Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Dinilai tidak Transparan, DPRD Makassar Gelar Hak Angket bagi Pj. Wali Kota

Berita Sul-Sel | 2020-10-06

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yang Baru Rudy Djamaluddin usai mengikuti pelantikan. Foto: Sindonews/Maman Sukirman
MAKASSAR, JALURINFO,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mewacanakan akan menggelar hak angket bagi Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin. Hal itu sebagai buntut kekecewaan legislatif terhadap kinerja Rudy. Khususnya, terkait penanganan dan transparansi penggunaan dana covid-19.

Oleh Rudy, rencana anggota dewan itu ditanggapi dingin. Ketika ditanya kemungkinan DPRD Makassar menggelar hak angket, ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan itu merupakan hak para wakil rakyat.

“Itu hak mereka. Saya cuma mau bekerja. Bekerja untuk rakyat. Haknya mereka,” katanya singkat saat ditemui wartawan di lantai 11 Menara Balai Kota, kemarin. Pengamat pemerintahan Andi Luhur Prianto, mengatakan eksperimen penggunaan hak angket oleh DPRD Kota Makassar sudah pernah coba dilakukan pada penjabat wali kota sebelumnya.

Ketika itu soal pengembalian jabatan hasil rekomendasi Kemendagri. Namun dalam perkembangannya, hak penyelidikan yang dimiliki DPRD itu tidak pernah terlaksana.

“Jadi silakan saja, kalau betul-betul dianggap memenuhi syarat. Di samping soal dukungan politik, hak angket juga ada syarat penggunaannya,” terangnya, Senin (5/10).

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Dia melanjutkan, soal isu transparansi anggaran covid-19, mesti dijelaskan soal kebijakan pemerintah daerah apa yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi soal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sudah ada tatanannya juga.

“Saya kira hulu persoalannya di komunikasi DPRD dan pemkot. Isu-isu seperti pengelolaan anggaran covid-19 cukup di rapat-rapat biasa antara DPRD dengan pemkot. Itu kalau hubungan mereka harmonis,” tambahnya.

Pada akhirnya, kata Andi Luhur, penggunaan hak angket harus selektif. Apakah ini betul-betul terkait pada kepentingan publik, karena selalu ada pihak yang berspekulasi untuk gerakan-gerakan politik semacam itu.




BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  3. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  4. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  5. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  6. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

  7. Rusia diembargo Beberapa Negara, Apa itu Embargo? Begini Penjelasannya

  8. Menlu Ukraina Sebut Agresi Militer Rusia Hingga Negaranya Menyerah

  9. Presiden PSG Ngamuk Ancam Bunuh Staf Madrid

  10. Video Pengambilan Sumpah Jabatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Dinilai tidak Transparan, DPRD Makassar Gelar Hak Angket bagi Pj. Wali Kota

Berita Sul-Sel | 2020-10-06

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar yang Baru Rudy Djamaluddin usai mengikuti pelantikan. Foto: Sindonews/Maman Sukirman
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

MAKASSAR, JALURINFO,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mewacanakan akan menggelar hak angket bagi Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin. Hal itu sebagai buntut kekecewaan legislatif terhadap kinerja Rudy. Khususnya, terkait penanganan dan transparansi penggunaan dana covid-19.

Oleh Rudy, rencana anggota dewan itu ditanggapi dingin. Ketika ditanya kemungkinan DPRD Makassar menggelar hak angket, ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan itu merupakan hak para wakil rakyat.

“Itu hak mereka. Saya cuma mau bekerja. Bekerja untuk rakyat. Haknya mereka,” katanya singkat saat ditemui wartawan di lantai 11 Menara Balai Kota, kemarin. Pengamat pemerintahan Andi Luhur Prianto, mengatakan eksperimen penggunaan hak angket oleh DPRD Kota Makassar sudah pernah coba dilakukan pada penjabat wali kota sebelumnya.

Ketika itu soal pengembalian jabatan hasil rekomendasi Kemendagri. Namun dalam perkembangannya, hak penyelidikan yang dimiliki DPRD itu tidak pernah terlaksana.

“Jadi silakan saja, kalau betul-betul dianggap memenuhi syarat. Di samping soal dukungan politik, hak angket juga ada syarat penggunaannya,” terangnya, Senin (5/10).

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Dia melanjutkan, soal isu transparansi anggaran covid-19, mesti dijelaskan soal kebijakan pemerintah daerah apa yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi soal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sudah ada tatanannya juga.

“Saya kira hulu persoalannya di komunikasi DPRD dan pemkot. Isu-isu seperti pengelolaan anggaran covid-19 cukup di rapat-rapat biasa antara DPRD dengan pemkot. Itu kalau hubungan mereka harmonis,” tambahnya.

Pada akhirnya, kata Andi Luhur, penggunaan hak angket harus selektif. Apakah ini betul-betul terkait pada kepentingan publik, karena selalu ada pihak yang berspekulasi untuk gerakan-gerakan politik semacam itu.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020