Es Tipis

  6. Keajaiban Alam yang Memikat di Gua Kristal, Bermuda

  7. Keindahan Abadi Hagia Sophia, Sebuah Permata di Istanbul, Turki

  8. Menakjubkan dan Megahnya Wat Arun di Bangkok, Thailand

  9. Dragon's Breath Flight Line di pulau pribadi Royal Caribbean di Haiti

  10. Shiraz, Masjid Nasir al-Mulk

RELIGI

Mengenal Kegiatan Ziadah Tahfidz di Ponpes An-Nur Tompobulu

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Direktur PT LPG Sebut Kepala BWS Sulawesi IV Memperbanyak Aturan Lelang Proyek Bendungan Ladongi

Nasional | 2021-03-17

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Massa dari Barisan Aktivis Keadilan (Bakin) Sultra melakukan orasi sambil membakar ban bekas di pintu gerbang Kantor BWS IV, Senin (15/3/2021).
KENDARI, JALURINFO.COM -Direktur PT Latabbe Putra Group (LPG), Muslimin Burhan angkat bicara terkait pernyataan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari terkait proses lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) tahun anggaran 2021.

Baca juga: Penundaan Pemilu 2024 Disebut Berpotensi Lahirkan Pemimpin Otoriter

Diketahui, pada lelang proyek penanganan longsor bendungan Ladongi ada tiga calon pemenang lelang, yakni, PT LPG sebagai pemenang pertama , selanjutnya PT cipta Aneka Solusi Sebagai pemenang cadangan pertama, disusul PT Dollar Lestari Mandiri sebagai pemengan cadangan kedua.

Pada lelang tersebut PT LPG menjadi calon pemenang pelaksana proyek penanganan longsor Bendungan Ladongi. Namun, berdasarkan pernyataan kepala BWS Sulawesi IV di media, pada proses verifikasi berikutnya, PT Latabbe Putra Grup tidak memenuhi satu syarat dari lima point yang telah diatur sesuai dengan pengadaan barang dan jasa. Yakni, kualifikasi personil yang ditawarkan.

Muslimin menuturkan bahwa, pihak BWS Sulawesi IV Kendari menambah-nambah aturan. Pedahal sejatinya, penolakan seharusnya hanya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diterima.

"Didalam dokumen ini sudah jelas penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, hanya berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang diterima. Bukan berdasarkan hasil klarifikasi, verifikasi atau pembuktian (lapangan, red) terhadap peraturan. Inikan mereka lakukan pembuktian lagi ke kita, mereka lakukan verifikasi sementara dokumen ini larang (tidak perlu ada verifikasi, red)," terangnya.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020