Dewan Pertanyakan Kejelasan Status Kepemilikan Hingga Skema Pembayaran Twin Tower

Berita Sul-Sel | 2020-11-17

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Gamabar Rencana Pembangunan Bangunan Super Megah Twin Tower di Kawasan CPI Makassar
JALURINFO,- Pembangunan Twin Tower masih dianggap perlu pembahasan. Mayoritas fraksi di DPRD Sulsel mempertanyakan kejelasan gedung megah berlantai 36 tersebut. Fraksi Partai Demokrat diwakili oleh Januar Jaury Darwis mempertanyakan aset Pemprov yang akan digunakan untuk membangun gedung pemerintahan sekaligus pusat bisnis tersebut.

“Ini perlu diperjelas seperti apa hubungan antar Pemprov dan Perseroda terkait aset yang belum dipisahkan. Ada baiknya kalau ini dibahas khusus melalui pansus,” ucapnya Januar melalui Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap pandangan Fraksi. Tak hanya itu, status kepemilikan hingga skema pembayaran Twin Tower perlu diperjelas.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, terkait rencana pembangunan Twin Tower di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) saat ini telah terbit SK Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Pemprov Sulsel. Sedang ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan/HPL di kantor BPN Makassar.

“Terkait dengan sistem kerjasama dengan Perseroda Sulawesi Selatan yakni dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” kata Nurdin.

Ia menyambung, perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan Twin Tower di kawasan CPI, secara paralel dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan regulasi yang ada.Tak hanya itu, letak rencana pembangunan Twin Tower pada kawasan CPI sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Makassar yang saat ini telah mendapat diskresi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk mengajukan perubahan fungsi ruang pada revisi RTRW Kota Makassar. Sehingga lahan tersebut dapat digunakan.




BERITA TERKAIT

DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman
Kemenkumham Sulsel: 50 WBP Narkotika Lapas Palopo Ikuti Rehabilitasi Sosial
Ditreskrimsus Polda Sulsel Sebut Tersangka Kasus RS Fatimah Makassar Ada 10 Orang
Kasus Covid-19 di Makassar Melonjak Drastis, Ancaman PPKM Level III di Depan Mata
Sketsa-sketsa<br><br>TITIK TERANG DI STADION BAROMBONG<br>Catatan : Syamsu Nur
Tak Vaksin Booster, Polisi Terancam Kena Saksi Internal
Pejabat di Pusaran Kasus BPNT, Ditreskrimsus Polda Sulsel: Kalau Salah, Sikat!
Update Covid-19 di Makassar: Tembus 298 Kasus, Manggala Tertinggi
Plt Gubernur Kembali Lepas 1.000 Nakes Mobile Vaksinator Secara Bertahap
Jelang Muktamar, LIDMI Audiensi dengan KPU Kota Makassar, Ketua KPU : Siap Kolaborasi

TERPOPULER

  1. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  2. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  3. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  4. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  5. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  6. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  7. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  8. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  9. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

  10. VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

Dewan Pertanyakan Kejelasan Status Kepemilikan Hingga Skema Pembayaran Twin Tower

Berita Sul-Sel | 2020-11-17

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Gamabar Rencana Pembangunan Bangunan Super Megah Twin Tower di Kawasan CPI Makassar
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JALURINFO,- Pembangunan Twin Tower masih dianggap perlu pembahasan. Mayoritas fraksi di DPRD Sulsel mempertanyakan kejelasan gedung megah berlantai 36 tersebut. Fraksi Partai Demokrat diwakili oleh Januar Jaury Darwis mempertanyakan aset Pemprov yang akan digunakan untuk membangun gedung pemerintahan sekaligus pusat bisnis tersebut.

“Ini perlu diperjelas seperti apa hubungan antar Pemprov dan Perseroda terkait aset yang belum dipisahkan. Ada baiknya kalau ini dibahas khusus melalui pansus,” ucapnya Januar melalui Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap pandangan Fraksi. Tak hanya itu, status kepemilikan hingga skema pembayaran Twin Tower perlu diperjelas.

Baca juga: DPRD Sulsel Desak Istana Segera Lantik Andi Sudirman Sulaiman

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan, terkait rencana pembangunan Twin Tower di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) saat ini telah terbit SK Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Pemprov Sulsel. Sedang ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat hak pengelolaan/HPL di kantor BPN Makassar.

“Terkait dengan sistem kerjasama dengan Perseroda Sulawesi Selatan yakni dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” kata Nurdin.

Ia menyambung, perihal perencanaan dan penganggaran pembangunan Twin Tower di kawasan CPI, secara paralel dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan regulasi yang ada.Tak hanya itu, letak rencana pembangunan Twin Tower pada kawasan CPI sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Makassar yang saat ini telah mendapat diskresi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk mengajukan perubahan fungsi ruang pada revisi RTRW Kota Makassar. Sehingga lahan tersebut dapat digunakan.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020