PKS Tolak Perppu Nomor 1/2020

Pilih kategori | 2020-05-08

© Disediakan oleh Jalurinfo.com PKS menganggap Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi melanggar konstitusi. --dok.jawapos.com--
JINFONEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam mengatakan, Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi melanggar konstitusi.

”Perppu yang sedang digugat ke Mahakamah Konstitusi , memang sangat jelas berpotensi melanggar konstitusi. Terdapat sejumlah pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945,” ujar Ecky dalam keterangannya, Kamis 7 Mei.

Terutama, kata Ecky, terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara.

Ecky menilai sejumlah pasal Perppu terkait dengan APBN terutama Pasal 12 ayat 2 di mana Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Baca juga: Bagikan Al Quran, Ganas Annar MUI Sulsel Perkuat Religius di Balai Rehabilitasi

”Pasal ini jelas mengamputasi kewenangan peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang atau yang setara,” tegasnya.

Ecky menjelaskan UUD Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Dan RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3.

”Konstitusinya sudah jelas. Jadi yang sudah berjalan ini cenderung bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya.

Hal kedua yang menurutnya berpotensi melanggar konstitusi adalah terkait imunitas pengambil kebijakan. Perppu Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto Tanjung



BERITA TERKAIT

Partai Hidup Mati Belanda vs Norwegia, Sinyal Bahaya bagi Van Gaal?
Play-off Kualifikasi Piala Asia 2023 : Patut Waspada, Taiwan Percaya Diri Tumbangkan Indonesia di Leg Kedua
Inilah Alasan Warga Enggan Divaksin, Salah Satu Karena Hoaks
Flasback : Timnas U-16 Bantai Kepulauan Mariana Utara Lebih dari Selusin Gol
Genjot Program Vaksinasi, Pemkot Makassar Akan Terima Tambahan Vaksin dari Pusat
3 Vaksin Ini Dinilai Paling Efektif Melawan Covid-19 Varian Delta
Minat Jadi Relawan Covid-19, Berikut Tahapannya?

Pilih kategori

Minat Jadi Relawan Covid-19, Berikut Tahapannya?

dibaca 305030 kali
PBB Minta Palestina-Israel patuhi Kesepakatan Gencatan Senjata
WHO Sebut Mutasi Covid-19 di India Telah Menyebar di 17 Negara
PS Sleman Rebut Posisi Tiga Piala Menpora 2021 Usai Kalahkan PSM 2-1

TERPOPULER

  1. Rudal Termonuklir Rusia Mengamuk, 50 Jendral Ukraina Jadi Korban

  2. VIDEO Canggih, Misil Anti Pesawat Rusia Berbelok-belok Mengikuti Target dan Dorrr!

  3. VIDEO Bak Kembang Api, Begini Sistem Kerja Roket Ganda Uragan Rusia

  4. VIDEO Negara-negara Arab Deklarasikan Dukungan untuk Rusia

  5. VIDEO Beginilah Nasib Tentara Ukraina yang Ditangkap Rusia

  6. VIDEO Tank Rusia Sembunyi Dibalik Semak, Lalu Hancurkan Tank dan Benteng Ukraina

  7. VIDEO Ukraina Semakin Terancam, Tentara Bayaran Georgia Tiba di Donbas

  8. VIDEO Kondisi Rumah sakit Manakarra Mamuju saat Gempa siang hari ini

  9. VIDEO Detik-detik Peluncuran rudal TOS-1 di posisi dekat Avdiivka oleh Tentara Rusia

  10. Kondisi Polda Sulbar setelah Dilanda Gempa Bermagnitudo: 5.8

RELIGI

VIDEO Pemkab Solo Luncurkan Program Solo Mengaji

Menag Terbitkan Aturan Pengeras Suara, Ini Respons MUI

Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh Ajak Masyarakat Ramaikan Pengajian

Menag Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Umrah

Cendekiawan Muslim Sebut Pentingnya Bimbingan Keagamaan Bagi Generasi Muda Hadapi Bahaya Media Sosial

EKONOMI

  1. Tahu-Tempe Langka, Ini Penjelasan Menteri pertanian

  2. Cek Harga Emas dan UBS Hari Ini di Pegadaian, Senin, 14 Februari 2022

  3. Bappenas Heran Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari China

  4. Penghasil Sawit Terbesar tapi Minyak Goreng Langkah, KPPU Bakal Interogasi Pengusaha Minyak Goreng

  5. Minyak Goreng Langkah, Rizal Ramli Semprot Airlangga Hartarto

  6. Anggota DPR Kaget Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Jadi Rp 113,9 T

  7. Target KUR BRI Enrekang 429 Milyar Dominan Buat Petani Bawang

  8. IMB Tak Lagi Berlaku, Begini Syarat Mengurus Persetujuan Izin Bangunan Gedung

  9. VIDEO: Didukung 537 Personil, Ini Partisipasi Yodya Karya Wilayah Makassar dalam Membangun Negeri

  10. Produk China Tak Tergantikan, Amerika Pun Tak Berdaya Membendungnya

  11. Ini Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia Sawit hingga Batu Bara

  12. Diprediksi Naik 8 Kali Lipat, Begini Nilai Ekonomi Digital Indonesia di Tahun 2030

PKS Tolak Perppu Nomor 1/2020

Pilih kategori | 2020-05-08

© Disediakan oleh Jalurinfo.com PKS menganggap Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi melanggar konstitusi. --dok.jawapos.com--
Choose Language!

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini

JINFONEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam mengatakan, Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di tengah pandemi Covid-19 berpotensi melanggar konstitusi.

”Perppu yang sedang digugat ke Mahakamah Konstitusi , memang sangat jelas berpotensi melanggar konstitusi. Terdapat sejumlah pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945,” ujar Ecky dalam keterangannya, Kamis 7 Mei.

Terutama, kata Ecky, terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara.

Ecky menilai sejumlah pasal Perppu terkait dengan APBN terutama Pasal 12 ayat 2 di mana Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Baca juga: Bagikan Al Quran, Ganas Annar MUI Sulsel Perkuat Religius di Balai Rehabilitasi

”Pasal ini jelas mengamputasi kewenangan peran DPR dan membuat APBN tidak diatur dalam Undang-Undang atau yang setara,” tegasnya.

Ecky menjelaskan UUD Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1 telah menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Dan RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3.

”Konstitusinya sudah jelas. Jadi yang sudah berjalan ini cenderung bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya.

Hal kedua yang menurutnya berpotensi melanggar konstitusi adalah terkait imunitas pengambil kebijakan. Perppu Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kirim berita, video & pengaduan terkait layanan publik di sini


Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto Tanjung

Jangan Lewatkan:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020